Banyak Penipuan, Kemenkop UKM dan DPR Dukung Pengawasan Bersama QRIS

 

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM mendukung pendapat DPR RI soal adanya penyalahgunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang terjadi di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).  

Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Temmy Satya Permana mengatakan pengawasan bersama seluruh pihak. Menurutnya, pemangku kepentingan tidak perlu saling menyalahkan serta edukasi yang massif menjadi prioritas utama demi mendukung perkembangan digitalisasi pembayaran di kalangan UMKM. 

"Digitalisasi membawa banyak peluang bagi UMKM, namun disisi lain turut menimbulkan dampak negatif yang perlu diwaspadai. Pemerintah tidak bisa berupaya sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan transaksi digital," ujar Temmy, Kamis (20/6/2024). 

Dia pun memberi contoh soal penyalahgunaan QRIS dengan pembayaran fiktif dan pencurian dana yang dapat mengakibatkan kerugian finansial untuk UMKM yang kerap kali terjadi. 

Temmy mengatakan Kemenkop UKM mengajak pelaku dalam ekosistem digital untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan ini. "Platform ecommerce, platform fintech, perbankan, dan seluruh stakeholder untuk melakukan pengawasan terhadap hal tersebut," ucap Temmy.

Menurutnya, penggunaan QRIS turut mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Saat ini, Indeks Inklusi keuangan 2022 mencapai 85,10% meningkat dibandingkan 2019 yang hanya 76,19%. Kemenkeu mencatat peningkatan literasi keuangan masyarakat mengindikasikan bahwa inklusivitas keuangan negara semakin tinggi.  

Dia tak menampik bahwa teknologi pembayaran digital berpotensi menimbulkan fragmentasi baru pada industri sistem pembayaran. "Namun, cara pembayaran ini mendorong efisiensi perekonomian, memajukan UMKM dan mempercepat keuangan inklusif sehingga akseptasi pembayaran nontunai nasional yang lebih efisien akan tercapai," imbuhnya.  

Temmy melihat QRIS juga menjadi titik awal pencatatan transaksi UMKM, yang menjadi bekal untuk masuk dalam ekosistem pembiayaan. Riwayat transaksi dalam QRIS bisa menjadi ukuran repayment capacity UMKM. 

Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan secara lebih mudah. Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng mengatakan bank dan penyedia sistem layanan keuangan dan payment gateway tidak bisa disalahkan ketika terjadi penipuan dengan QRIS yang belakangan terjadi. 

Mekeng menilai penipuan modus QRIS harus membuat para pedagang atau merchant dan lembaga lebih berhati-hati menempatkan kode agar tidak diganti pihak tak bertanggung jawab. "Kalau ini tidak ada yang salah sama QRIS-nya [penyedia sistem], ini masalah pemalsuan di merchant-nya, sehingga para merchant harus hati-hati terhadap penempatan stiker QRIS agar tidak dipalsukan," katanya. 


Sumber: https://finansial.bisnis.com/read/20240620/563/1775544/banyak-penipuan-kemenkop-ukm-dan-dpr-dukung-pengawasan-bersama-qris

Read More

APEC SMEWG di Bali Fokus Bahas Literasi Keuangan Digital Bagi UMKM

 

Indonesia menjadi tuan rumah forum internasional membahas tentang pengembangan UMKM di negara-negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC SMEWG) ke-57 di Nusa Dua, Bali pada 24-25 April 2024.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, mengatakan forum ini akan fokus pada pembahasan soal literasi keuangan digital.

"Kita lebih banyak ke faktor-faktor pembiayaan, akses pada pemasaran digital (dan) digital entrepreneur, (serta) menumbuhkan (literasi keuangan digital)," katanya usai menghadiri pembukaan APEC SMEWG kepada wartawan di Hotel Meruska, Bali, Rabu (24/4).

Arif mengatakan, forum memang sudah sepakat tak membahas isu politik dalam APEC SMEWG. Forum sepakat fokus pada isu ekonomi digital.

"Secara spesifik tadi memang agendanya sudah ditentukan oleh chairman, itu yang disepakati, kita tidak membahas hal-hal yang terkait politik, di sini lebih banyak soal ekonomi," katanya.

Dia berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan membantu UMKM meningkatkan kesadaran dan wawasan terhadap sistem keuangan digital sehingga mampu mendorong peningkatan akses inklusi keuangan.

Sementara itu, Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing KemenKopUKM Herbert H.O. Siagian membeberkan beberapa masalah yang dihadapi pegiat UMKM dalam sistem keuangan digital.

Yakni, kurangnya informasi dan akses terhadap layanan keuangan, kurangnya kemampuan digitalisasi, dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan keuangan.

APEC SMEWG ke-57 ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan dihadiri 150 delegasi dari perwakilan dari 21 negara/wilayah anggota APEC.

Ke-21 anggota APEC adalah Indonesia, Australia, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani khawatir konflik Iran-Israel berdampak negatif terhadap industri Indonesia. Hal ini misalnya dapat dilihat dari adanya penundaan sekitar 2-3 minggu untuk bahan baku penolong impor pasca periode produksi Ramadan-Idul fitri.

Dampak lainnya adalah beban produksi meningkat karena kenaikan harga minyak mentah dan energi lain, serta biaya logistik imbas gangguan rantai pasok global karena konflik.

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/04/apec-smewg-di-bali-fokus-bahas-literasi.html

Read More

Anggota APEC Bicara Upaya Peningkatan Inklusi Keuangan UMKM

 

BADUNG, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan inisiasi project bertajuk APEC Policy Dialogue on Advancing Financial Inclusion for MSMEs: Understanding the Important Role of Digital Financial Literacy. 

Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing KemenKopUKM Herbert Hot Ojahan mengungkapkan, tujuan dari project ini adalah untuk menyediakan forum bagi negara-negara APEC untuk berbagi pengalaman kebijakan dan pembelajaran tentang bagaimana UMKM dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan perangkat digital untuk mengakses layanan keuangan. 

“Selain itu, project ini juga bertujuan untuk mengatasi masalah akses UMKM terhadap keuangan dengan memungkinkan UMKM melakukan transformasi digital untuk inklusi keuangan yang lebih baik,” ujar Herbert saat membuka acara APEC Policy Dialogue di Nusa Dua, Bali, Selasa (23/4/2024)

Lebih lanjut Herbert mengatakan, saat ini, ketahanan bisnis UMKM merupakan isu yang penting, mengingat porsi UMKM sebesar 97 persen dari seluruh bisnis dan mempekerjakan lebih dari separuh tenaga kerja di seluruh negara anggota APEC.

Selain itu, sektor UMKM dinilai dapat menjadi motor akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah UMKM yang besar tersebut, apabila didukung oleh ekosistem digitalisasi, maka kontribusinya akan mendorong peningkatan potensi terhadap PDB.

Akses terhadap keuangan juga merupakan aspek penting dalam pengembangan, pertumbuhan, dan kesuksesan UMKM.

Sayangnya, sebagian besar UMKM masih menghadapi masalah dalam mengakses keuangan, seperti kurangnya informasi dan akses terhadap layanan keuangan, kurangnya kemampuan digitalisasi, dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan keuangan. 

Oleh karena itu, lanjut dia, UMKM dirasa perlu diberikan dukungan kebijakan, dan kemauan UMKM untuk bertransformasi secara digital.

Melalui forum ini pun, diharapkan bisa menjadi wadah untuk mengupas lebih lanjut dan menjembatani kesenjangan antara peluang dan tantangan inklusi keuangan digital bagi UMKM, menginventarisir kebijakan afirmasi yang mendukung ekosistem inklusi serta menyusun langkah-langkah inovatif dalam memanfaatkan peluang digitalisasi dalam perluasan akses keuangan bagi UMKM.

“Dialog ini diharapkan dapat menemukan solusi terhadap tantangan seperti digital tingkat melek huruf dan akses yang tidak setara terhadap teknologi informasi di antara dan di dalam individu wilayah APEC,” ungkapnya.

Herbert menyakini dialog ini akan berfungsi sebagai forum untuk bertukar pandangan, mengembangkan gagasan, serta merumuskan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan inklusi keuangan UMKM. 

Dalam gelaran ini ada tiga sesi panel diskusi yang diselenggarakan dengan berbagai topik yakni pada sesi pertama mendiskusikan tentang peluang dan tantangan inklusi keuangan bagi UMKM.

Kemudian di sesi kedua dengan tema Foundational Policy Frameworsk and Intiatives for Financial Inclusion yang membahas mengenai kebijakan dan inisiatif yan diperlukan untuk mendung UMKM agar terinklusi dalam sistem keuangan digital. 

Lalu sesi diskusi panel ketiga bertemakan Innovative Approaches in Financial Services within the Digital Environment yang menyusun langkah-langkah inovatif dalam memanfaatkan pelaung digitalisasi.

Dalam diskusi Policy Dialog ini didapatkan tiga rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan literasi keuangan UMKM yakni menyusun pelatihan literasi keuangan, menyusun program spesifik literasi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, dan berkolaborasi dengan fasilitator yang memiliki hubungan langsung dengan UMKM. 

Untuk diketahui, APEC Policy Dialogue merupakan rangkaian dari kegiatan The 57th Asia Pacific Economy Cooperation on Small Medium Enterprises Working Group (APEC SMEWG) and Related Meeting, di mana Indonesia menjadi tuan rumah.

Tema APEC Policy Dialogue sejalan dengan area prioritas ke-4 APEC SMEWG Strategic Plan for 2021-2024, yakni “Access to finance and alternative financial solutions”, serta Keketuaan Peru pada APEC 2024 yakni Empower, Include, Grow khususnya untuk area prioritas kedua yaitu Innovation and digitalization to promote transition to the formal and global economy.

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/04/anggota-apec-bicara-upaya-peningkatan.html

Read More

Agen BRILink Bantu Sediakan Layanan Keuangan untuk UKM

 

Agen BRILink Bantu Sediakan Layanan Keuangan untuk UKM

Bagi Amaq Kamat (51) menjadi Agen bank bukan sekadar sumber nafkah. Lebih dari itu, menjadi Laku Pandai dari BRI atau AgenBRILink membuatnya bahagia karena bisa berperan membantu warga dan pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Sesuai cita-cita BRI untuk memberdayakan ekosistem ultra mikro, keberadaan Amaq sebagai AgenBRILink turut membantu layanan inklusi keuangan disana. Terutama untuk warga yang berprofesi di segmen mikro dan Ultra Mikro seperti petani padi, petani tembakau, tambak udang dan lain lain.

Amaq adalah pedagang sembako dari Dusun Batu Bronggok, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah. Dia sebelumnya tidak menyangka jika pertemuannya dengan petugas BRI bernama Erwin, 10 tahun yang lalu akan berbuah manis karena kini dirinya sukses menjadi salah satu AgenBRILink.

Saat itu Erwin mampir ke warung milik Amaq. Kala itu Amaq tertarik belajar menjual pulsa dan bertanya ke orang-orang termasuk Erwin. “Waktu itu saya tanya-tanya bagaimana cara jualan pulsa, tapi dia menyarankan saya menjadi AgenBRILink,” katanya. Lantas Amaq tertarik dengan saran itu. Dia membulatkan tekad dan memberanikan diri mendaftar ke kantor BRI karena sadar tidak terlalu melek teknologi.

Salah satu kunci sukses Amaq adalah terus belajar dan tak mudah menyerah menjadi AgenBRILink yang melek teknologi perbankan. Perlahan dia bisa mengoperasikan mesin [EDC] BRILink sampai lancar. Sekarang dia sudah sangat mahir, sehingga tidak ada kendala dalam setiap transaksi. katanya.

Amaq menuturkan, menjadi AgenBRILink tidak hanya membantunya secara finansial. Ada nilai lebih. Amaq bisa membantu kelancaran usaha orang-orang di kampungnya yang berprofesi sebagai petani padi, tembakau, tambak udang, hingga buruh.

“Alhamdulillah, sejak menjadi AgenBRILink petani-petani di sini senang. Kalau mau membeli pakan udang, mereka tinggal datang ke sini transfer uang ke Jawa (penjual pakan). Tidak perlu jauh-jauh ke bank atau ATM,” tuturnya.

Amaq menjadi andalan karena daerah tempatnya tanggal di kawasan pesisir, lumayan jauh dari bank terdekat yang jaraknya sekitar 23,4 km dari pusat Kota Praya, Lombok Tengah. Desa tempat Amaq tanggal dikenal sebagai pemasok beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat musim kemarau petani di sana beralih menanam tembakau karena termasuk daerah kering. Ada pula kawasan tambak udang yang cukup besar di daerah tersebut.

Melihat potensi ekonomi itu, kehadiran AgenBRILink sangat membantu dalam inklusi keuangan yang lebih luas. Warung Amaq bisa melayani hingga ratusan transaksi dalam sebulan. Kendati demikian dia enggan menyebut rinci keuntungan yang didapatkan.

Dia hanya menyiratkan, ketika transaksi sepi saja pendapatan per bulan bisa mencapai Rp 3,5 juta. Dia menuturkan, pernah melakukan sekali transaksi dengan nilai puluhan juta. “Sangat mudah, tidak ada susahnya,” kata ayah dari tiga anak tersebut sambil tersenyum.

Amaq pun senang dan menikmati menjadi AgenBRILink. Hal itu yang membuat dia konsisten menjadi Agen BRILink selama 10 tahun lebih. Untuk menjalankan usahanya, Amaq dibantu oleh istri dan anak-anaknya yang juga diajarkan berusaha disamping bertani di sawah. Usahanya pun terus berkembang.

Sebelum tergabung sebagai AgenBRILink, Amaq hanya memiliki warung kecil dengan barang dagangan terbatas. Saat ini warungnya sudah lebih besar dengan barang dagangan cukup beragam. “Dulu warung saya kecil, pindah-pindah, sampai sekarang bisa bangun toko dan agak besar,” tuturnya.

Di tempat terpisah, Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto mengungkapkan bahwa Agen BRILink merupakan perluasan layanan BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online dengan konsep sharing fee.

“Kami akan terus mengembangkan AgenBRILink, karena layanan ini memiliki peranan yang besar dalam mendorong pengembangan ekosistem ultra mikro sekaligus dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat, serta memberikan manfaat ekonomi yang menggerakkan ekonomi di tingkat bawah,” ujar Aestika.

Dalam menghadirkan layanan keuangan melalui AgenBRILink, BRI memiliki dua cara yakni layanan diberikan kepada masyarakat mengandalkan mesin EDC dan layanan melalui smartphone yang sudah tertanam di aplikasi BRILink Mobile pada tiap agen.

Mayoritas transaksi yang dilakukan masyarakat melalui AgenBRILink berupa layanan transfer dana. Akan tetapi, belakangan ini tak jarang masyarakat yang sudah menggunakan jasa AgenBRILink untuk membeli pulsa, membayar tagihan, dan mengurus referral asuransi mikro. Hingga Mei 2021, BRI mencatat jumlah AgenBRILink telah mencapai 458.358 agen, yang tersebar di seluruh Indonesia.(*)

Sumber : https://bisnis.tempo.co/read/1490475/agen-brilink-bantu-sediakan-layanan-keuangan-untuk-ukm/full?view=ok

 

Read More