Literasi Digital Lewat Pendampingan & Pelatihan Jadi Bekal Memahami Digitalisasi Keuangan dan Usaha

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaku UMKM didorong lebih memahami kegiatan keuangan secara digital, dan pelan-pelan akan meninggalkan cara konvensional.

Hal ini disampaikan Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyadi yang mengaku optimis nasabah Mekaar akan mampu melakukan hal di atas.

Apalagi, pihaknya terus aktif dalam memberikan wawasan mengenai literasi keuangan dan literasi digital melalui pendampingan dan pelatihan terhadap nasabahnya dengan harapan penggunaan Digitalisasi.

“Ekosistem cashless terus kami genjot untuk mendorong nasabah naik kelas. Tentu harus dimulai dengan pemahaman para nasabah tentang apa itu keuangan digital dan dilanjutkan dengan inklusinya,” kata Arief, Senin (6/5/2024).

Arief juga mendorong ketua kelompok nasabah Mekaar untuk dapat membentuk ekosistem agar dapat ciptakan nilai lebih pada ekonomi dan sosial.

“Selain pelatihan, pada kesempatan yang sama, ketua kelompok nasabah PNM Mekaar juga dijadikan sebagai agen BRILink Mekaar. Anggota kelompok nantinya dapat melakukan transaksi seperti pembelian pulsa, pencairan dan transaksi keuangan lainnya melalui ketua kelompok masing-masing," terangnya.

Dia menambahkan, pihaknya akan terus mendorong nasabahnya untuk lebih melek Digital dan meningkatkan jumlah pertumbuhan nasabahnya secara bersamaan.

Tentunta, untuk menunjang hal itu semua holding Ultra Mikro telah mempersiapkan berbagai enabler yaitu rekening Simpedes UMI, AgenBRILink Mekaar dan Senyum Mobile.

“Selain itu, dengan alignment proses bisnis yang telah dilakukan, kini nasabah PNM Mekaar telah menerima pencairan pinjaman secara cashless dengan total Rp2,02 triliun pada akhir Triwulan I 2024,” jelasnya.

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/05/literasi-digital-lewat-pendampingan.html

Read More

KemenKopUKM Dorong Literasi Keuangan bagi UMKM

 

Pasardana.id - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendorong upaya peningkatan literasi keuangan digital, dengan menyelenggarakan side event 57th APEC SMEWG, bertajuk Policy Dialogue on Advancing Financial Inclusion for MSMEs: Understanding the Important Role of Digital Financial Literacy, untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM.

Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing KemenKopUKM, Herbert H.O. Siagian membeberkan, bahwa saat ini ketahanan bisnis UMKM merupakan isu yang penting mengingat porsi UMKM sebesar 97 persen dari seluruh bisnis dan mempekerjakan lebih dari separuh tenaga kerja di seluruh ekonomi APEC.

Dengan jumlah UMKM yang besar tersebut, apabila didukung oleh ekosistem digitalisasi, maka kontribusinya akan mendorong peningkatan potensi terhadap PDB.

“Tujuan dari forum policy dialogue ini adalah menyediakan forum bagi Ekonomi APEC untuk berbagi pengalaman kebijakan dan pembelajaran tentang bagaimana UMKM dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan perangkat digital untuk mengakses layanan keuangan,” kata Herbert H.O. Siagian, seperti dilansir dari siaran pers, Selasa (23/4/2024).

Untuk diketahui, kegiatan yang telah diselenggarakan di Merusaka Hotel Nusa Dua Bali, pada 23 April 2024 ini, dihadiri oleh 150 peserta yang melibatkan para pembuat kebijakan lintas ekonomi APEC, akademisi, penyedia layanan digital keuangan, dan organisasi internasional, serta pembicara dan moderator dari United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).

Kemudian turut hadir perwakilan dari APEC-Canada Growing Business Partnership (APF) Canada, Asian Development Bank (ADB), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ANGIN, Bank Rakyat Indonesia, dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Lewat forum tersebut, diharapkan dapat mengatasi masalah akses UMKM terhadap keuangan dengan memungkinkan UMKM melakukan transformasi digital untuk inklusi keuangan yang lebih baik, mengingat UMKM dinilai dapat menjadi motor akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Herbert mengungkapkan, akses terhadap keuangan merupakan aspek penting dalam pengembangan, pertumbuhan, dan kesuksesan UMKM.

Namun sayangnya, kata Herbert, sebagian besar UMKM masih menghadapi masalah dalam mengakses keuangan, seperti kurangnya informasi dan akses terhadap layanan keuangan, kurangnya kemampuan digitalisasi, dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan keuangan.

Oleh karena itu, UMKM dirasa perlu diberikan dukungan kebijakan, dan kemauan UMKM untuk bertransformasi secara digital, membekali keuangan digital sangat penting dalam meningkatkan literasi digital pelaku usaha.

“Digitalisasi menjadi kunci dalam rangka meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengembangkan dan memperluas akses mereka ke lembaga keuangan, termasuk sistem pembiayaan digital,” kata Herbert.

Director Trade and Economic Analysis Office of the Chief Economist Global Affairs Canada dan sekaligus Chair APEC SMEWG, Aaron Sydor mengungkapkan, ada empat elemen penting dalam meningkatkan literasi digital untuk UMKM.

“Pertama adalah pemberian akses kepada modal dan sumber pembiayaan lainnya, kedua, akes kepada jasa keuangan, ketiga, akses kepada liberasi keuangan digital, dan yang keempat, adalah akses kepada inklusif keuangan,” kata Aaron

Senada, Head of the Unit on SME and Entrepreneurship Transformation, OECD, Lucia Cusmano mengatakan, penekanan untuk mencapai inklusi keuangan terdapat pada pendidikan keuangan.

“Tanpa adanya pendidikan keuangan yang membukakan literasi digital, inklusi keuangan lebih lanjut tidak akan tercapai,” kata Lucia Cusmano.

Kepala Biro Hukum dan Kerjasama KemenKopUKM, Henra Saragih menambahkan, forum Tema APEC Policy Dialogue sejalan dengan area prioritas ke-4 APEC SMEWG Strategic Plan for 2021-2024, yakni; “Access to finance and alternative financial solutions”, serta Keketuaan Peru pada APEC 2024 yakni Empower, Include, Grow, khususnya untuk area prioritas kedua, yaitu Innovation and digitalization to promote transition to the formal and global economy.

“Iniasasi project APEC Policy Dialogue merupakan langkah awal Kementerian Koperasi dan UKM dalam upaya mengekskalasi komitmen Indonesia, serta mengambil manfaat konkret forum kerja sama regional bagi UMKM di kawasan, baik sekarang maupun di masa mendatang,” kata Henra Saragih.

Dalam gelaran forum policy dialoge terdapat tiga sesi panel diskusi dengan berbagai topik.

Pada sesi pertama, bertemakan Bridging Gaps and Creating Opportunities, mendiskusikan peluang dan tantangan inklusi keuangan digital bagi UMKM.

Sedangkan untuk sesi kedua bertemakan Foundational Policy Frameworks and Initiatives for Financial Inclusion, sesi ini menyebutkan bahwa upaya bersama untuk mempromosikan inklusi dan literasi keuangan telah dilakukan Indonesia dalam berbagai program kebijakan dan inisiatif.

Terakhir tema ketiga, bertemakan Innovative Approaches in Financial Services within the Digital Environment mendiskusikan langkah-langkah inovatif dalam memanfaatkan peluang digitalisasi dalam perluasan akses keuangan bagi UMKM diantaranya, perluasan infrastruktur pendidikan dan jangkauan akses internet, memberikan literasi keuangan dan digitalisasi lebih awal sejak jenjang sekolah, peningkatan literasi keuangan sesuai dengan sektor usaha UMKM dengan fokus pada praktek, hingga memanfaatkan likuiditas, peluang, dan sumber pertumbuhan baru.

Adapun output dari kegiatan mencatatkan tiga rekomendasi kebijakan, di antaranya, pertama, menyusun pelatihan literasi keuangan, kedua, menyusun program spesifik literasi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, dan ketiga, berkolaborasi dengan fasilitator yang memiliki hubungan langsung dengan UMKM.

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/04/kemenkopukm-dorong-literasi-keuangan.html

Read More

Kemkop dan UKM, BI, dan Lembaga Pembiayaan Terus Tingkatkan Literasi Keuangan UMKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam acara Beritasatu Public Leader Awards, Selasa, 23 Februari 2021. (Foto: Beritasatu Photo/Herman)

Untuk meningkatkan pembiayaan formal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Kementerian Koperasi dan UKM bersama Bank Indonesia, perbankan dan seluruh lembaga pembiayaan, akan terus meningkatkan literasi keuangan. Program ini diharapkan mendorong pembiayaan yang efektif untuk meningkatkan skala usaha UMKM sesuai amanat UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Hal itu dikatakan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dalam webinar “Peran Sektor Keuangan Bangkitkan UMKM: Ragam Dukungan Menuju Pemulihan Ekonomi Nasional", Kamis (25/2/2021).

"Saya juga berharap pelaku UMKM di Tanah Air untuk mendapatkan akses pembiayaan hingga skala ekonominya lebih efisien dan menjadi katalisator perekonomian Indonesia," ujar Teten.

Teten menamabahkan, pemerintah tengah menyiapkan stimulus yang diharapkan dapat membangkitkan UMKM pada tahun 2021 dan berdampak pada perekonomian Indonesia secara agregat. Antara lain berupa Subsidi Bunga KUR dan NonKUR, KUR Super Mikro, modal kerja koperasi melalui LPDB, dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Menurut Teten, pemulihan sektor UMKM dan koperasi adalah faktor penting untuk menjawab tantangan pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari pandemi Covid-19. "Hal ini didukung kenyataan populasi UMKM yang mendominasi hingga 99% unit usaha, menyerap 97% tenaga kerja, dan berkontribusi 61,1% terhadap PDB," ulas Teten.

Proporsi Kredit UMKM

Menkop dan UKM mengatakan, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan baru mencapai 19,97% pada tahun 2020. Hal ini karena sektor produktif masih dilihat sebagai usaha beresiko tinggi dan rendahnya literasi keuangan di kalangan UMKM.

"Kegiatan UMKM juga dianggap tidak feasible serta sulitnya UMKM dalam melengkapi persyaratan administratif pembiayaan formal," imbuh MenkopUKM.

Idealnya, lanjut Teten, dengan populasi UMKM yang besar, maka sudah sepatutnya rasio kredit perbankan untuk UMKM meningkat pada angka 22% hingga 30%. "Di sinilah pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan menyongsong UMKM nasional lebih berdaya saing dan mendunia," tandas Teten.

Menurut Teten, sebenarnya, realisasi penyaluran KUR pada sektor produktif di 2020 terus meningkat menjadi 57,25% dibandingkan tahun 2019 sebesar 52%. Porsi penyaluran KUR tahun 2020 terbesar disalurkan di sektor perdagangan (42,8%) kemudian sektor pertanian (29,6%) dan jasa (14,9%).

"Sektor pertanian menyerap paling banyak pelaku usaha mikro. Menjadi PR kita bersama untuk meningkatkan pembiayaan pada sektor pertanian yang secara tidak langsung dapat mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan tantangan pemenuhan pangan di masa depan," pungkas Teten.


sumber : https://www.beritasatu.com/ekonomi/738569/kemkop-dan-ukm-bi-dan-lembaga-pembiayaan-terus-tingkatkan-literasi-keuangan-umkm 

Read More