Banyak Penipuan, Kemenkop UKM dan DPR Dukung Pengawasan Bersama QRIS

 

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM mendukung pendapat DPR RI soal adanya penyalahgunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang terjadi di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).  

Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Temmy Satya Permana mengatakan pengawasan bersama seluruh pihak. Menurutnya, pemangku kepentingan tidak perlu saling menyalahkan serta edukasi yang massif menjadi prioritas utama demi mendukung perkembangan digitalisasi pembayaran di kalangan UMKM. 

"Digitalisasi membawa banyak peluang bagi UMKM, namun disisi lain turut menimbulkan dampak negatif yang perlu diwaspadai. Pemerintah tidak bisa berupaya sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan transaksi digital," ujar Temmy, Kamis (20/6/2024). 

Dia pun memberi contoh soal penyalahgunaan QRIS dengan pembayaran fiktif dan pencurian dana yang dapat mengakibatkan kerugian finansial untuk UMKM yang kerap kali terjadi. 

Temmy mengatakan Kemenkop UKM mengajak pelaku dalam ekosistem digital untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan ini. "Platform ecommerce, platform fintech, perbankan, dan seluruh stakeholder untuk melakukan pengawasan terhadap hal tersebut," ucap Temmy.

Menurutnya, penggunaan QRIS turut mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Saat ini, Indeks Inklusi keuangan 2022 mencapai 85,10% meningkat dibandingkan 2019 yang hanya 76,19%. Kemenkeu mencatat peningkatan literasi keuangan masyarakat mengindikasikan bahwa inklusivitas keuangan negara semakin tinggi.  

Dia tak menampik bahwa teknologi pembayaran digital berpotensi menimbulkan fragmentasi baru pada industri sistem pembayaran. "Namun, cara pembayaran ini mendorong efisiensi perekonomian, memajukan UMKM dan mempercepat keuangan inklusif sehingga akseptasi pembayaran nontunai nasional yang lebih efisien akan tercapai," imbuhnya.  

Temmy melihat QRIS juga menjadi titik awal pencatatan transaksi UMKM, yang menjadi bekal untuk masuk dalam ekosistem pembiayaan. Riwayat transaksi dalam QRIS bisa menjadi ukuran repayment capacity UMKM. 

Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan secara lebih mudah. Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng mengatakan bank dan penyedia sistem layanan keuangan dan payment gateway tidak bisa disalahkan ketika terjadi penipuan dengan QRIS yang belakangan terjadi. 

Mekeng menilai penipuan modus QRIS harus membuat para pedagang atau merchant dan lembaga lebih berhati-hati menempatkan kode agar tidak diganti pihak tak bertanggung jawab. "Kalau ini tidak ada yang salah sama QRIS-nya [penyedia sistem], ini masalah pemalsuan di merchant-nya, sehingga para merchant harus hati-hati terhadap penempatan stiker QRIS agar tidak dipalsukan," katanya. 


Sumber: https://finansial.bisnis.com/read/20240620/563/1775544/banyak-penipuan-kemenkop-ukm-dan-dpr-dukung-pengawasan-bersama-qris

Read More

Kemenkop UKM Tekankan Pentingnya Pengawasan Penggunaan QRIS

 

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM meminta pengawasan bersama seluruh pihak dan edukasi yang masif dalam penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mendukung perkembangan digitalisasi pembayaran di tengah UMKM.

Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Temmy Satya Permana mengatakan, digitalisasi membawa banyak peluang bagi UMKM, namun disisi lain turut menimbulkan dampak negatif yang perlu diwaspadai.

"Pemerintah tidak bisa berupaya sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan transaksi digital," ujar Temmy di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Temy mencontohkan soal penyalahgunaan QRIS dengan pembayaran fiktif dan pencurian dana yang dapat mengakibatkan kerugian finansial untuk UMKM.

Temmy mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan ini. "Platform e-commerce, platform fintech, perbankan, dan seluruh stakeholder untuk melakukan pengawasan terhadap hal tersebut," ucap Temmy.

Sebab, kata Temmy, penggunaan QRIS turut mendukung inklusi keuangan Republik Indonesia. Saat ini Indeks Inklusi keuangan 2022 mencapai 85,10% meningkat dibanding tahun 2019 yang hanya 76,19%, peningkatan literasi keuangan masyarakat mengindikasikan bahwa inklusivitas keuangan negara semakin tinggi (Kemenkeu, 2023).

"Jelas, teknologi pembayaran digital berpotensi menimbulkan fragmentasi baru pada industri sistem pembayaran. Cara pembayaran ini mendorong efisiensi perekonomian, memajukan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan mempercepat keuangan inklusif sehingga akseptasi pembayaran non tunai nasional yang lebih efisien akan tercapai," ucap Temmy.

Temmy melihat QRIS juga menjadi titik awal pencatatan transaksi UMKM, yang menjadi bekal untuk masuk dalam ekosistem pembiayaan. Riwayat transaksi dalam QRIS bisa menjadi ukuran repayment capacity UMKM, sehingga UMKM dapat mengakses pembiayaan secara lebih mudah.

Sebelumnya, hal senada diutarakan Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng. Dia melihat bank dan penyedia sistem layanan keuangan dan payment gateway tidak bisa disalahkan ketika terjadi penipuan dengan QRIS yang belakangan terjadi.

Mekeng berujar, penipuan modus QRIS harus membuat para pedagang atau merchant dan lembaga lebih berhati-hati menempatkan kode agar tidak diganti pihak tak bertanggung jawab.
"Kalau ini tidak ada yang salah sama QRIS-nya (penyedia sistem), ini masalah pemalsuan di merchant-nya, sehingga para merchant harus hati-hati terhadap penempatan stiker QRIS agar tidak dipalsukan," kata Mekeng

Sumber: https://finance.detik.com/moneter/d-7399018/kemenkop-ukm-tekankan-pentingnya-pengawasan-penggunaan-qris

Read More

Menjadi Agregator Pelaku Usaha, UMKM Bidang Kecantikan Didorong Terus Bertumbuh

 

KEMENTERIAN Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyatakan X Beauty by Female Daily dapat menjadi agregator dan inkubator bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada bidang kecantikan.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fiki Satari mengatakan saat ini terdapat lebih dari 400 pelaku usaha dalam bidang kecantikan, bahkan sekitar 50% pendaftaran usaha di Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan pelaku bisnis pada bidang ini.

"Kemenkop UKM mendorong agar semakin banyak pihak yang terlibat untuk mendorong UMKM kecantikan agar terus tumbuh. Salah satunya dengan menjadi agregator dan inkubator bagi pelaku usaha agar lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan, akses pasar, dan akses bahan baku," kata Fiki.

Salah satu pelaku usaha bidang kecantikan yang berpartisipasi pada acara Jakarta X Beauty Female Daily 2024, 6-9 Juni lalu di Jakarta Convention Center, Jakarta, yakni PT Sparindo Mustika.

Pada kesempatan itu, perusahaan kecantikan dan perawatan tersebut memamerkan tiga brand andalannya yakni BDL Skincare, Flacenta Beauty, serta NOSY Hand Soap, dan Car & Motor Shampoo.

"Ketiga produk dengan kualitas ekspor ini memiliki harga sangat terjangkau," kata Wakil Direktur PT Sparindo Mustika Nova Hermanto.
Dia menambahkan pihaknya berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau.

"Dengan pengalaman bertahun-tahun di industri ini, kami juga terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk yang sesuai kebutuhan dan tren pasar," pungkas Nova. (H-2)

Sumber: https://mediaindonesia.com/ekonomi/677928/menjadi-agregator-pelaku-usaha-umkm-bidang-kecantikan-didorong-terus-bertumbuh

Read More

KemenKopUKM serap Rp400 miliar dari total anggaran 2024

 

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki mengatakan realisasi anggaran tahun 2024 per 7 Juni mencapai Rp400 miliar atau 28,74 persen dari total anggaran sebesar Rp1,39 triliun.

"Realisasi per 7 Juni 2024 sebesar Rp400 miliar atau 28,74 persen," ujar Teten dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.

Teten menyebutkan target realisasi hingga 30 Juni 2024 diharapkan bisa mencapai 35,03 persen.

Beberapa kendala yang dalam pelaksanaan anggaran Semester I antara lain yakni kegiatan prioritas khususnya yang memiliki pagu besar seperti pendataan lengkap UMKM, dan Rumah Produksi Bersama, Rumah Kemasan, saat ini dalam proses pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk pelaksanaan melalui Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi.

Lebih lanjut, Teten menyampaikan untuk mempercepat penyerapan anggaran semester I, Kementerian Koperasi dan UKM akan mengawal program atau kegiatan prioritas dan terutama yang memiliki alokasi anggaran cukup besar.

Menginventarisir kembali kegiatan-kegiatan yang ada untuk dilaksanakan sesuai waktu yang telah direncanakan dan disusun, khusus kegiatan yang terdampak perubahan kebijakan Kementerian, bernilai besar dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya.

"Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memitigasi keterlambatan dan kendala pelaksanaan program atau kegiatan," katanya.

Sementara itu, realisasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2023 terserap Rp1,36 triliun atau 97,80 persen dari total anggaran Rp1,39 triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan program prioritas dan strategis kementerian pada masing-masing satuan kerja.

Beberapa capaian program yang telah dilaksanakan antara lain pengembangan 400 koperasi modern, desain ulang Pusat Layanan Usaha Terpadu Kementerian Koperasi dan UKM, membangun delapan lokasi rumah produksi bersama, 13 lokasi layanan rumah kemasan, pengentasan kemiskinan ekstrem di 48 kabupaten

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/4145178/kemenkopukm-serap-rp400-miliar-dari-total-anggaran-2024

Read More

Menkop UKM Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas Industri Furnitur di Indonesia

 

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia mendorong upaya peningkatan kualitas dan jangkauan industri furnitur dan kerajinan Indonesia. Mengingat industri furnitur telah menjadi pilar penting dalam ekonomi di tanah air dan lebih dari 1.114 unit usaha yang beroperasi.

Selain itu telah menyerap lebih dari 143 ribu tenaga kerja dibidang industri furnitur. Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat menghadiri Furniture Gathering Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo).

"Industri kerajinan dan UMKM dalam negeri telah menjadi penopang bagi bertahannya perekonomian Indonesia. Bahkan di saat sulit seperti masa pandemi hingga era pemulihan saat ini,” kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten melalui keterangan resminya yang dikutip InfoPublik Selasa (28/5/2024).

Selama lima tahun terakhir (2018-2022), industri furnitur Indonesia menunjukkan peningkatan ekspor yang cukup konsisten, dengan nilai ekspor pada 2022 mencapai US$2,9 miliar, naik dari US$2,8 miliar pada tahun sebelumnya. 

Menurut Menteri Teten, kenaikan ini menunjukan momentum positif menuju target Pemerintah sebesar US$5 miliar pada 2024. UMKM kerajinan yang menjadi pendukung bagi industri mebel juga dapat memberikan sumbangsih yang cukup signifikan setelah pandemi berlalu. 

Untuk menghadapi berbagai tantangan seperti ketersediaan bahan baku, kebutuhan akan inovasi desain, serta peningkatan keterampilan sumber daya manusia, pemerintah terus berupaya menciptakan ekosistem usaha yang kondusif. 

“Presiden Jokowi baru-baru ini merevisi Peraturan Menteri Perdagangan, fenomena banyak kontainer yang macet 7 ribu. Pemerintah telah menyediakan market intelligence terintegrasi, akses informasi satu pintu untuk agregator ekspor, dan pembiayaan serta dukungan lainnya,” kata Menteri Teten.

Ia menegaskan upaya-upaya ini diarahkan untuk memperkuat peran UMKM dan koperasi, dengan tujuan tidak hanya mengekspor bahan mentah tetapi produk jadi bernilai tambah tinggi yang dapat bersaing di pasar global.

Selanjutnya, pengembangan Indonesia Trading House (ITH) bertujuan memperluas jaringan pemasaran ekspor, menjadikan Indonesia sebagai hub perdagangan global. 

Menteri Teten mengatakan pihaknya bekerja sama dengan kadin dan ITH walaupun juga tidak mudah. Produk yang kaya akan keunikan desain dan corak budaya Nusantara yang dikombinasikan dengan sentuhan modern, Indonesia memiliki kekuatan pasar internasional.

Ia mengajak semua stakeholder untuk mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. 

“Kebijakan ini, kita tidak hanya meningkatkan penggunaan produk lokal dalam proyek-proyek pemerintah seperti IKN, tetapi juga menginspirasi penggunaan lebih luas di berbagai sektor,” kata Menteri Teten.

Sumber: https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/856317/menkop-ukm-tekankan-pentingnya-peningkatan-kualitas-industri-furnitur-di-indonesia

Read More

Kembangkan Usaha Mikro dari Mental Survival Menuju Enterpreneur

 

Jakarta, InfoPublik - Pentingnya mengubah pola pikir pelaku usaha mikro dari sekadar survival (bertahan hidup) menjadi bermental kuat enterpreneur yang ingin terus maju dan berkembang.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki pada acara Meet Up Forum Pendampingan Usaha Mikro Mandiri di Kota Bogor, Jawa Barat.

"Problemnya itu ada dipola pikir usaha mikro yang merasa sudah cukup. Karena, awal berbisnisnya hanya untuk menghidupi keluarga," kata Menteri Teten seperti yang dikutip InfoPublik Senin (27/5/2024).

Ia mengakui ada masalah yang menjadi kendala pelaku usaha mikro untuk tumbuh yaitu sulit mengakses pasar, bahan baku, hingga akses ke teknologi.

Maka dari itu, program pendampingan usaha mikro seperti ini dari hulu hingga hilir harus terus dilanjutkan dan diperkuat.

Sebab, Menteri Teten melihat banyak peluang dan kesempatan bagi pelaku usaha mikro untuk berkembang. Contohnya seperti Jepang yang sukses membangun produk oleh-oleh khas Negeri Sakura dengan kemasan super cantik.

Oleh karena itu, menurut Menteri Teten program seperti ini harus dilanjutkan dengan memadukan dan memperkaya pola atau strategi yang terintegrasi ke depan.

"Kedepankan kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder dan komunitas kreatif UMKM untuk mendukung kesuksesan program. Seperti agenda kerja sama yang akan dirilis bersama ITB dan UGM. Program inkubasi seperti ini sudah tepat," kata Menteri Teten.

Ia berharap ke depan dengan UMKM berbasis kewirausahaan akan tumbuh ekonomi baru disubsektor UMKM, tidak hanya kuliner, fesyen, ataupun kriya. Namun juga UMKM di bidang jasa dan digital (games, aplikasi, film, musik, dan fotografi).

Sumber: https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/856037/kembangkan-usaha-mikro-dari-mental-survival-menuju-enterpreneur

Read More

Heboh Kabar Warung Madura Dilarang Buka 24 Jam, Ini Kata Kemenkop UKM

 

Jakarta, CNBC Indonesia - Belakangan ini ramai dibicarakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melarang warung kelontong "Warung Madura" beroperasi selama 24 jam. Kabar itu pun sontak membuat heboh.

Bahkan, hal itu mendapat protes pedagang pasar tradisional.

Lalu benarkah Warung Madura dilarang beroperasi 24 jam?

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menegaskan, pihaknya tidak pernah melarang Warung Madura beroperasi 24 jam.

Bahkan, pihaknya telah meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No 13/2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan mendapati kesimpulan tidak ditemukan aturan yang melarang secara spesifik Warung Madura untuk beroperasi sepanjang 24 jam.

"Dalam Perda tersebut, pengaturan terkait jam operasional justru berlaku bagi pelaku usaha ritel modern, minimarket, hypermarket, departement store, serta supermarket, dengan batasan jam operasional tertentu," kata Arif dalam keterangan tertulisnya.

Arif mengatakan, pihaknya akan segera meminta penjelasan lebih lanjut kepada pemerintah daerah terkait, mengenai aturan pembatasan jam operasional yang sedang berkembang di masyarakat.

"Kami juga akan mengevaluasi kebijakan daerah yang kontraproduktif dengan kepentingan UMKM, termasuk evaluasi program dan anggaran Pemda untuk mendukung UMKM," ucapnya.

Arif juga membantah adanya keberpihakan KemenKopUKM terhadap minimarket atau usaha besar lainnya. Bahkan, ia menegaskan bahwa KemenKopUKM akan melindungi UMKM dari ancaman ritel modern yang ekspansif, sekaligus mengajak masyarakat untuk berbelanja di warung-warung milik UMKM.

"Pada prinsipnya, kami terus berupaya untuk memberikan berbagai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Hal tersebut juga telah tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021," kata Arif.

Dia menambahkan, salah satu amanat dari PP tersebut adalah setiap Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah memiliki layanan bantuan hukum dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang meliputi penyaluran hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan penyusunan dokumen hukum.

"Layanan bantuan dan pendampingan hukum tersebut dapat diakses bagi para pelaku UMKM yang merasa dirugikan," tukasnya.

Pedagang Protes

Terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, langkah Kemenkop UKM tersebut adalah keputusan yang aneh.

"Kementerian Koperasi dan UKM seharusnya memfasilitasi permodalan atau pengembangan dari pola kerja yang sudah dilakukan oleh warung Madura tersebut. Harusnya tugas pemerintah atau dalam hal ini Kemenkop UKM itu memfasilitasi agar tumbuh berkembang produk-produk lokal di Jabodetabek atau di seluruh Indonesia," katanya dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (29/4/2024).

"Kemenkop batasi Warung Madura, kurang kerjaan. Kita ketahui bahwa warung kelontong atau disebut Warung Madura yang sekarang menjamur di ibu kota merupakan usaha kecil menengah yang kepemilikannya merupakan kepemilikan sendiri. Justru aneh jika Kementerian Koperasi dan UKM mengatur pembatasan usaha mikro menengah masyarakat kecil dan membiarkan retail modern yang kepemilikannya perusahaan justru mendapatkan karpet merah atas kebijakan-kebijakan pemerintah," tukas Abdullah.

Dia pun mempertanyakan keberpihakan Kemenkop UKM terhadap usaha skala kecil dan menengah.

"Karena perputaran hasil dari Warung Madura itu akan berputar di daerah masing-masing dan akan mendorong upaya peningkatan ekonomi daerahnya, tetapi berbanding terbalik dengan retail modern justru akan hanya segelintir pihak yang mendapat keuntungan tersebut. Kemenkop UKM seharusnya memfasilitasi permodalan atau pengembangan dari pola kerja yang sudah dilakukan oleh Warung Madura tersebut. Kami mendorong tidak hanya warung-warung Madura tetapi warung-warung dengan kearifan lokal, seperti warung Padang yang justru di dalamnya adalah jajanan atau makanan khas dari Padang. Atau mungkin Warung Tegal (warteg) yang memiliki ciri ke khas an yang bisa di bangkitkan di masing-masing daerah," sebutnya.

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/04/heboh-kabar-warung-madura-dilarang-buka.html

Read More

Beranda Bisnis Kemenkop dan UKM Tegaskan Tak Larang Warung Madura Buka 24 Jam

 

TEMPO.CO, Jakarta -  Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Arif Rahman Hakim menegaskan kementeriannya tidak pernah melarang warung Madura beroperasi 24 jam. Baru-baru ini, isu larangan tersebut memang menjadi perbincangan piblik. 

Arif mengatakan pihaknya telah meninjau Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Kesimpulannya, kata dia, tidak ditemukan aturan yang melarang secara spesifik warung Madura untuk beroperasi sepanjang 24 jam.

“Dalam Perda tersebut, pengaturan terkait jam operasional justru berlaku bagi pelaku usaha ritel modern, minimarket, hipermarket, departement store, serta supermarket, dengan batasan jam operasional tertentu,” ujar Arif melalui keterangan tertulis Sabtu, 27 April 2024.  

Kemenkop UKM akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada Pemda terkait soal aturan pembatasan jam operasional yang sedang berkembang di masyarakat. Arif mengatakan bakal mengevaluasi kebijakan daerah yang kontraproduktif dengan kepentingan UMKM. Dalam hal ini, kata dia, termasuk evaluasi program dan anggaran Pemda untuk mendukung UMKM.

Lebih lanjut, Arif membantah adanya keberpihakan Kemenkop UKM terhadap minimarket atau usaha besar lainnya. “Kemenkop UKM akan melindungi UMKM dari ancaman retail modern yang ekspansif, sekaligus mengajak masyarakat untuk berbelanja di warung-warung milik UMKM” ujarnya.

Arif juga menyatakan pihaknya bakal berupaya untuk memberikan berbagai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Hal tersebut, menurutnya, telah tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021.

Salah satu amanat dari PP tersebut dijelaskannya bahwa setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki layanan bantuan hukum dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang meliputi penyaluran hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan penyusunan dokumen hukum.

“Layanan bantuan dan pendampingan hukum tersebut dapat diakses bagi para pelaku UMKM yang merasa dirugikan,” kata Arif.

Isu larangan warung Madura beroperasi 24 jam kadung membuat publik bereaksi. Di media sosial X, sejumlah warganet menyatakan ketidaksetujuan terhadap aturan tersebut.

“Pengusaha minimarket mengeluh gara2 warung Madura, buka 24 jam, dan hanya tutup jika kiamat. Alhasil Kementerian Koperasi minta Warung Madura taati jam operasional. Sudah jelaskan kemana rezim ini berpihak?” cuit salah satu pengguna X pada Jumat, 26 April 2024.

“Pdhl warung Madura yg 24 jam sangat membantu lho .. udah deh usaha warga menengah kebawah jgn diusik apalagi Sangat bermanfaat buat warga sekitar yg memang butuh,” kata pengguna X lainnya pada Jumat, 26 April 2024.

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/04/beranda-bisnis-kemenkop-dan-ukm.html

Read More

Deputi KemenkopUKM Apresiasi Primakara University, Jawab Tantangan di Era Digitalisasi UMKM

 

DENPASAR, radarbali.id - Primakara University sambut kehadiran Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Yulius, S.E., M.A., Ph.D pada hari Rabu (24/4/2024).

Kunjungan tersebut dalam rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Digitalisasi Teknologi Produktivitas dan Mutu Usaha Mikro yang diselenggarakan oleh KemenkopUKM pada 23-24 April 2024. Seperti diketahui, Rektor Primakara University, I Made Artana, S.Kom., M.M. turut menjadi pengisi acara dalam bimtek tersebut.

Segenap civitas di lingkungan Primakara University pun menyambut baik kunjungan dari Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia ini.

Di antaranya Helmy Syakh Alam, M.Pd. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik; Ida Bagus Ardhi Putra, S.Kom., M.Pd. selaku Bidang Inkubator Bisnis; dan Desak Putu Nitya Dewi, S.E., M.Si. selaku Kepala Program Studi Akuntansi.

Deputi Yulius ungkap prospek digitalisasi UMKM ke depannya akan sangat baik. Hal ini terlihat dengan pengenalan digitalisasi kepada UMKM sudah mulai digalakkan.

Ditekankan juga bahwa pendigitalisasian ini harus bersifat langsung menyasar UMKM terkait. Mulai dari cara mengisi e-commerce, memastikan kualitas barang yang hendak dijual, hingga bagaimana persaingan harga serta kelola review dari pembeli.

Selain itu, dirinya turut menyampaikan harapan terkait penggunaan internet guna proses digitalisasi UMKM. Untuk diketahui, target di tahun 2024 ada sebanyak 30 persen UMKM yang memanfaatkan keberadaan e-commerce.

Saat ini, masih berkisar di angka 21 persen UMKM yang menggunakan e-commerce sebagai wadah mereka untuk berjualan.

Kehadiran Primakara University diharapkannya dapat menyebarluaskan dan melakukan sosialisasi tentang informasi pemanfaatan e-commerce. 

Dalam kesempatan ini, Deputi Yulius nampak antusias menyimak pemaparan Program Pendampingan Bisnis dan Digitalisasi UMKM di Primakara University yang disampaikan oleh Kaprodi Akuntansi.

Program ini menurutnya menarik dan berharap bisa menjalin kerja sama dengan Primakara University untuk melakukan pendampingan dan pelatihan UMKM.

Sekaligus mengapresiasi Primakara University karena menginisiasi program yang melibatkan mahasiswa untuk memecahkan permasalahan UMKM.

Bahkan dirinya sangat optimis Primakara University mampu mengembangkan digitalisasi UMKM di Bali tidak terbatas hanya pada digitalisasi tetapi juga membantu UMKM agar mampu menjual produknya dan mendapatkan akses ke perusahaan besar.

Lebih lanjut, WR I Primakara University mengaku senang dan akan terus mengembangkan program pendampingan digitalisasi UMKM ini.

"Selaras dengan prodi baru di Primakara yaitu di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada Bisnis Digital, Manajemen dan Akuntansi serta keberadaan inbis di Primakara sebagai aggregator penggerak digitalisasi UMKM," ujarnya. (ari)

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/04/deputi-kemenkopukm-apresiasi-primakara.html

Read More

Begini Upaya Kemenkop UKM Tingkatkan Literasi Keuangan Digital UMKM

 

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) berupaya meningkatkan literasi keuangan digital dengan menyelenggarakan side event 57th APEC SMEWG, Policy Dialogue on Advancing Financial Inclusion for MSMEs: Understanding the Important Role of Digital Financial Literacy, untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM.

Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kemenkop UKM Herbert HO Siagian mengatakan, saat ini ketahanan bisnis UMKM merupakan isu yang penting mengingat porsi UMKM sebesar 97 persen dari seluruh bisnis dan mempekerjakan lebih dari separuh tenaga kerja di seluruh ekonomi APEC.

Dengan jumlah UMKM yang besar tersebut, apabila didukung oleh ekosistem digitalisasi maka kontribusinya akan mendorong peningkatan potensi terhadap PDB.

"Tujuan dari forum policy dialogue ini adalah menyediakan forum bagi Ekonomi APEC untuk berbagi pengalaman kebijakan dan pembelajaran tentang bagaimana UMKM dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan perangkat digital untuk mengakses layanan keuangan," ujar Herbert dalam keterangan resminya, Rabu, 24 April.

Herbert berharap, forum ini dapat mengatasi masalah akses UMKM terhadap keuangan dengan memungkinkan UMKM melakukan transformasi digital untuk inklusi keuangan yang lebih baik. Mengingat, UMKM dinilai dapat menjadi motor akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, akses terhadap keuangan merupakan aspek penting dalam pengembangan, pertumbuhan dan kesuksesan UMKM. Namun sayangnya, kata Herbert, sebagian besar UMKM masih menghadapi masalah dalam mengakses keuangan, seperti kurangnya informasi dan akses terhadap layanan keuangan, kurangnya kemampuan digitalisasi dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan keuangan.

Oleh karena itu, UMKM perlu diberikan dukungan kebijakan dan kemauan UMKM untuk bertransformasi secara digital. Menurutnya, membekali keuangan digital sangat penting dalam meningkatkan literasi digital pelaku usaha.

"Digitalisasi menjadi kunci dalam rangka meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengembangkan dan memperluas akses mereka ke lembaga keuangan, termasuk sistem pembiayaan digital," katanya.

Pada kesempatan sama, Director Trade and Economic Analysis Office of the Chief Economist Global Affairs Canada dan sekaligus Chair APEC SMEWG Aaron Sydor menyebut, ada empat elemen penting dalam meningkatkan literasi digital untuk UMKM.

Pertama, pemberian akses kepada modal dan sumber pembiayaan lainnya. Kedua, akses kepada jasa keuangan. Ketiga, akses kepada liberasi keuangan digital.

"Dan yang keempat adalah akses kepada inklusif keuangan," ucapnya.

Senada, Head of the Unit on SME and Entrepreneurship Transformation OECD Lucia Cusmano mengatakan, penekanan untuk mencapai inklusi keuangan terdapat pada pendidikan keuangan.

"Tanpa adanya pendidikan keuangan yang membukakan literasi digital, inklusi keuangan lebih lanjut tidak akan tercapai," tuturnya.

Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kemenkop UKM Henra Saragih menambahkan, forum Tema APEC Policy Dialogue sejalan dengan area prioritas ke-4 APEC SMEWG Strategic Plan for 2021-2024, yakni "Access to finance and alternative financial solutions" serta Keketuaan Peru pada APEC 2024 yakni Empower, Include dan Grow. Khususnya untuk area prioritas kedua, yaitu innovation and digitalization to promote transition to the formal and global economy.

"Iniasasi project APEC Policy Dialogue merupakan langkah awal Kemenkop UKM dalam upaya mengeskalasi komitmen Indonesia serta mengambil manfaat konkret forum kerja sama regional bagi UMKM di kawasan, baik sekarang maupun di masa mendatang," imbuhnya.

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/04/begini-upaya-kemenkop-ukm-tingkatkan.html

Read More

KemenKopUKM Dorong Literasi Keuangan bagi UMKM

 

Pasardana.id - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendorong upaya peningkatan literasi keuangan digital, dengan menyelenggarakan side event 57th APEC SMEWG, bertajuk Policy Dialogue on Advancing Financial Inclusion for MSMEs: Understanding the Important Role of Digital Financial Literacy, untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM.

Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing KemenKopUKM, Herbert H.O. Siagian membeberkan, bahwa saat ini ketahanan bisnis UMKM merupakan isu yang penting mengingat porsi UMKM sebesar 97 persen dari seluruh bisnis dan mempekerjakan lebih dari separuh tenaga kerja di seluruh ekonomi APEC.

Dengan jumlah UMKM yang besar tersebut, apabila didukung oleh ekosistem digitalisasi, maka kontribusinya akan mendorong peningkatan potensi terhadap PDB.

“Tujuan dari forum policy dialogue ini adalah menyediakan forum bagi Ekonomi APEC untuk berbagi pengalaman kebijakan dan pembelajaran tentang bagaimana UMKM dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan perangkat digital untuk mengakses layanan keuangan,” kata Herbert H.O. Siagian, seperti dilansir dari siaran pers, Selasa (23/4/2024).

Untuk diketahui, kegiatan yang telah diselenggarakan di Merusaka Hotel Nusa Dua Bali, pada 23 April 2024 ini, dihadiri oleh 150 peserta yang melibatkan para pembuat kebijakan lintas ekonomi APEC, akademisi, penyedia layanan digital keuangan, dan organisasi internasional, serta pembicara dan moderator dari United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).

Kemudian turut hadir perwakilan dari APEC-Canada Growing Business Partnership (APF) Canada, Asian Development Bank (ADB), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ANGIN, Bank Rakyat Indonesia, dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Lewat forum tersebut, diharapkan dapat mengatasi masalah akses UMKM terhadap keuangan dengan memungkinkan UMKM melakukan transformasi digital untuk inklusi keuangan yang lebih baik, mengingat UMKM dinilai dapat menjadi motor akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Herbert mengungkapkan, akses terhadap keuangan merupakan aspek penting dalam pengembangan, pertumbuhan, dan kesuksesan UMKM.

Namun sayangnya, kata Herbert, sebagian besar UMKM masih menghadapi masalah dalam mengakses keuangan, seperti kurangnya informasi dan akses terhadap layanan keuangan, kurangnya kemampuan digitalisasi, dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan keuangan.

Oleh karena itu, UMKM dirasa perlu diberikan dukungan kebijakan, dan kemauan UMKM untuk bertransformasi secara digital, membekali keuangan digital sangat penting dalam meningkatkan literasi digital pelaku usaha.

“Digitalisasi menjadi kunci dalam rangka meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengembangkan dan memperluas akses mereka ke lembaga keuangan, termasuk sistem pembiayaan digital,” kata Herbert.

Director Trade and Economic Analysis Office of the Chief Economist Global Affairs Canada dan sekaligus Chair APEC SMEWG, Aaron Sydor mengungkapkan, ada empat elemen penting dalam meningkatkan literasi digital untuk UMKM.

“Pertama adalah pemberian akses kepada modal dan sumber pembiayaan lainnya, kedua, akes kepada jasa keuangan, ketiga, akses kepada liberasi keuangan digital, dan yang keempat, adalah akses kepada inklusif keuangan,” kata Aaron

Senada, Head of the Unit on SME and Entrepreneurship Transformation, OECD, Lucia Cusmano mengatakan, penekanan untuk mencapai inklusi keuangan terdapat pada pendidikan keuangan.

“Tanpa adanya pendidikan keuangan yang membukakan literasi digital, inklusi keuangan lebih lanjut tidak akan tercapai,” kata Lucia Cusmano.

Kepala Biro Hukum dan Kerjasama KemenKopUKM, Henra Saragih menambahkan, forum Tema APEC Policy Dialogue sejalan dengan area prioritas ke-4 APEC SMEWG Strategic Plan for 2021-2024, yakni; “Access to finance and alternative financial solutions”, serta Keketuaan Peru pada APEC 2024 yakni Empower, Include, Grow, khususnya untuk area prioritas kedua, yaitu Innovation and digitalization to promote transition to the formal and global economy.

“Iniasasi project APEC Policy Dialogue merupakan langkah awal Kementerian Koperasi dan UKM dalam upaya mengekskalasi komitmen Indonesia, serta mengambil manfaat konkret forum kerja sama regional bagi UMKM di kawasan, baik sekarang maupun di masa mendatang,” kata Henra Saragih.

Dalam gelaran forum policy dialoge terdapat tiga sesi panel diskusi dengan berbagai topik.

Pada sesi pertama, bertemakan Bridging Gaps and Creating Opportunities, mendiskusikan peluang dan tantangan inklusi keuangan digital bagi UMKM.

Sedangkan untuk sesi kedua bertemakan Foundational Policy Frameworks and Initiatives for Financial Inclusion, sesi ini menyebutkan bahwa upaya bersama untuk mempromosikan inklusi dan literasi keuangan telah dilakukan Indonesia dalam berbagai program kebijakan dan inisiatif.

Terakhir tema ketiga, bertemakan Innovative Approaches in Financial Services within the Digital Environment mendiskusikan langkah-langkah inovatif dalam memanfaatkan peluang digitalisasi dalam perluasan akses keuangan bagi UMKM diantaranya, perluasan infrastruktur pendidikan dan jangkauan akses internet, memberikan literasi keuangan dan digitalisasi lebih awal sejak jenjang sekolah, peningkatan literasi keuangan sesuai dengan sektor usaha UMKM dengan fokus pada praktek, hingga memanfaatkan likuiditas, peluang, dan sumber pertumbuhan baru.

Adapun output dari kegiatan mencatatkan tiga rekomendasi kebijakan, di antaranya, pertama, menyusun pelatihan literasi keuangan, kedua, menyusun program spesifik literasi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, dan ketiga, berkolaborasi dengan fasilitator yang memiliki hubungan langsung dengan UMKM.

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/04/kemenkopukm-dorong-literasi-keuangan.html

Read More