UMKM Sektor yang Rentan Terdampak Ekonomi, Wajar NPL Naik

 

Jakarta: Non Performing loan (NPL) pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkat pada April 2024 lantaran kondisi ekonomi saat ini.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan mengatakan, UMKM merupakan sektor yang paling rentan terkena dampak ekonomi.
 
"Ya UMKM ini memang yang paling rentan terkena dampak ekonomi. Jadi mereka itu modalnya rendah atau kecil, sehingga bila kena dampak ekonomi itu sulit untuk pulih ya," ujar Abdul Manap dilansir Media Indonesia, Rabu, 12 Juni 2024.
 
Dia menjelaskan, sejak akhir 2023 hingga saat ini situasi perekonomian memang dalam ketidakpastian, mulai dari naiknya suku bunga bank, melemahnya nilai tukar rupiah, hingga perang dagang turut berdampak pada perekonomian Indonesia. Apalagi, pascarelaksasi setelah pandemi covid-19, UMKM belum benar-benar pulih.

"Situasi ekonomi global maupun domestik itu secara tidak langsung berdampak pada UMKM kita. Misalnya mereka harus mendapatkan bahan baku impor, tetapi karena ekonomi global lagi terpuruk harga bahan bakunya naik dan UMKM tidak punya kemampuan itu," jelas dia.

"Kalau perusahaan besar kan manajemen risikonya itu lebih baiklah. Jadi mereka bisa me-manage risiko. Tapi UMKM dengan modal yang kecil, digitalisasi juga belum optimal akan sulit me-manage risiko," imbuh dia.
 
Lebih lanjut, dia menyebut bantuan atau dukungan dari pemerintah memang sudah banyak. Akan tetapi bantuan tersebut belum efisien dalam mengatasi persoalan yang dihadapi UMKM.
 
"Ya banyak narasi bahwa UMKM sudah bagus, tetapi kita lihat sendiri masih banyak yang sulit bersaing. Produk luar negeri juga terus membanjiri pasar Indonesia dengan harga lebih murah dan kualitas mirip dengan produk UMKM kita. Ini juga yang harus diperhatikan pemerintah untuk melindungi UMKM," tutur dia.
 
Abdul berharap situasi tersebut bisa segera pulih dan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia kembali berdaya serta makin banyak yang bisa naik kelas. (Faustinus Nua)

Sumber: https://www.metrotvnews.com/read/b3JCrMLG-umkm-sektor-yang-rentan-terdampak-ekonomi-wajar-npl-naik

Read More

Kredit UMKM Melambat, Ini Solusinya Kata Bos OJK

 

Batam – Ketidakpastian ekonomi global telah membawa tekanan outflow di pasar keuangan domestik pada awal 2024. Namun, sektor jasa keuangan Indonesia tetap terjaga stabil dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan Mirza Adityaswara, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada acara focus group discussion dengan sejumlah pimpinan media massa di Batam, 8 Juni 2024.

OJK mencatat pertumbuhan kredit perbankan per April 2024 mencapai 13,09 persen secara year on year dan meningkat 3,11 prtdrm secara month to month. Sektor yang menyumbang pertumbuhan kredit adalah pertambangan dan transportasi. Sedangkan dari sisi segmen, pertumbuhan kredit ditopang oleh segmen kredit korporasi yang meningkat 18,45 persen. Sementara, segmen kredit usaha kecil dan menengah (UMKM) hanya naik 7,30 persen.

Apakah perlambatan kredit UMKM tersebut sejalan dengan lemahnya daya beli masyarakat karena masih tingginya angka kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran di masyarakat?

Menurut Mirza, kredit perbankan mengikuti permintaan pasar. Untuk meningkatkan permintaan kredit UMKM, maka segmen ini harus terus didorong untuk lebih berkembang.

“Untuk mengembangkan UMKM itu nggak bisa hanya mengandalkan perdagangan saja. UMKM harus dibangun untuk menopang yang besar dan menjadi bagian dari supply chain,” ujar Mirza menjawab pertanyaan Infobanknews.com.

Mirza melanjutkan, masalah kemiskinan dan pengangguran memiliki korelasi dengan sektor-sektor usaha yang menyerap banyak tenaga kerja seperti manufaktur.

“Maka peran manufaktur harus diperkuat kembali. Lebih dari 20 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Waktu zaman saya kuliah, peran industri terhadap produk domestic bruto mencapai 30 persen, sekarang tinggal 18 persen,”imbuh Mirza.

Mirza menambahkan, tugas dan wewenang OJK mencakup hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan secara mikroprudensial, yaitu pengawasan yang detail terkait kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank.

Dan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor KeuanganPasca UU PPSK, sektor jasa keuangan diharapkan makin meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi guna mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. (*) KM

Sumber: https://infobanknews.com/kredit-umkm-melambat-ini-solusinya-kata-bos-ojk/

Read More

BSI Catat Pembiayaan UMKM Rp 46,60 triliun per Mei 2024

 

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatatkan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) per Mei 2024 mencapai Rp 46,60 triliun atau tumbuh 13,41% secara year on year (yoy). Perusahaan berhasil menyerap lebih dari 321 ribu nasabah UMKM.

Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Salah satunya dengan menggandeng platform yang fokus melayani pembayaran transaksi UMKM, Qasir.id.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan BSI akan berperan memfasilitasi UMKM dalam hal peningkatan kemampuan dan akses permodalan melalui pembiayaan, sedangkan Qasir.id akan mensinergikan UMKM untuk bisa mengakses perbankan syariah.

“Fokus utama dari kerja sama ini adalah memberikan dukungan bisnis yang lebih luas kepada pelaku UMKM. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat digitalisasi UMKM dan meningkatkan efisiensi operasional para pelaku UMKM,” jelas Anton dalam siaran pers, Senin (10/6).

Harapannya, kerjasama ini nantinya bisa mensinergikan 24 ribu UMKM yang sudah bekerjasama dengan Qasir.id dan dapat dioptimalisasi untuk memperoleh permodalan dari BSI.

CEO Qasir.id Rachmat Anggara menyakini peran Qasir.id akan semakin optimal jika kami bersinergi dengan pihak perbankan. “Melalui kerjasama dengan BSI ini kami sepakat dan komitmen untuk bersama memajukan UMKM melalui manajemen pengelolaan yang baik, transparan dan terukur serta secara langsung memberikan peluang akses permodalan syariah,” tutupnya. 

Sumber: https://keuangan.kontan.co.id/news/bsi-catat-pembiayaan-umkm-rp-4660-triliun-per-mei-2024

Read More

OJK Ungkap Biang Kerok Kredit Macet UMKM Masih Tinggi

 

Batam, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengungkapkan bahwa pemulihan yang terlambat (lagging recovery) menjadi salah satu alasan kredit macet (non performing loan/NPL) sektor UMKM masih belum sesuai dengan harapan.

"Recovery di sektor atas lebih cepat dari pada sektor bawahnya," ujar Mirza dalam FGD bersama Redaktur Media Massa.

Mirza mengungkapkan saat ini kondisi kredit macet perbankan masih berada di angka aman dan stabil, namun dirinya tidak menampik kredit berisiko (Loan at Risk/LaR) yang masih berada di tingkat yang relatif tinggi.

Hingga April 2024, NPL perbankan masih berada di bawah 3%, tepatnya 2,33%. Angka tersebut naik dari 2,19% di Desember 2023 dan 2,25% di Maret 2024.

Sementara itu, LaR April 2024 mencapai 11,04% atau berada di atas kondisi sebelum pandemi yang stabil di satu digit, namun jauh lebih baik dari masa pandemi yang angkanya mencapai 30%.

Mirza menilai kondisi NPL sektor keuangan saat ini bukan hal yang perlu ditakutkan, karena penyebabnya bukan masalah struktural.

"Ini sesuatu yang one-off bukan sesuatu yang struktural, kita tidak melihat bahwa NPL di sektor keuangan ini akan naik terus," terang Mirza

Meski demikian, Mirza menambahkan bahwa OJK akan terus mengamati perkembangan kondisi kredit di Indonesia.

Tingginya NPL tampaknya ikut menjadi salah satu alasan lemahnya pertumbuhan kredit di sektor UMKM.

Mengutip data OJK, pertumbuhan kredit UMKM pada April 2024 hanya berada di angka 7,30% atau jauh dibawah kredit korporasi (18,45%) dan konsumsi (10,34%).

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/market/20240609104922-17-545005/ojk-ungkap-biang-kerok-kredit-macet-umkm-masih-tinggi

Read More

Risiko Kredit Perbankan di Segmen UMKM Mulai Melandai

 

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kredit bermasalah atau non perfoming loan (NPL) segmen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terlihat mulai melandai. 

Berdasarkan data Bank Indonesia NPL Kredit UMKM di Maret 2024 menjadi 3,98% setelah bulan-bulan sebelumnya meningkat. Di Januari misalnya berada di level 4,05% dan  Februari 4,09%. 

Sejumlah perbankan juga mengakui kondisi NPL UMKM menurun. Seperti PT Bank Tabungan Negara (BTN) yang mengakui NPL UMKM terjaga dengan baik dan mengalami penurunan. 

Corporate Secretary BTN, Ramon Armando mengatakan, hingga akhir April 2024 NPL SME atau UMKM BTN berada di level 3% menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 4,83%.

"Jadi malah ada penurunan NPL. Kami berharap bisa mempertahankan rasio NPL UMKM di bawah 3%," ujar Ramon kepada kontan.co.id, Kamis (6/6). 

Ramon menyebut, akan lebih selektif lagi dalam menyalurkan kredit bagi UMKM. Namun begitu pihaknya tetap akan menggenjot penyaluran kredit UMKM.

"Sehingga kami banyak membuka Kantor cabang pembantu atau KCP-KCP khusus yang melayani kredit UMKM. Dengan pembukaan KCP UMKM di berbagai daerah ini, kami berharap proses pengajuan kredit akan lebih cepat," katanya.

Adapun General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Sunarna Eka Nugraha menyampaikan, kualitas kredit khususnya di segmen UMKM menjadi salah satu fokus utama BNI ke depan. Per Mei 2024, rasio NPL kredit produktif sampai Rp 1 miliar BNI terjaga di angka 3,3%.

"Kondisi NPL di segmen UMKM BNI saat ini masih terjaga dan kami proyeksikan tidak terlalu terpengaruh oleh berakhirnya restrukturisasi covid-19," ucap Sunarna.

Ia juga optimis, sampai dengan akhir tahun, rasio NPL kredit produktif sampai dengan Rp 1 miliar BNI dapat dijaga di angka kurang dari 3%. Dalam menjaga kualitas kredit UMKM, upaya yang BNI lakukan antara lain, selected market dengan fokus menggarap value chain korporasi, nasabah potensial, digital ecosystem, dan mitra kerjasama.

Selain itu, melakukan standarisasi proses dengan digitalisasi end-to-end proses kredit, dan penggunaan scoring system yang terkalibrasi secara berkala dalam proses kredit.

PT Bank Central Asia (BCA) juga mengaku NPL di segmen UMKM terjaga dengan baik. Secara keseluruhan, NPL BCA di kuartal I 2024 sebesar 1,9%.

BCA juga disebut Executive Vice President Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn menjaga nilai CKPN yang memadai, dengan NPL coverage sebesar 220,3% dan LAR coverage sebesar 71,9%. Biaya pencadangan akan senantiasa kami review sejalan dengan perkembangan kualitas aset dan kondisi perekonomian Indonesia. 

Hera menerangkan, BCA memberikan suku bunga spesial untuk kredit UMKM berbasis lingkungan sosial dan tata kelola (LST) dan pengusaha wanita. Sebagai hasilnya, hingga Maret 2024, pembiayaan UMKM naik 12,1% YoY mencapai Rp 117,7 triliun. 

"Pertumbuhan kredit BCA diikuti perbaikan kualitas pinjaman, sejalan dengan portofolio kredit yang direstrukturisasi berangsur kembali ke pembayaran normal. Rasio loan at risk (LAR) berada di angka 6,6% pada kuartal I 2024, turun dibandingkan angka setahun lalu yaitu 9,8%," jelasnya.

Sementara itu Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch Amin Nurdin menilai, penurunan NPL yang hanya sedikit, bisa jadi karena keran hapus buku dibuka dan atau kredit tumbuh, sehingga NPL turun.

"Tren NPL akan naik sedikit sampai akhir tahun. Oleh karena itu perbankan harus lebih selektif dalam memilih calon debitur, agresif tapi prudent dan menyediakan cadangan yang cukup agar dapat menjaga agar tidak adanya pemburukan," ujar Amin.

Sumber: https://keuangan.kontan.co.id/news/risiko-kredit-perbankan-di-segmen-umkm-mulai-melandai

Read More

Mendukung UMKM, Hibank Salurkan Modal Kerja Tanpa Bunga dan Mendorong Digitalisasi

 

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri perbankan terus mendorong kredit ke usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya PT Bank Hibank Indonesia atau hibank. Anak usaha Bank BNI ini memang menjadi orkestrator UMKM melalui pengembangan dan kolaborasi strategis dengan berbagai komunitas dan supply chain dari hulu hingga ke hilir.

Terbaru, hibank bersama Sarga.co menggandeng paguyuban UMKM Sunmor SSA yang menaungi 1.500 UMKM, menggelar hi Pasar Digital UMKM dalam Sarga Festival 2024 di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Kerjasama segitiga ini  saling melengkapi dalam mendukung pengembangan UMKM di Bantul.  Bank yang sebelumnya bernama Bank Mayora itu memberikan sosialisasi, edukasi dan inklusi kepada sekitar 300 UMKM naungan Paguyuban UMKM Sunmor SSA. 

Direktur Utama hibank, Jenny Wiriyanto mengatakan, keikutsertaan pihaknya untuk memberdayakan UMKM.  "Kami ingin membantu para UMKM naik kelas dengan berupaya memberikan mereka akses ke layanan perbankan," kata Jenny, dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Senin (29/4). 

Dalam acara ini, para pelaku UMKM mendapatkan rekening tabungan bisnis hibank dengan saldo awal sebesar Rp 50.000  dan akan mendapatkan bantuan pinjaman modal kerja sampai dengan Rp 1 juta tanpa bunga. Sekaligus mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan layanan digital berupa  hi QRIS sebagai salah satu langkah hibank medukung digitalisasi para pelaku UMKM untuk naik kelas.

Para pelaku UMKM Sunmor SSA yang memiliki omzet dan frekuensi tertinggi berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah. Hibank turut memberikan bantuan dana tunai, peralatan pendukung serta prasarana lain untuk  UMKM dan pengunjung.

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/04/mendukung-umkm-hibank-salurkan-modal.html

Read More

UMKM Tahan Goncangan, Kredit BRI Kuartal I/2024 Tumbuh 10,89% YoY

 

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) telah mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp1.308,65 triliun pada kuartal I/2024, tumbuh 10,89% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan kredit bank ditopang moncernya bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengatakan kinerja kredit BRI mampu tumbuh signifikan di tengah tantangan perekonomian global yang diselimuti ketidakpastian. Pasalnya, BRI fokus menggarap bisnis UMKM yang tahan akan goncangan. 

"UMKM juga berperan banyak ke pengembangan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi," kata Catur dalam paparan kinerja BRI pada Kamis (25/4/2024). Segmen UMKM pun mendominasi penyaluran kredit di BRI dengan porsi 83,25%.  

Adapun, semua segmen kredit BRI juga mampu mencatatkan pertumbuhan pada kuartal I/2024. Segmen kredit mikro misalnya mencatatkan nilai penyaluran sebesar Rp59,2 triliun, naik 10,5% yoy.

Segmen usaha kecil mencapai Rp12,1 triliun, naik 5,4% yoy. Lalu, segmen usaha menengah sebesar Rp8,3 triliun, naik 27,7% yoy. Selain itu, penyaluran kredit kepada segmen konsumer mencapai Rp20,2 triliun, tumbuh 11,6% yoy. Segmen korporasi pun naik 15,1% yoy menjadi Rp28,8 triliun.

Pertumbuhan kredit bank membuat aset pun naik 9,11% yoy menjadi Rp1.989,07 triliun pada kuartal I/2024. Akan tetapi, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross BBRI membengkak dari 3,02% pada kuartal I/2023 menjadi 3,27% pada kuartal I/2024. NPL net juga naik dari 0,82% ke level 1%. 

Penyaluran kredit bank pada kuartal I/2024 ditopang oleh pendanaan yang memadai. BBRI telah meraup dana pihak ketiga (DPK) Rp1.416,21 triliun pada tiga bulan pertama 2024, naik 12,8% yoy. Dana murah atau current account saving account (CASA) juga naik 7,8% yoy menjadi Rp873,29 triliun. 

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, laba BRI naik meskipun tipis 2,47% yoy menjadi Rp15,88 triliun pada kuartal I/2024. 

“Dengan pijakan kinerja yang positif pada tiga bulan pertama 2024 ini, BRI optimis dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip-prinsip prudential banking, serta risk management yang baik," kata Direktur Utama BRI Sunarso.

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/04/umkm-tahan-goncangan-kredit-bri-kuartal.html

Read More

UMKM Kian Mudah Catat Transaksi Menggunakan Tabungan BRI BritAma Bisnis

 

KONTAN.CO.ID - Kehadiran usaha mikro kecil menengah (UMKM) memberi dampak positif bagi perekonomian nasional. Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Sri Mulyani mencatat, penyerapan tenaga kerja UMKM saat ini mencapai 97%, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,1%.

Menurut Sri, angka tersebut lebih tinggi dari Sri Lanka sebesar 20%, Malaysia 19%, Vietnam 20%, Pakistan 25%, Thailand 29,5%, Korea 30,9%, India 40%, dan Jepang 53,8%. “UMKM memberikan kontribusi ke PDB hingga 61%, ini juga relatif lebih tinggi dibandingkan negara di ASEAN maupun negara G20,” kata Sri, seperti yang diberitakan Kontan.co.id pada Kamis, (7/4).

Kemajuan ini bukan tanpa sebab. Selain melebarkan pasar secara digital, UMKM juga didukung pendanaan dari perbankan dan non perbankan untuk menciptakan layanan dan produk yang dibutuhkan konsumen. Dari BRI misalnya yang menyalurkan pembiayaan pinjaman mikro senilai Rp1,5 triliun – Rp1,7 triliun setiap harinya.

Pendanaan tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal oleh UMKM dengan cara mengatur finansial yang baik. Untuk itu, UMKM atau pemilik UMKM perlu memiliki simpanan atau tabungan bisnis agar dana pribadi dan operasional bisnis tidak bercampur, sehingga pencatatan lebih mudah dikalkulasi.\

Produk perbankan yang dapat menjadi rekomendasi UMKM mengatur simpanan adalah BritAma Bisnis. Produk tersebut menawarkan keuntungan berlipat kepada UMKM, misalnya gratis biaya administrasi dengan saldo rata-rata minimal Rp5 juta, pencatatan transaksi di Buku Tabungan yang lebih detail, internet banget dengan limit RTGS hingga Rp 1 miliar dan overbooking hingga Rp5 miliar, transaksi real time online di lebih dari 10.000 Unit Kerja BRI dan 23.000 ATM BRI seluruh Indonesia, serta gratis cover asuransi kecelakaan diri hingga Rp150 juta.

Semua keuntungan tersebut juga semakin mudah diakses karena tabungan BritAma Bisnis memiliki aksesibilitas Kartu ATM/Debit BRI di jaringan BRI, ATM Bersama, Link, Prima, Cirrus Maestro, dan Mastercard di dalam atau di luar negeri. Bukan itu saja, suku bunga BritAma Bisnis juga lebih tinggi dibanding tabungan umum.

Untuk mendapat berbagai keuntungan tersebut, UMKM dapat mengikuti syarat dan ketentuan yang telah diberikan BRI dalam situs resminya berupa:

Setoran awal sebesar Rp1 juta

Mengisi form aplikasi pembukaan rekening (AR-02)

Melampirkan identitas diri pengurus perusahaan seperti KTP, NIK, dan NPWP untuk WNI serta paspor dan KIMS/KITAP/KITAS atau surat keterangan pendukung untuk WNA.

Melampirkan dokumen berupa salinan akta pendirian atau anggaran dasar

Izin usaha (SIUP/TDP)

Surat kuasa penunjukkan pemegang kartu dan penanggung jawab rekening yang dibuat oleh pengurus perusahaan kepada orang yang dikuasakan.

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/04/umkm-kian-mudah-catat-transaksi.html

Read More

Menko Airlangga Ajak Pelaku UMKM Berani Utang untuk Modal Usaha

 Hal itu diungkapkan Airlangga usai Dialog Kelompok UMKM usAHA di Kelurahan Tugu, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Airlangga menyebut ada pinjaman hingga Rp 100 juta tanpa jaminan dan kemudian menawarkannya pada pelaku UMKM yang hadir dalam acara itu.

"Dari usaha ini, tadi ada omsetnya Rp 350 ribu sampai sejuta perhari. Tentunya kalau butuh modal disediakan dari Kredit Usaha Rakyat. Dari 0-Rp 100 juta tidak ada jaminan, bunga 6 persen, tapi dari sekarang sampai Juni pemerintah memberikan subsidi bunga jadi hanya 3 persen," kata Airlangga dalam sambutannya, Minggu (30/1/2022).

"Nanti tinggal hubungi BRI setempat nanti bisa dibantu dapat kredit. Berani utang, ibu-ibu? " imbuhnya.

Koordinator UMKM usAHA Kota Semarang, Kendi Utomo, ada 830 UMKM yang tergabung dalam Kelompok UMKM usAHA di Kota Semarang. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta ada sebanyak 2.080 UMKM. Ia menjelaskan ada beberapa program di kelompok itu yaitu program pelatihan 'WirausAHA Maju', 'usAHA Bantu Usaha', 'usAHA Borong Usaha', dan 'usAHA Kita' yang membantu mempromosikan dagangan UMKM melalui digital marketing.

"Program-program yang sudah terlaksana sangat memotivasi para UMKM untuk bangkit kembali di tengah situasi pandemi ini," kata Kendi di lokasi yang sama.

Bahkan Kendi berharap ke depan Airlangga dapat melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Wododo. Sehingga bisa menciptakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada para pelaku usaha kecil.

Sumber : https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-5921186/menko-airlangga-ajak-pelaku-umkm-berani-utang-untuk-modal-usaha.

Read More

Hipmi Nilai Positif Program Kredit UMKM Kemenparekraf

Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H Maming. Hipmi menilai positif program kredit kepada UMKM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang digulirkan Kemenperian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H Maming menilai positif program yang akan dijalankan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparerkraf).

Salah satunya dengan memberikan bantuan kredit sebesar Rp 50 juta kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Total skema pembiayaan bisa mencapai Rp 3 triliun akan disalurkan kepada 60 ribu pelaku usaha.

Dia menilai, pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor prioritas sehingga perlu didorong dan segera dibangkitkan kembali. Menurutnya, dana program yang dijalankan Kemenparekraf perlu pula diiringi pembinaan masyarakat dari bawah.

"Mulai dari pembiayaan yang murah, pembinaan, hingga kepada ekosistem memasarkan produknya secara elektronik," kata Maming, dalam keterangan, Senin (8/2).

Namun, Maming mengingatkan, dalam proses penyaluran kredit Kemenparerkaf harus memastikan tepat sasaran. Karenanya, data calon penerima harus diidentifikasi berbadasarkan data pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak.

Dia berharap, dalam waktu dekat program Kemenparekraf dapat direalisasikan. Dia melanjutkan, Hipmi berkomitmen membantu membangkitkan sektor pariwisata di penjuru Nusantara sejak dibuka kembali aktivitas menerima kunjungan wisatawan.

"Tentu banyak pengusaha anggota Hipmi yang juga ikut bangkit di sektor ini. Dan kita akan masukkan daftar UMKM di bidang pariwisata untuk partisipasi program ini," kata Maming.

Menurut Maming, sudah saatnya perekonomian didongkrak kembali setelah diterjang pandemi Covid-19 sejak Maret 2020. Begitu pula sektor pariwisata, Maming sepakat untuk terus mendorong agar kembali tumbuh hingga berdampak ke banyak sektor lainnya.

"Pariwisata ini cukup sentral dan dapat menjadi lokomotif kemajuan ekonomi suatu daerah. Karena akan ada banyak sektor terdampak ikut tumbuh secara alamiah mengikuti. Contohnya transportasi, perhotelan," katanya.



sumber : https://www.republika.co.id/berita/qo7wm6457/hipmi-nilai-positif-program-kredit-umkm-kemenparekraf
 

Read More

Akses Permodalan Masih Kurang, Kemenkop Catat Proporsi Kredit UMKM Baru 20 Persen

ilustrasi: Pekerja mencoba alat pelindung diri (APD) jenis baju hazmat yang baru selesai diproduksi di rumah produksi Explore Store Project di Kampung Nagrak, Desa Jatisari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Senin (1/2/2021). Baju hazmat yang diproduksi di tempat ini sudah melalui uji lab terdiri dari 5 model dan 16 warna yang terbuat dari bahan kain waterproof 80 persen polyester despo dan 100 persen polyester taslan yang bisa dicuci dan dipakai ulang. UMKM ini sudah memproduksi sebanyak 80 ribu buah baju hazmat ini sejak awal pandemi Covid-19 yang dijual mulai Rp 128 ribu hingga Rp 155 ribu per buah yang dipasarkan secara online. Di samping itu, sebanyak 2.400 didonasikan ke tenaga kesehatan di puskesmas, klinik, rumah sakit, bidan dan dokter praktek mandiri, relawan Covid-19 kecamatan dan desa, serta penjaga tempat wisata. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menyampaikan, proporsi kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih rendah yakni 20 Persen.

Menurutnya, proporsi ini menandakan masih banyak UMKM yang belum mendapat akses permodalan.

“Isu utama UMKM yang dihadapi hingga saat ini juga masih pada sulitnya UMKM untuk naik kelas, di mana UMKM kesulitan untuk meningkatkan level usahanya baik dari segi pendapatan maupun akses pasar, sehingga sebagian besar UMKM masih tergolong berjalan di tempat,” kata Arif Rahman kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).

Dia mengatakan, proporsi unit usaha skala UMKM di Indonesia mencapai 99 persen dengan kontribusi tenaga kerja 97 persen.

Kemudian UMKM juga menyumbang terhadap PDB nasional 57 persen.

“Melihat angka tersebut UMKM di Indonesia mestinya dapat bersaing dengan negara ASEAN Plus Three bahkan Eropa,” imbuhnya.

Selain itu, kontribusi ekspor UMKM hanya sebesar 14 persen artinya diperlukan dorongan yang optimal untuk dapat bersaing dengan negara lain.

Kemenkop mengajak seluruh pemangku kepentingan antara lain Dinas Koperasi dan UMKM, serta seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki binaan Koperasi dan UMKM untuk sinergi serta kolaborasi dalam pengembangan KUMKM.

Arif Rahman mengatakan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 mengusung tema Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial di mana salah satu prioritas dalam RKP tersebut diberikan bagi pelaku KUMKM untuk melakukan transformasi pasca pandemi covid-19.

“Ada Rp 4,85 triliun anggaran pemerintah untuk pengembangan UMKM yang tersebar di 22 K/L. Permasalahan lainnya adalah banyak program pengembangan UMKM, namun belum memberikan hasil yang optimal disebabkan oleh koordinasi antar kegiatan masih kurang dan sebagian besar program belum menyentuh kemampuan UMKM untuk berhubungan dengan pasar,” tukasnya.



sumber : https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/02/09/akses-permodalan-masih-kurang-kemenkop-catat-proporsi-kredit-umkm-baru-20-persen
 

Read More

DPR Minta Perbankan Lebih Kencang Kucurkan Kredit ke UMKM

Pengunjung melihat produk UMKM di Jakarta, belum lama ini. Bisnis - Abdurachman

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pelaku industri perbankan agar lebih meningkatkan penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan penyaluran kredit kepada pelaku usaha di Tanah Air, khususnya sektor UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus lebih ditingkatkan.

“Terkait dengan penyaluran kredit pelaku usaha Tanah Air, di samping itu juga menjadi tulang punggung atau kunci dalam pemulihan ekonomi nasional,” katanya seperti dilansir Antara, Jumat (5/2/2021).

Dito juga menyampaikan perbankan memiliki peran penting dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari dampak pandemi Covid-19.

“Mitigasi risiko perlu dilakukan secara cermat terhadap dampak dari pandemi Covid-19 dan dengan faktor ketidakpastian kapan selesainya, maka dibutuhkan kebijakan yang kuat dalam rangka akselarasi pemulihan ekonomi nasional,” kata Dito.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan hingga 31 Desember 2020 pihaknya telah menyalurkan kredit PEN sebesar Rp66,6 triliun dengan jumlah 268.859 debitur. Adapun subsidi bunga untuk UMKM sebesar Rp1,26 triliun untuk 723.929 rekening.

Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini menjelaskan sepanjang 2019-2020 terjadi pertumbuhan kredit KUR sebesar 33,6 persen tahun 2020 (yoy), peningkatan jumlah debitur sebesar 76 ribu.

Kemudian terdapat kenaikan penyaluran KUR dari Rp16,5 triliun menjadi Rp22 triliun. Dia menyebutkan tentunya penyaluran KUR yang agresif ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang tercermin dari NPL yang hanya di kisaran 0,2 persen.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 yang saat ini berada di level Rp533,1 triliun meningkat hingga Rp619 triliun.

Meski demikian, Sri Mulyani tidak memaparkan secara detail mengenai bidang yang akan mendapat tambahan anggaran namun berdasarkan penjelasan menyebutkan alokasi Rp533,1 triliun belum termasuk bidang insentif perpajakan.

Sri Mulyani menuturkan pemerintah berencana mengalokasikan dana untuk insentif pajak dalam paket anggaran PEN 2021 yang jumlahnya sekitar Rp42 triliun hingga Rp60 triliun.


sumber : https://finansial.bisnis.com/read/20210205/90/1352746/dpr-minta-perbankan-lebih-kencang-kucurkan-kredit-ke-umkm

Kata siapa UMKM tidak perlu melek keamanan siber (cybersecurity) ? Kami akan membahasnya bersama pak Didi Nurcahya, ITIL®, GSEC - di 16 Feb 2021, pastikan anda terdaftar di https://s.id/eventcerdas16feb .

Read More