Tuesday, March 2, 2021

Kekuatan Ekonomi RI: 60 Juta UMKM yang Terus Berkembang

Kolaborasi UMKM dengan Hotel hingga Pemda. (Foto: Okezone.com)

Keberlangsungan usaha utamanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus menjadi prioritas pemerintah. Pasalnya, jumlah UMKM mencapai 60 juta menjadi kekautan ekonomi di tengah kondisi seperti pandemi virus corona.

“UMKM Indonesia jumlahnya sudah lebih dari 60 juta dan terus berkembang. Ini adalah kekuatan ekonomi kita yang menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Presiden ingin terus meningkatkan kapasitas dan kekuatan UMKM,” ujar Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono, Selasa (2/3/2021).

Dirinya pun mengapreasi upaya Kemendag dalam mewujudkan visi Presiden tersebut. Menurutnya Kemendag bergerak cepat dengan menghubungkan berbagai stakeholders dalam pembinaan UMKM.

Kolaborasi stakeholder dengan UMKM pun menyasar pasar dan pembiayaan. Dua hal ini sering disebut sebagai titik lemah dalam pembinaan UMKM.

“Jaringan hotel bisa memperluas pasar, sedangkan BNI akan memberikan dukungan pembiayaan,” tuturnya.

Sementara itu, Wamendag Jerry Sambuaga melakukan penandatanganan kerjasama antara sektor perhotelan dan perbankan dalam pembinaan UMKM. Kemendag juga kembali melucurkan program digitalisasi pasar di Manado, kali ini di Pasar Paal Dua dengan menggandeng langsung Bank Indonesia.

Menurut Wamendag, peluncuran, kampanye dan pelatihan digitalisasi pasar adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai bentuk transformasi perdagangan masyarakat Indonesia. Tujuannya adalah untuk semakin mengakrabkan penggunaan teknologi kepada pelaku pasar rakyat sekaligus tindakan untuk meminimalkan penularan Covid-19 khususnya di pasar.

“Transformasi dengan memanfaatkan teknologi itu adalah sebuah keharusan. Dunia kita makin modern dan teknologi membuat kita bisa bekerja lebih efisien. Ini tentu akan meningkatkan kapasitas dan daya saing juga bagi pedagang karena mereka bisa bertransaksi dan menyediakan kebutuhan masyarakat dengan lebih efisien,” kata Jerry.

Bank Indonesia sendiri menargetkan peningkatan penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sarana pembayaran hingga 12 juta merchant di tahun 2021. Sampai dengan Desember 2020, total merchant yang sudah menggunakan QRIS mencapai 5.781.112.

Di Sulawesi Utara ada 41.803 UMKM yang menggunakan QRIS atau 14% dari seluruh UMKM yang ada. Pada tahun 2021 diharapkan angkanya bisa meningkat tajam mengingat kemajuan teknologi juga semakin cepat.

Digitalisasi pasar ini menurut Kakanwil BI Sulut diharapkan menjadi sinergi yang meningkatkan pencapaian itu. Karena itu ia berharap Kemendag terus meningkatkan kampanye dan pelatihan penggunaan QRIS di sektor perdagangan UMKM dan pasar rakyat di sulut.


sumber : https://economy.okezone.com/read/2021/03/02/320/2371050/kekuatan-ekonomi-ri-60-juta-umkm-yang-terus-berkembang?page=2 

Sertifikat Halal, Bukti Keseriusan Babel Dukung UMKM

Sebanyak 240 sertifikat halal diserahkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman secara simbolis kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) se-Babel.

Seribu satu cara dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) untuk mendukung perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) se-Babel.

Sebanyak 240 sertifikat halal diserahkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman secara simbolis kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) se-Babel sehingga legalitas produknya lebih baik guna meningkatkan pengembangan usaha dan pemasaran produknya.

Bang ER dalam arahan mengatakan, sertifikat halal sangat penting dalam mendorong pengembangan usaha UMKM terutama kualitas produk lebih terjamin dan aman serta meningkatkan akses pemasaran lebih luas.

"Dengan sertifikat halal ini memberikan jaminan kesehatan, jaminan baiknya produk kita, sehingga konsumen aman untuk mengkonsumsi prodak kita," ungkapnya di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (2/3).

Orang nomor satu di Babel ini meminta pelaku UMKM agar dapat menjaga kehalalan produk, mulai dari penyediaan bahan, kemasan, hingga pemasaran sesuai visi dan misi gubernur dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di lakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat, seperti koperasi, UMKM, dan sentra-sentra produk unggulan.

"Alhamdulillah Pemprov Babel sejak tahun 2017 penyertaan sertifikat halal sudah dilakukan dan sudah ada perdanya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bernaung di Departemen Agama RI. Tinggal kabupaten kota bagaimana menyikapi hal ini," tuturnya dalam siaran pers, Selasa (2/3).

Menurutnya, UMKM memberikan peran penting dalam menunjang ekonomi nasional. Oleh sebab itu, melalui kebijakan Pemprov Babel memberikan sertifikat halal ini, legalitas produk tiap-tiap UMKM dapat terjamin dan usaha yang digeluti masyarakat dapat tumbuh, maju, dan berkembang sesuai harapan.

Di kesempatan ini gubernur mengingatkan kembali kepada pelaku usaha, agar tetap menjalankan protokol kesehatan di tempat usahanya, supaya Covid-19 cepat berakhir.

"Semua ini diatur oleh UU No. 33 tahun 2014, Perda No. 31 tahun 2019. Kalau kita sudah mempunyai sertifikat halal, berarti kita berkeyakinan kebersihannya, karena mereka itu sudah diaudit tim sertifikat. Kalau logo halal di kemasan, kita yakin akan higienisnya, jadi produk mereka itu sudah punya daya saing," jelas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Babel, Elfiyena.

Oleh sebab itu kepada mereka yang menerima sertifikat halal hari ini, agar mulai sekarang untuk menyisihkan penghasilan mereka supaya memperpanjang serifikat selanjutnya di lakukan secara mandiri.

Sertifikat halal yang diserahkan hari ini sebanyak 240 sertifikat, 200 berasal dari Pemprov Babel dan 40 dari Kementerian Perindustrian RI.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Dinas Perdagangan Babel, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Babel, serta undangan lainnya.


sumber : https://republika.co.id/berita/qpbzuz423/sertifikat-halal-bukti-keseriusan-babel-dukung-umkm 

Bantu UMKM dan Pekerja, Korea Selatan Rilis Anggaran Tambahan US$13 Miliar

Deretan apartemen di Seoul, Korea Selatan. - Bloomberg

Korea Selatan sedang menyusun anggaran tambahan sebesar 15 triliun won (US$ 13,38 miliar) untuk meningkatkan dukungan bagi usaha kecil dan melindungi pekerjaan karena virus Corona yang muncul kembali memaksa pemerintah untuk mempertahankan pembatasan jarak sosial.

Kementerian Keuangan mengatakan total pengeluaran pemerintah akan meningkat ke rekor 573 triliun won tahun ini, naik 11,9 persen dari tahun lalu, sementara pendapatan pajak yang diharapkan terlihat tumbuh hanya 0,3 persen.

Itu akan memperburuk rasio utang terhadap PDB sebesar 8,4 poin persentase menjadi rekor 48,2 persen pada 2021, dibandingkan 43,9 persen tahun lalu.

"Kami ingin memastikan tidak ada titik buta yang tersisa ketika menggunakan dana dukungan (untuk usaha kecil), dibandingkan dengan bagaimana kami membelanjakannya sebelumnya," Wakil Menteri Keuangan untuk Anggaran Ahn Do Geol dilansir Channel News Asia, Selasa (2/3/2021).

Pemerintah telah mendesak konglomerat untuk berbagi sebagian dari keuntungan mereka dengan bisnis kecil yang telah menanggung beban pandemi sementara eksportir besar menikmati pemulihan pendapatan yang cepat.

Pada Jumat pekan lalu (26/3/2021), pemerintah mengatakan akan memperpanjang aturan jarak sosial selama dua minggu secara nasional, termasuk larangan pertemuan pribadi lebih dari empat orang, untuk menekan penyebaran virus.

Sementara itu, kampanye inokulasi vaksin Covid-19 yang dimulai pada hari yang sama adalah langkah pertama menuju target imunitas massal yang ambisius pada November 2021.

Pengeluaran yang diumumkan pada hari ini menambah stimulus untuk melawan pandemi sekitar 310 triliun won sejak tahun lalu, ketika ekonomi menyusut 1 persen, terbesar sejak 1998.

Selain dana anggaran tambahan itu, 4,5 triliun won akan dialokasikan untuk dana pemeliharaan pekerjaan dan subsidi perawatan anak dari anggaran yang ada.

Lebih dari setengah anggaran ekstra akan memberikan bantuan tunai kepada toko-toko dan orang-orang yang diberhentikan, sementara 4,1 triliun won lainnya akan digunakan untuk fasilitas perawatan virus dan pembelian vaksin.

Untuk membiayai stimulus tambahan, kementerian keuangan akan meningkatkan penerbitan obligasi negara sebesar 9,9 triliun won dan menyusun kembali rencana pengeluaran lainnya untuk menutupi sisanya.



sumber : https://ekonomi.bisnis.com/read/20210302/620/1362711/bantu-umkm-dan-pekerja-korea-selatan-rilis-anggaran-tambahan-us13-miliar

Dukung Geliat Bisnis UKM, ShopeePay Luncurkan Program Semangat Usaha Lokal

ShopeePay Semangat Usaha Lokal. (Dok. Shopee)

ShopeePay, penyedia layanan pembayaran digital terunggul di Indonesia, meluncurkan program Semangat Usaha Lokal pada Selasa (2/3/2021), guna memperluas jangkauan pembayaran digital ShopeePay sekaligus mendukung perkembangan bisnis UKM di tanah air.

Program Semangat Usaha Lokal menghadirkan cashback 60%, diharapkan dapat mendorong para pegiat UKM di berbagai kota di Indonesia untuk masuk ke dalam ekosistem pembayaran digital ShopeePay.

Upaya ini memungkinkan para UKM mendapat visibilitas lebih besar untuk menjangkau lebih banyak konsumen, baik yang sudah atau belum pernah menggunakan ShopeePay, untuk bertransaksi di gerai UKM yang ada di pusat kuliner (pujasera) di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Kemenkop UKM di tahun 2021, UMKM menyumbang terhadap PDB nasional sebesar 57 persen namun per Desember 2020, baru 16% atau 10,6 juta dari total 64 juta UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital.

Terbatasnya akses untuk memperluas jangkauan ke konsumen dan ditambah dengan situasi dengan pandemi yang belum juga berakhir, tentunya membawa dampak terhadap penurunan bisnis.

Dari situ, ShopeePay ingin memastikan lebih banyak pegiat usaha kecil seperti pujasera, warung, dan kios dapat memanfaatkan teknologi pembayaran digital untuk menumbuhkan bisnis mereka secara lebih cepat.

Head of Strategic Merchant Acquisition ShopeePay, Eka Nilam Dari, mengatakan para pelaku bisnis membutuhkan bantuan dan kolaborasi dari berbagai pihak agar usaha mereka mendapatkan daya untuk bangkit dari dampak pandemi.

"Semangat Usaha Lokal merupakan salah satu strategi kami dalam menstimulasi ekonomi lokal melalui program cashback 60% yang diharapkan mampu mendorong transaksi digital masyarakat di merchants. Kami percaya ShopeePay dapat mendukung UKM untuk bangkit dan menumbuhkan bisnis mereka menjadi lebih besar lagi," ujar Eka.

Di sisi lain, program Semangat Usaha Lokal juga sejalan dengan semangat pemerintah dalam mempermudah akses dan meningkatkan inklusi keuangan di daerah yang masih pasif untuk rakyat dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) seperti disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya pada rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Desember tahun 2020.

Mendukung upaya pemerintah untuk memperluas pemerataan inklusi keuangan yang tak hanya berpusat di ibu kota, program Semangat Usaha Lokal akan dilaksanakan di beberapa kota sepanjang 2021 ini.

Semangat Usaha Lokal akan dimulai dari Medan, Sumatera Utara, mengingat kota ini merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia dan menjadi pusat bisnis di pulau Sumatera serta berkontribusi sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional.

Di Medan, ShopeePay menggandeng komunitas lokal dan menghadirkan program ini di empat pusat kuliner (pujasera) yakni Medan Night Market, Pasar Raya Rakyat Marelan, Mega Park Medan, dan Metrolink Street Market.

Untuk dapat menikmati promo cashback yang dihadirkan ShopeePay, masyarakat di kota Medan dapat mengunjungi pujasera yang berpartisipasi, membeli makanan dan minuman, dan membayar dengan mudah dan aman menggunakan ShopeePay.

“Melalui program cashback spesial yang kami bawa di setiap kotanya, ShopeePay ingin membangkitkan kembali geliat perekonomian lokal melalui transaksi digital masyarakat menggunakan ShopeePay. Lebih jauh, kami ingin memberdayakan para merchant dan konsumen di seluruh Indonesia dengan pembayaran digital yang nyaman, aman, dan memuaskan,” tandas Eka.

Unduh aplikasi Shopee secara gratis melalui App Store atau Google Play dan segera aktifkan ShopeePay.


sumber : https://www.suara.com/news/2021/03/02/162025/dukung-geliat-bisnis-ukm-shopeepay-luncurkan-program-semangat-usaha-lokal?page=all

Kemkop UKM: Penyerapan PEN ke pengusaha mikro sudah hampir 100 persen

ILUSTRASI. Pekerja menjemur kerupuk di sentra produksi Karadenan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/2/2021). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/wsj.

Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) terus bergulir. Banyaknya bantuan dari pemerintah membuat pengusaha terutama dari kalangan UMKM makin semangat dalam memulihkan usahanya di masa pandemi ini.

Sekretaris Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Santoso menyebutkan bahwa pemerintah telah mengadakan lima program PEN yang penyerapannya sudah hampir 100%. “Salah satunya adalah bantuan produk usaha mikro, dari target sudah kita sampaikan secara nasional 100% dengan bantuan sebesar Rp 28,89 triliun untuk 12 juta pelaku usaha mikro,” ucapnya dalam Katadata Forum Virtual Series dengan tema “Mengukur Efektivitas Bantuan Presiden bagi UMKM Agrikultur”, Selasa (2/3).

Belum lagi adanya bantuan dengan pengurangan bunga pinjaman, seperti subsidi usaha mikro atau Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyerapan mencapai 98,8% dengan subsidi bunga dari 6% menjadi 3%.

Santoso mengatakan, UMKM merupakan unit usaha terbesar di Indonesia dan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Jumlah tenaga kerja yang diserap dari UMKM hampir sebanyak 133 juta lebih. Sehingga bantuan untuk UMKM sangat perlu untuk menyelamatkan perekonomian negara.

Meski sempat mengalami hambatan di awal pandemi, justru keadaan krisis tersebut memaksa UMKM untuk mampu go digital. Apalagi sekarang industri teknologi semakin booming selama pandemi. Jalan keluar lain kembali didapatkan pengusaha, belajar menguasai digital membuat mereka tetap mendapatkan pasar dan pelanggan.

Direktur Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia (BRI), Supari, mengungkapkan, saat bulan keenam pandemi pengusaha UMKM sudah mulai jatuh, sehingga datangnya bantuan dari pemerintah pada Agustus 2020 membuat pengusaha kembali bangkit.

“Bantuan itu sudah sangat tepat sekalI untuk membuat mereka (pengusaha) survive, karena pemerintah menggelontorkan bansos yang menciptakan daya beli masyarakat, dan didorong dengan menggunakan daya hibah,” jelas Supari.

Ia menambahkan, lebih dari 90% pengusaha merasa mampu bertahan dan bangkit. Hal tersebut menghasilkan dampak yang sangat positif. Pengusaha UMKM dalam menghadapi masa kritis yang tidak menentu ujungnya ini seakan masih memiliki harapan.

Menurut Pamitra Wineka, Presiden & Co-Founder TaniHub, industri yang sebelumnya dianggap kesulitan menghadapi disrupsi teknologi seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan kini telah beradaptasi dengan perubahan. Demi tetap mendapatkan keuntungan, banyak petani mulai menguasai teknologi.

“Dulu kan kalau oversupply mereka bagikan kemana-mana, karena merasa nggak ketemu marketnya. Apalagi pandemi mereka sudah ketakutan, kita buat mereka secure dengan bantuan e-commerce,” jelas Eka.

Dalam industri pertanian, platform e-commerce bertindak sebagai aggregator untuk petani dan off taker yang terhubung dengan ribuan user. Maka petani tidak lagi perlu komplain karena hanya mengandalkan satu distributor.

Selain e-commerce, terdapat juga fintech yang berhubung dengan pertanian untuk memudahkan mereka mendapat pinjaman dan menyalurkan target kredit. Di mana fintech ini dapat banyak membantu permodalan dari masyarakat untuk bisa pinjam ke bank.

Bantuan pandemi Covid-19 terbanyak yang diterima UMKM Agrikultur adalah Banpres BPUM/BLT UMKM. Manajer riset Katadata Insight Center Vivi Zabkie mengatakan, 18% responden pelaku usaha UMKM mengaku menerima bantuan ini.

“Banpres UMKM (BPUM) umumnya diterima utuh (2,4 juta rupiah per UMKM). Sejumlah responden (3%) mengaku jumlah bantuan dipotong untuk sumbangan, administrasi dll. Selama pandemi Covid-19, UMKM masih dapat mengakses bantuan reguler. Terbanyak dalam bentuk pelatihan,” kata Vivi



sumber : https://nasional.kontan.co.id/news/kemkop-ukm-penyerapan-pen-ke-pengusaha-mikro-sudah-hampir-100-persen

UKM dan Tantangan Digitalisasi


"Salah satu solusi efektif untuk merespons kondisi krisis saat ini adalah dengan menjalankan operasional usaha berbasis digital. Mulai dari perancangan produk, survei pasar, promosi, distribusi, hingga layanan pelanggan."

USAHA Kecil dan Menengah (UKM) seringkali dikatakan sebagai bisnis yang tahan krisis. Hal ini disebabkan produk barang maupun jasanya biasanya ‘’dekat’’ dengan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, lebih banyak menyerap sumber daya lokal baik dari sisi tenaga kerja maupun bahan baku.

Dalam aspek modal kerja pun cenderung dipenuhi modal sendiri. Berbeda dari bisnis skala besar yang mayoritas bergantung pada dana pinjaman, melakukan investasi besar pada penggunaan teknologi, dan mempekerjakan lebih banyak tenaga profesional. Ini dibuktikan UKM saat krisis melanda perekonomian Indonesia pada 1998 dan 2008. UKM mampu bertahan, sedangkan bisnis skala besar banyak yang gulung tikar. Bagaimana dengan krisis di saat pandemi Covid-19? Apakah UKM memiliki ketahanan yang sama? Dari berbagai forum diskusi dan sejumlah pemberitaan, pandemic Covid-19 menjadi kendala yang berarti bagi eksistensi dan pengembangan para pelaku usaha. Tidak peduli usaha kecil atau besar, semua merasakan dampaknya. Perubahan mobilitas masyarakat, pembatasan sosial, risiko kesehatan dan keselamatan jiwa memicu banyak perubahan. Mulai dari life style, perubahan kebutuhan dan keinginan pasar, penurunan daya beli, hingga perubahan cara mendapatkan produk barang dan layanan.

Apakah pandemi ini menjadikan masyarakat berkurang kebutuhan akan konsumsi produk? Tidak juga. Setidaknya, itu hanya ‘’efek kejut’’yang bersifat sementara. Seperti biasa, masyarakat kita cukup cepat beradaptasi. Lambat laun, tingkat konsumsi masyarakat dan permintaan produk mulai meningkat. Senada dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa pada kuartal III 2020 mulai terjadi pertumbuhan ekonomi. Diharapkan akan terus membaik pada tahun 2021 ini. Jika masyarakat cepat beradaptasi, semestinya dunia usaha pun bergegas merespons perubahan apa yang akan terjadi selama dan setelah pandemi nanti. Misalnya, muncul peluang menawarkan produk baru, atau produk yang sama, tetapi disertai layanan baru.

Bisnis konveksi misalnya, mengalihkan sumber daya yang ada untuk memproduksi masker, alat shalat yang simpel untuk pemakaian luar rumah, bahkan hazmat. Bisnis restoran pun merespon dengan menawarkan produknya dalam kemasan frozen food, menerapkan protokol kesehatan bagi pengunjung restoran, dan layanan antar gratis. Meskipun ini cukup efektif dilakukan di masa pandemi ini, namun tidak strategis dalam jangka panjang. Ingat, bahwa kita bukan hanya menghadapi pandemi, namun juga berada di era digital. Sekalipun tanpa merubah produk ataupun menambah layanan, ada peluang besar bagi pebisnis yang mampu beradaptasi terhadap perubahan perilaku membeli produk yang semula dengan cara offline menjadi online. Pertanyaannya, bagaimana UKM mampu merespons peluang dan tantangan digitalisasi di masa pandemi?

Pengusaha besar bisa segera beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Sebaliknya, hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku UKM. Keterbatasan kompetensi digital pada sumber daya manusia di UKM menjadi kendalanya. Kedua, kurangnya kemampuan membaca perubahan selera pasar. Ketiga, keterbatasan keahlian karyawan dalam menciptakan inovasi baru. Sebagaimana diketahui bahwa ketergantungan UKM pada pemilik dan atau pengelolanya relatif tinggi. Hal ini menempatkan peran penting leader UKM dalam menggerakkan sumber daya yang ada untuk merespons perubahan di masa pandemi. Salah satu solusi efektif untuk merespons kondisi krisis saat ini adalah dengan menjalankan operasional usaha berbasis digital. Mulai dari perancangan produk, survei pasar, promosi, distribusi, hingga layanan pelanggan. Para leader di UKM sebagai tokoh kunci (key person) harus menjadi yang pertama memahami pentingnya literasi digital. Digital leadership bukan semata berfokus pada penguasaan keahlian ICT/Teknologi Komunikasi dan Informasi. Melainkan lebih fokus pada faktor personal, yang mana leader memahami pentingnya meningkatkan pengetahuan pasar dan jejaring melalui pemanfaatan teknologi digital. Pengalaman bisnis dan manajemen para pengelola UKM tinggal dikombinasikan dengan keahlian teknologi.

Sehingga, UKM akan lebih besar kemampuannya berkoneksi dengan konsumen, menerima umpan balik dari pelanggan, mengembangkan produk baru, dan bertukar informasi dengan pemasok secara lebih cepat dan efisien.

Merancang Strategi

Digital leadership tidak hanya membantu UKM mengubah strategi bisnis dan meningkatkan engagement dengan pihak eksternal. Namun, juga lebih mampu merancang strategi perubahan dalam mengelola para pekerjanya. Misalnya, terkait dengan dampak kebijakan pemerintah tentang implementasi sistem work from home (WFH). Perubahan kebijakan perlu memperhatikan kepentingan, keselamatan dan kenyamanan pekerja. Baik bagi yang menjalankan secara WFH maupun pekerja yang tetap aktif hadir di lokasi usaha (luring). Operasionalisasi bisnis mungkin ada yang bisa diselesaikan karyawan dari rumah, bahkan dengan minim pengawasan. Oleh karenanya, desain kerja dan fungsi kontrol selama WFH harus mendapat perhatian lebih. Efektivitas komunikasi leader dengan para pekerja pun harus tetap dijaga. Karena membangun komitmen, kepercayaan, dan koordinasi tidak akan efektif tanpa komunikasi.

Dalam hal ini, para leader UKM bisa mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dan teknologi komunikasi. Bukan hanya secara internal, pemanfaatan keduanya juga penting bagi efektivitas komunikasi dalam rangka menguatkan kemitraan dengan stakeholder eksternal. Sekali lagi, fokusnya bukan pada aspek penguasaan teknologi digitalnya, namun yang lebih penting adalah mengubah mindset dan perilaku para leader akan pentingnya memahami dan merespons peluang di era digital. Pemahaman ini akan ditangkap dengan tindakan leader UKM yang lebih strategis, berupa kebijakan dan proses penguatan kompetensi digital para karyawannya. Proses transformasi ini tentunya akan membutuhkan banyak waktu. Bukanlah sesuatu yang mudah dan instan bagi UKM untuk membangun literasi digitalnya.

Karena itu, dukungan berbagai pihak diperlukan untuk memampukan para leader UKM dalam bergerak cepat menyesuaikan strategi bisnis di era digital. Pertama, pemerintah melalui dinas terkait dapat memfasilitasi program pendampingan, misalnya berupa techno-based training. Kedua, pendidikan tinggi juga bisa berkontribusi menyediakan online open course kepada para insan UKM. Ketiga, perusahaan skala besar membuka jalan bagi kolaborasi dengan UKM.

Pendekatan ketiga ini tentu saja musti didukung dengan kebijakan pemerintah untuk mendukung jejaring kerja sama dan mentoring. Masing-masing pihak memiliki keunggulan dan power-nya masing-masing. Ketika mereka saling bekerja sama, maka akan sangat mungkin terjadi sinergi. Agama kita mengajarkan saling bantu dari yang kuat kepada yang lemah. Yang kuat tidak akan berkurang sumber dayanya, bahkan akan bertambah keberkahannya. (46)

— Dr Tri Wikaningrum SE MSi, dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung


sumber : https://www.suaramerdeka.com/news/opini/256287-ukm-dan-tantangan-digitalisasi?page=3 

Aplikasi Bela Upaya Tingkatkan Peran UKM

BIMTEK - Bimbingan Teknis Aplikasi Belanja Langsung (Bela) Pengadaan Barang/Jasa Melalui MBiz Market di ruang rapat Peteng Karuhei II, Kantor Walikota Palangka Raya, Selasa (2/3/2021). FOTO: ISTIMEWA

Pemerintah Kota Palangka Raya gelar Bimbingan Teknis Aplikasi Belanja Langsung (Bela) Pengadaan Barang/Jasa melalui MBiz Market di ruang rapat Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (2/3). Bimtek dalam rangka peningkatakan peran serta usaha mikro kecil (UKM) dan koperasi dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Mewakili Wali Kota Palangka Raya, Asisten II Setda, Amandus Frenaldy mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran penting dan strategis menggerakkan pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun di daerah.

Dikatakannya pula, lahirnya Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan peran serta usaha mikro kecil, koperasi dan produk dalam negeri guna menggerakkan sendi-sendi perekonomian masyarakat.

“Pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga telah menggerus sektor ekonomi global. Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar roda ekonomi terus berjalan. Di antaranya melalui program-program pemulihan ekonomi yang telah digulirkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya,” bebernya.

Amandus Frenaldy melanjutkan, salah satu fokus pemerintah adalah menyelamatkan sektor UMKM yang terimbas cukup dalam. Di mana tercatat oleh Kemenkop UKM sebanyak 40 persen UMKM terancam berhenti beroperasi selama pandemi Covid-19 masih berlangsung. Padahal UMKM berkontribusi sekitar 60 persen dari produk domestik bruto Indonesia.

Dengan melihat potensi nilai belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Palangka Raya, maka melibatkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil merupakan suatu sarana untuk memberi peluang bagi UMKM untuk mendapatkan permintaan belanja dari Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah, sebab Pemerintah Daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional.

Berbicara tentang E-Marketplace dan tranformasi era digital, kebijakan tranformasi pengadaan barang/jasa pemerintah selaras dan telah didukung melalui visi misi Pemerintah Kota Palangka Raya serta akan terus dikembangkan sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Palangka Raya.

Besarnya potensi nilai belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melibatkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui proses Pengadaan Barang/Jasa yang menghasilkan value for money, menuntut kemudahan, transparansi, kenyamanan, dan akuntabilitas para pelaku pengadaan.

“Dengan hadirnya Aplikasi Belanja Langsung (Bela) Pengadaan, serta telah dilaksanakannya Mou dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Mbiz Market selaku Mitra Aplikasi Market Place yang ditunjuk oleh LKPP RI, maka kemudian ditindaklanjuti dengan Bimbingan Teknis Aplikasi Belanja Langsung (Bela) Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mbiz Market untuk PPTK, Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya,” imbuhnya.

Diharapkan seluruh peserta Bimtek dapat mengikuti dengan seksama, dicermati, dan dapat ditindaklanjuti melalui belanja langsung secara elektronik untuk paket pengadaan barang dan jasa lainnya khususnya untuk pengadaan di bawah 50 juta Rupiah. sehingga program pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya dapat terlaksana dengan baik dan mampu menumbuhkan sektor ekonomi khususnya oleh usaha mikro, kecil dan menengah.


sumber : https://www.tabengan.com/bacaberita/50115/aplikasi-bela-upaya-tingkatkan-peran-ukm/