Sunday, February 16, 2020

Kurangi Impor, Tulungagung Jadi Sentra Produksi Cangkul

Pekerja menyelesaikan pembuatan cangkul di Industri Kecil Menengah (IKM) di kawasan CV. Netral Jaya Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (18/12/2019).

kelemahan industri kecil menengah adalah masalah modal, pemasaran dan teknologi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Kementerian Koperasi dan UKM menjadikan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai pusat produksi cangkul untuk mengurangi impor cangkul saat ini. Para pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung diharap bisa mengembangkan usaha cangkul secara berkelanjutan. 

"Kita bersama-sama melaksanakan keterpaduan dan sinergitas Pilot Project peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha bidang kerajinan logam, khususnya cangkul atau pacul," kata Asisten Depurti Pengembangan Kewirausahaan Kemenkop dan UKM, Nasrun, dalam keterangan resmi, Sabtu (15/2). 

Pada akhir pekan ini, pihaknya bersama Kementerian Perindustrian, Badan Litbang Logam, Sekretariat Kabinet, Bank BRI dan Krakatau Steel, memulai pelatihan kewirausahaan bagi perajin cangkul di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Nasrun menjelaskan, kegiatan seperti ini perlu dilanjutkan dan terus ditingkatkan. 

"Perajin pacul mendapatkan pelatihan selama tiga hari dengan materi seperti manajemen usaha, kualitas produksi, dan literasi keuangan sehingga produksi pacul dapat terstandarisasi dengan sertifikasi SNI," katanya

Menurut Nasrun, program pelatihan ini akan terlihat hasilnya dalam tiga bulan ke depan, dimana produksi dan kualitasnya akan meningkat. Karena itu, komitmen semua lintas pelaku harus tetap dijaga, terutama PT Krakatau steel sebagai pemasok raw material atau bahan baku. 

Salah satu kelemahan IKM,  adalah rendahnya penguasaan teknologi, pasar, hingga permodalan. Itu membuat cangkul dalam negeri  tidak kompetitif. "Saya optimis Indonesia dapat mewujudkan pemenuhan produksi pacul dalam negeri buatan dalam negeri.  Indonesia harus mampu menyediakan produksi barang subsitusi (pengganti) impor", jelas Nasrun.

Nasrun mengajak para pelaku usaha untuk membentuk koperasi agar memiliki kekuatan. Artinya, dengan berkoperasi maka mereka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam berusaha, dan pembiayaan semakin mudah. 

"Saya mengajak seluruh perajin cangkul agar menyepakati satu brand dan merk atau one branding. Dengan kesamaan produk dan desain, juga kualitas dan harga yang sama. Tujuannya, agar sentra produk pacul di Dusun Kiping, Gondang, Tulungagung, bisa dikenal secara nasional," katanya menambahkan. 

Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengatakan siap mendukung segala langkah yang diambil pemerintah pusat dalam pengembangan usaha cangkul di wilayahnya. Jika melihat proses produksi yang masih menggunakan cara tradisional, secara kualitas sebenarnya sudah bagus. Namun, pemilihan bahan baku dan untuk memenuhi kebutuhan pasar,  diharapkan mampu meningkatkan produksi dengan standar SNI. 

Pertama di Indonesia, Purbalingga Kini Miliki Halal Center

Ilustrasi Sertifikasi Halal.

Halal center ini bisa memicu kalangan pelaku UMKM untuk memproduksi produk halal.
REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Purbalingga menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang memiliki lembaga Halal Center. Hal ini menyusul rencana Pemkab untuk membentuk lembaga halal center.

''Keberadaan Halal Center akan pionir di jajaran pemerintahan daerah di Indonesia. Rencana ini merupakan niat baik dari Pemkab Purbalingga dan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, agar produk UMKM Purbalingga bisa lebih bersaing dengan produk UMKM daerah lain,'' ucap Direktur BPRS Buana Mitra Perwira, Sri Apriliawati Maftukhah, dalam Sosialisasi Jaminan Produk Halal bagi para pelaku UMKM, Sabtu (15/2).

Dia menyebutkan, keberadaan lembaga Halal Center ini nantinya memiliki berbagai fungsi. Antara lain, menfasilitasi pengurusan label halal bagi produk tertentu yang dihasilkan UMKM Purbalingga, dan juga menjadi pusat edukasi produk halal dari kalangan UMKM Purbalingga.

Dia berharap, keberadaan halal center ini bisa memicu kalangan pelaku UMKM untuk memproduksi produk halal. Meski pun produk yang dihasilkan belum memiliki sertifikasi halal.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Purbalingga, Agus Winarno, dalam kesempatan itu menekankan tentang pentingnya produk halal. Menurutnya, tuntutan mengenai produk halal sedang mengalami tren sejak sepuluh tahun terakhir.

''Bukan hanya di negara-negara muslim, melainkan juga di negara non muslim,'' jelasnya.

Menurut dia, kalangan UMKM di Purbalingga juga harus berorientasi pada masalah halal dalam produknya. ''Dengan memperhatikan masalah halal, secara tidak langsung produk yang dihasilkan juga menjadi lebih berkualitas. Hal ini mengingat suatu produk disebut halal, bukan hanya karena masalah kandungan produknya saja. Melainkan juga masalah proses produksi,'' jelasnya.

Strategi Beyond Banking Dorong Performa Bank Syariah, Layanan Lebih Variatif Dibanding Perbankan Konvensional


PIKIRAN RAKYAT - Kembangkan berbagai layanan lebih dari sekedar bank atau beyond banking, perbankan syariah optimistis mampu meraih pangsa pasar yang lebih besar.
Alasannya dengan strategi beyond banking, perbankan syariah di Indonesia menjadi lebih terbuka dan menyediakan layanan yang berbeda serta variatif dibandingkan perbankan konvensional.

Regional CEO Bandung Mandiri Syariah Mahendra Nusanto mengatakan, bagi perbankan syariah, khususnya BSM, layanan non bisnis merupakan aspek yang juga menjadi perhatian utama. Terutama memudahkan para nasabah dalam kesehariannya, untuk berbagi dan beribadah.

Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan transformasi digital untuk meningkatkan layanan dan memberi kemudahan bagi nasabah.

“Lebih dari sekedar layanan keuangan. Banyak hal yang disiapkan untuk membantu nasabah beribadah,” katanya saat menyosialisasikan fitur Buka Rekening Online (Burekol) di Cihampelas Walk (Ciwalk) Mall, akhir pekan lalu.

Ia mencontohkan, saat ini ada lebih dari 72 fitur di Mandiri Syariah Mobile yang dapat memudahkan nasabah dalam bertransaksi, berbagi dan beribadah.

Contohnya MSM keyboard, tarik tunai tanpa kartu ATM, registrasi Mandiri Syariah Mobile di ATM, berbagai top up, paket data telepon, transaksi dengan berbagai market place, informasi portofolio rekening dana-ZISWAF-pembiayaan hingga fitur khas bank syariah seperti waktu shalat, lokasi masjid terdekat, arah kiblat, juz amma, asmaul husna dll.

Terkait dengan hadirnya fitur Burekol, Mahendra mengatakan, layanan tersebut adalah untuk mengakomodasi tingginya aktivitas dan mobilitas masyarakat di era digital.

Alasannya hanya dengan mengakses Mandiri Syariah Mobile (MSM) di telepon genggam, masyarakat dapat membuka rekening dengan mudah, cepat, di mana saja dan kapan saja.

“Kami memahami dan menghargai betapa berharganya waktu bagi setiap orang. Kami juga mengerti betapa tingginya ketergantungan masyarakat masa kini kepada media digital, khususnya telepon genggam. Melalui layanan ini, kami membidik milenial, terutama yang ada di kota besar seperti Bandung ini. Kan banyak mahasiswanya disini," ujarnya.

Ada tiga tahapan yang dapat diikuti nasabah setelah mengunduh MSM di telepon genggam atau telepon seluler (ponsel) , yaitu memilih jenis tabungan yang diinginkan (mudharabah atau wadiah), menginput data diri (e-KTP) dan melakukan verifikasi dengan video call.

“Insya Allah prosesnya tidak lebih dari 10 menit dan langsung bisa transaksi, baik transfer, penarikan tunai tanpa kartu ATM dan lainnya” katanya.

Lebih lanjut, Mahendra memaparkan hingga Desember 2019, Regional IV/Bandung yang meliputi Area Bandung Kota, Area Bandung Raya dan Area Cirebon memiliki hingga 617.682 ribu dengan total aset Rp 5,8 triliun.

Adapun jumlah transaksi electronic channel (ATM, Mobile dan Net Banking) Mandiri Syariah Regional IV/ Bandung mencapai lebih dari 5,4 juta transaksi, naik 37,13 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Transaksi Mandiri Syariah Mobile tersebut tumbuh lebih dari 89,8%. ***

Digitalisasi Nozzle Pertamina Efektif Juni 2020

Image

AKURAT.CO, Pemasangan digitalisasi nozzle pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) direncanakan efektif pada Juni 2020 mendatang. Hal itu agar penyimpangan distribusi Bahan Bahar Minyak (BBM) bersubsidi dapat terpantau.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fansurullah Asa mengatakan, PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom (Persero) berkomitmen terhadap penggunaan informasi teknologi (IT) sebagai langkah efektif dalam mengendalikan pendistribusian BBM bersubsidi.
"Menteri ESDM, Dirut Pertamina, Dirut Telkom sudah komit Juni 2020, IT nozzle yang mencatat CCTV, mencatat nomor polisi itu sudah berjalan, tunggu saja," ujar pria yang akrab disebut Ifan, melansir laman resmi Kementerian ESDM, Sabtu (15/2/2020).
Pemasangan Digitalisasi Nozzle, sambung dia, ditargetkan menyasar ke 5.518 SPBU di seluruh Indonesia. Tercatat hingga 10 Februari 2020, Automatic Tank Gauge (ATG) telah terpasang pada 4.062 SPBU, 2.919 SPBU terpasang Electronic Data Capture, dan 1.138 SPBU mampu mencatat nomor polisi secara manual menggunakan EDC.
Sebagai informasi, BPH Migas menemukan 404 kasus penyelewengan BBM bersubsidi sepanjang tahun 2019. Antisipasi yang ditempuh pemerintah selain digitalisasi adalah revisi beleid Perpres Nomor 191 Tahun 2014 terhadap perubahan konsumen pengguna kendaraan.
Menteri ESDM sendiri telah mengintruksikan pencatatan penjualan Jenis BBM Tertentu (JBT) berbasis elektronik kepada Pertamina berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Instruksi ini dituangkan dalam Surat Menteri Nomor 2458/10/MEM.S/2018 tertanggal 22 Maret 2018.
Berdasarkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, kouta penyaluran BBM JTB atau BBM bersubsidi sebanyak 15,87 juta kilo liter (KL), terdiri dari 15,31 juta KL untuk BBM jenis solar dan sisanya 0,56 juta KL BBM jenis minyak tanah.
Pertamina sendiri mendapatkan kuota 15,07 juta KL JBT solar, sementara 234 ribu KL JBT solar untuk PT AKR Corporindo. Kouta BBM JBT tahun 2020 ini naik 5,03 persen dari tahun 2019 lalu, yakni 15,11 juta kl.

UMKM Dituntut Melek Digital Marketing

image

YOGYA, KRJOGJA.com – Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DIY bisa memanfaatkan promosi dan pemasaran melalui ajang Jogja Heboh 2020 yang mempunyai marketplace berupa aplikasi ‘jogjakita. Pelaku UMKM di DIY mendapatkan bekal pelatihan, pembinaan, pendampingan dan coaching melek digital marketing atau pemasaran dengan transaksi nontunai atau cashless.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) DIY Srie Nurkyatswi mengatakan, event Jogja Heboh yang menggaungkan transaksi nontunai bagi merchant-merchant dalam marketplace ‘jogjakita’, salah satu aspeknya meningkatkan kapasitas UMKM dari sisi keuangan. Pelaku UMKM dilatih tertib manajemen dan adminstrasi sehingga tidak hanya sekadar berjualan, tetapi mencatatkan transaksinya.
“Pelaku UMKM di DIY yang ikut serta dalam Jogja Heboh memperoleh pembelajaran mengenai administrasi produksi, penjualan dan transaksinya. Karena masih ada UMKM yang asal membuat produk dan asal jual selama ini. Kini, semua akan tercatat,” kata Siwi kepada KR
di Kepatihan Yogyakarta, Jumat (14/2).
Siwi menyampaikan, melalui keikutsertaan pelaku UMKM dalam Jogja Heboh ini, dapat dilihat dari sisi kapasitas, omzet dan asetnya mengalami kenaikan atau tidak. Karena parameter keberhasilan UMKM yang dilihat salah satunya kenaikan omzet. Dari ratusan ribu pelaku UMKM di DIY, baru 40 persen yang melek digital.
“Namun pelaku UMKM di DIY yang sudah melek digital tersebut belum semuanya memanfaatkan teknologi digital untuk bisnis atau usahanya. Tidak hanya kami, pihak perbankan, dinas/lembaga, komunitas, asosiasi, markey dan lainnya juga memberikan pendampingan agar UMKM semakin melek digital,” tegasnya.
Menurut Siwi, transaksi cashless via aplikasi ‘jogjakita’ juga merupakan wujud pembinaan kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang tergabung dalam marketplace ‘jogjakita’ mau tidak mau harus memanfaatkan digital marketing karena keinginan pasar mengarah ke sana. “Pemasaran online dan offline tetap harus dikembangkan pelaku UMKM di DIY. Sebab pemasaran online sudah menjadi tuntutan era Revolusi Industri 4.0. Sedangkan penjualan offline juga tetap diperlukan supaya berlatih melihat kemauan pasar dan belajar etika bisnis serta tetap difasilitasi dengan pameran,” tuturnya.
Siwi menyampaikan, untuk meningkatkan kapasitas UMKM agar lebih berkualitas dan kontinu, dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pembinaan, bimbingan teknis (bimtek), perubahan mindset atau pola pikir dan menjawab permasalahan yang dihadapi. “Kita juga dibantu berbagai pihak dengan memberikan fasilitas channeling pemasaran dan pembiayaan yang selama ini menjadi permasalahan klasik pelaku UMKM,” pungkasnya. (Ira)

Telkom terus sebarkan demam digitalisasi

Telkom terus sebarkan demam digitalisasi

JAKARTA (IndoTelko) – Menghadapi perkembangan digital era 2020, industri telekomunikasi termasuk para pelaku industrinya diharuskan bertransformasi dengan berbagai teknologi yang hadir, di antaranya AI, IoT, 5G, Big Data, Robotic Process Automation, Cloud Computing, dan Cyber Security.

Melihat fenomena tersebut, MDI Ventures sebagai corporate venture capital yang berada di bawah naungan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) akan mengadakan event “Digital Trends 2020 from The Eyes of VC’s and Telcos” pada tanggal 17 Februari 2020 di GoWork FX Sudirman Jakarta.

Event yang terdiri dari keynote speech dan diskusi panel ini bertujuan untuk mengajak para pelaku bisnis digital turut berpartisipasi dalam forum yang membahas perspektif tren pasar digital di Indonesia serta strategi menghadapi turbulensi landscape ekonomi digital Indonesia yang sangat dinamis.

Event ini menghadirkan para pelaku telco industry, seperti Direktur Strategic Portfolio Telkom, Achmad Sugiarto dan Direktur Portfolio MDI Ventures, Sandhy Widyasthana. Turut meramaikan para panelis yang ahli di bidangnya, antara lain Founder Bukalapak, Achmad Zaky; Co-Founder Kredivo, Akhsay Garg; CEO & Co-Founder Kata.ai, Irzan Raditya; dan Managing Partner MDI SG, Kenneth Li dengan moderator VP of Investment MDI Ventures, Aldi Adrian.

MDI Ventures mengajak para pelaku bisnis digital untuk turut berpartisipasi dalam forum yang akan membahas perspektif tren pasar digital di Indonesia serta strategi menghadapi turbulensi landscape ekonomi digital Indonesia yang sangat dinamis.  

Sebagai perusahaan telekomunikasi yang sarat akan perubahan dikarenakan perkembangan teknologi, Telkom tengah bertransformasi menuju perusahaan telekomunikasi digital, dengan terus melakukan penguatan kapabilitas digital dalam hal infrastruktur, layanan dan pengalaman digital pelanggan.

MDI Ventures, perusahaan modal ventura yang merupakan bagian dari digital iniatives TelkomGroup. Didirikan pada tahun 2015 dan mulai berinvestasi pada tahun 2016, MDI saat ini telah memiliki 2 kantor representasi, yakni di Singapura dan Silicon Valley (US).

MDI Ventures berinvestasi di perusahaan digital mancanegara yang memiliki potensi pertumbuhan bisnis dan valuasi yang pesat. Selain itu, MDI Ventures juga menciptakan kerjasama melalui kolaborasi sinergi antara startup dan TelkomGroup untuk memaksimalkan value baru yang belum termanfaatkan. Sampai saat ini, MDI Ventures telah berinvestasi di lebih dari 38 perusahaan, di 11 negara dan telah berkontribusi secara signifikan terhadap transformasi digital TelkomGroup.

MDI Ventures juga memberikan dukungan terhadap program inkubator digital TelkomGroup, Indigo Creative Nation, yang telah berinvestasi dan membesarkan perusahaan-perusahaan startup nasional seperti PrivyID melalui inovasi tanda tangan digital dan identitas digital di Indonesia dan Payfazz yang telah bergabung dengan Y Combinator, program inkubator top dunia dan menyediakan inklusi keuangan bagi masyarakat.(wn)

sumber : https://www.indotelko.com/read/1581820088/telkom-demam-digitalisasi

Digitalisasi Diyakini Akan Dorong Percepatan UKM Naik Kelas

Digitalisasi Diyakini Akan Dorong Percepatan UKM Naik Kelas

JAKARTA - Kepala UKM Center Universitas Indonesia (UI) TM Zakir Machmud mengatakan, digitalisasi bisa membantu mempercepat usaha kecil menengah (UKM) naik kelas lebih efisien. Namun, belum banyak UKM yang mau melibatkan diri dalam pemasaran secara online karena kurangnya wawasan yang dimiliki, sehingga belum berani mencoba terjun ke pemasaran online.

"Digitalisasi dapat membantu UMKM menjangkau lebih banyak konsumen. Digitalisasi juga membantu UMKM memperbesar skala dengan lebih mudah melalui fintech lending," ujarnya di Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Menurut Zakir, pemasaran dan daya saing masih menjadi masalah utama dalam pengembangan UMKM. Pada saat yang sama, digitalisasi pemasaran menawarkan manfaat untuk meningkatkan akses pemasaran dan daya saing UMKM.

"UKM itu produknya ngga jauh dari barang-barang konsumen yang dibutuhkan masyarakat. Kalau model barangnya seperti itu, dia harus didekatkan ke pasarnya supaya orang banyak yang tau. Salah satunya dengan digital, bisa melalui marketplace atau sosial media," jelasnya. Selain pemasaran, lanjut Zakir, kualitas produk juga perlu diperhatikan.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, strategi untuk mencapai UMKM naik kelas dilakukan dengan cara membuka akses pasar seluas-luasnya di dalam negeri dan ekspor.

Di dalam negeri, dilakukan dengan memprioritaskan produk UMKM untuk pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga (K/L). Sementara untuk mendorong ekspor dilakukan dengan meningkatkan mutu produk agar memenuhi standar global.

Terkait peningkatan standar mutu, Kemenkop dan UKM menegaskan harus ada kemitraan antara UMKM dan usaha besar untuk membangun mindset industri di kalangan UMKM.

UKM Centre UI Dorong UKM Pasarkan Produk Secara Online

E-commerce (perdagangan online)

Banyak UKM enggan memasarkan produknya lewat e-commerce
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- UKM Centre Universitas Indonesia (UI) menilai, infrastruktur pendukung pemasaran Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia mulai terbentuk. Dengan begitu dapat memfasilitasi para pelaku usaha menjual produknya.

“Sudah mulai terbentuk, mulai dari akses belanja online-nya melalui e-commerce, logistiknya, marketingnya. Sampai konsultannya sudah mulai terbentuk,” ujar Kepala UKM Centre UI Zakir Machmud kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/2).

Hanya saja, menurut dia, belum banyak UKM yang mau melibatkan diri dalam pemasaran secara online. Ini dinilai karena kurangnya wawasan para pelaku usaha, sehingga belum berani ke pemasaran online.

“Mereka belum tahu apa manfaat dan konsekuensinya jika berjualan secara online misalnya,” kata Zakir. Dirinya melanjutkan, banyak UKM enggan masuk e-commerce karena harus mengikuti banyak peraturan. Hal itu membuat mereka lebih memilih berjualan lewat media sosial.

Zakir menyebutkan, dari 700 UKM binaan UKM Centre UI, baru sekitar 100 UKM yang memiliki media sosial atau melakukan digitalisasi. “Itu masih kecil sekali. Kita masih banyak pekerjaan rumah untuk mengajak mereka mengembangkan usaha melalui cara-cara digital,” kata dia.

Dirinya yakin pemasaran produk UKM akan semakin luas, jika dipasarkan lewat digital, sehingga nantinya berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Hanya saja tetap tergantung kualitas produk dan hal lainnya.

Zakir pun berharap, semakin banyak UKM yang menggunakan sarana digital terutama e-commerce, dapat membuat pemasaran produk impor di Indonesia berkurang. "Jadi diharapkan pemerintah fokus ke arah sana,sehingga ada peralihan dari menjual di media sosial ke e-commerce," jelas dia.

Angkasa Pura Diminta Prioritaskan Produk Lokal


Angkasa Pura diminta mengedepankan produk lokal di bandara yang jadi etalase bangsa.
REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta BUMN memberi prioritas lebih kepada produk lokal. Erick menilai banyak produk lokal tidak kalah bagus dibandingkan produk luar negeri.

Erick menyoroti dua BUMN yang mengelola bandara-bandara di Indonesia yakni PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Erick ingin mengetahui porsi produk lokal yang diberikan oleh AP I dan AP II di bandara yang dikelola.

"Pekan depan saya ingin sekali memeriksa strategi retail AP II atau pun nanti AP I, berapa persen asing dan merek lokal, mana yang konglomerat dan mana yang UMKM," ujar Erick saat rapat koordinasi rencana pengembangan Benoa Maritime Tourism Hub di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (14/2).

Erick ingin AP I dan AP II lebih mengedepankan produk lokal di bandara yang menjadi etalase bangsa di mata dunia lantaran banyak wisatawan mancanegara.

"Ini bukan salah dan benar tapi keberpihakan penting, apalagi kita tidak mau Indonesia hanya sebagai pasar tapi menjadi pemain yang baik," lanjutnya.

Tak hanya retail di bandara yang dikelola Angkasa Pura, Erick juga meminta Pelindo III memberikan prioritas bagi produk UMKM dalam rencana pengembangan Benoa Maritime Tourism Hub. Kata Erick, pembangunan seharusnya memberikan dampak positif dan manfaat bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM.

"Yang pasti bagaimana pemberdayaan terhadap pengusaha lokal dan produk lokal harus menjadi prioritas, kita tidak mau di ring satu ada merek asing, bukan kita anti asing tapi bagaimana memastikan industri pariwisata, kreatif, makanan dan minuman, yang lokal ini bisa tumbuh," kata Erick.

Sebelumnya, Erick juga menyinggung hal ini saat mengisi seminar Penguatan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) BUMN 2020 di Menara Mandiri, Jakarta, pada Rabu (12/2).

Saat itu, Erick meminta direksi AP I dan AP II menghadap dirinya untuk mempresentasikan startegi retail perusahaan. Erick menilai keinginannya ini bukan berarti dirinya anti terhadap produk asing, melainkan sebagai upaya perlindungan dan komitmen mendukung produk lokal.

"Saya minta bisnis retailnya presentasi ke saya. Mana brand luar negeri, mana brand lokal. Mana yang punya konglomerat, mana punya UKM. Tidak anti (produk luar), tapi boleh dong di retail Angkasa Pura 70 persennya produk lokal, baru produk asing," ucap Erick.

Kendati begitu, Erick mahfum bahwa keinginannya ini cukup rumit lantaran terkadang ada produk lokal yang justru dimiliki konglomerat, bukan pelaku UMKM seperti yang dia inginkan.

"Tapi memang rumit, kadang produk lokal dimiliki konglomerat. Makanya saya minta mana (data) UMKM-nya ke Angkasa Pura," kata Erick menambahkan.

Angkasa Pura Diminta Prioritaskan Produk Lokal

Angkasa Pura diminta mengedepankan produk lokal di bandara yang jadi etalase bangsa (Foto: suasana bandara)

Angkasa Pura diminta mengedepankan produk lokal di bandara yang jadi etalase bangsa.
REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta BUMN memberi prioritas lebih kepada produk lokal. Erick menilai banyak produk lokal tidak kalah bagus dibandingkan produk luar negeri.

Erick menyoroti dua BUMN yang mengelola bandara-bandara di Indonesia yakni PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Erick ingin mengetahui porsi produk lokal yang diberikan oleh AP I dan AP II di bandara yang dikelola.

"Pekan depan saya ingin sekali memeriksa strategi retail AP II atau pun nanti AP I, berapa persen asing dan merek lokal, mana yang konglomerat dan mana yang UMKM," ujar Erick saat rapat koordinasi rencana pengembangan Benoa Maritime Tourism Hub di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (14/2).

Erick ingin AP I dan AP II lebih mengedepankan produk lokal di bandara yang menjadi etalase bangsa di mata dunia lantaran banyak wisatawan mancanegara.

"Ini bukan salah dan benar tapi keberpihakan penting, apalagi kita tidak mau Indonesia hanya sebagai pasar tapi menjadi pemain yang baik," lanjutnya.

Tak hanya retail di bandara yang dikelola Angkasa Pura, Erick juga meminta Pelindo III memberikan prioritas bagi produk UMKM dalam rencana pengembangan Benoa Maritime Tourism Hub. Kata Erick, pembangunan seharusnya memberikan dampak positif dan manfaat bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM.

"Yang pasti bagaimana pemberdayaan terhadap pengusaha lokal dan produk lokal harus menjadi prioritas, kita tidak mau di ring satu ada merek asing, bukan kita anti asing tapi bagaimana memastikan industri pariwisata, kreatif, makanan dan minuman, yang lokal ini bisa tumbuh," kata Erick.

Sebelumnya, Erick juga menyinggung hal ini saat mengisi seminar Penguatan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) BUMN 2020 di Menara Mandiri, Jakarta, pada Rabu (12/2).

Saat itu, Erick meminta direksi AP I dan AP II menghadap dirinya untuk mempresentasikan startegi retail perusahaan. Erick menilai keinginannya ini bukan berarti dirinya anti terhadap produk asing, melainkan sebagai upaya perlindungan dan komitmen mendukung produk lokal.

"Saya minta bisnis retailnya presentasi ke saya. Mana brand luar negeri, mana brand lokal. Mana yang punya konglomerat, mana punya UKM. Tidak anti (produk luar), tapi boleh dong di retail Angkasa Pura 70 persennya produk lokal, baru produk asing," ucap Erick.

Kendati begitu, Erick mahfum bahwa keinginannya ini cukup rumit lantaran terkadang ada produk lokal yang justru dimiliki konglomerat, bukan pelaku UMKM seperti yang dia inginkan.

"Tapi memang rumit, kadang produk lokal dimiliki konglomerat. Makanya saya minta mana (data) UMKM-nya ke Angkasa Pura," kata Erick menambahkan.

Bos Indosat Temui Risma Bahas Pemberdayaan Talenta Digital Surabaya



Surabaya – Manajemen Indosat Ooredoo hari ini melakukan pertemuan dengan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, untuk membahas kolaborasi dalam upaya meningkatkan talenta digital di Surabaya.
Di era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan transformasi digital, Indosat Ooredoo berencana untuk memberdayakan talenta dari kota terpadat kedua di Indonesia ini.
Melalui program IDCamp, President Director & CEO Indosat Ooredoo, Ahmad Al Neama, telah melakukan diskusi awal dengan Risma untuk memunculkan potensi besar talenta digital dari Surabaya bagi kemajuan ekonomi Indonesia.
Ahmad Al Neama mengatakan, “Indosat Ooredoo senantiasa berupaya untuk mendorong kesiapan Indonesia untuk menjadi bangsa digital yang komprehensif dan bekelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, peran talenta digital yang mampu melahirkan inovasi adalah menjadi pendorong utama transformasi digital. Insiatif kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong kemunculan banyak talenta digital muda yang siap bersaing dengan talenta global.”
Pada pertemuan ini, Indosat Ooredoo dan Wali Kota Surabaya membahas langkah terbaik dalam integrasi dan pertukaran pengetahuan dengan memanfaatkan use case yang sering ditemukan di dunia industrial. Kolaborasi ini akan dilakukan dengan mengintegrasikan program-program yang ada di Pemerintah Kota Surabaya dengan program pelatihan digital dari IDCamp.
Melalui kerja sama ini, Indosat Ooredoo berharap dapat memperkuat ekosistem digital teringrasi di Surabaya melalui pendidikan yang nantinya akan membuka banyak peluang bagi para pakar teknologi untuk berperan aktif melahirkan ide-ide baru bagi kemajuan Indonesia yang berkelanjutan.

Thursday, February 13, 2020

Perpustakaan Reksa Pustaka Digitalisasi Ribuan Naskah Kuno

Perpustakaan Reksa Pustaka Digitalisasi Naskah Kuno. Karyawan melakukan proses digitalisasi naskah koleksi Perpustakaan Reksa Pustaka di Keraton Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Kamis (13/2/2020).

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Ribuan dokumen bersejarah atau naskah kuno koleksi Perpustakaan Reksa Pustaka di Pura Mangkunegaran Surakarta didigitalisasi guna melindungi dan melestarikan naskah kuno dari kerusakan.

Darweni selaku Pengelola Naskah Kuno Perpustakaan Reksa Pustaka mengatakan Epson Indonesia bekerja sama PT Unibless lndo Multi selaku mitra kerja telah melakukan digitalisasi 3.132 koleksi dokumen bersejarah dengan total 400.202 halaman milik Perpustakaan Reksa Pustaka. PT Unibless lndo Multi selaku mitra kerja Epson Indonesia, kata Daweni, memberi solusi pengarsipan digital.

Dokumen yang sudah dipindai dapat diakses menggunakan aplikasi Electroninc Filling System (EFS) bernama UNlDocSys. Menurut Darweni, arsip-arsip yang terdapat di Pura Mangkunegaran pada umumnya masih berupa kertas yang disimpan untuk dijaga nilai keaslian serta terlindung dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan dokumen arsip tersebut.

Arsip yang belum dipilah dan diolah banyak yang mengalami kerusakan baik dari faktor eksternal maupun internal. "Koleksi perpustakaan Reksa Pustaka itu, sudah sangat tua, mengingat sejarah berdirinya hingga saat ini sudah 152 tahun. Sekarang kondisi dokumen sudah sangat rapuh. Meski kondisi rusak dan banyak pengunjung, kami tetap meminjamkan. Hanya saja harus membimbing agar berhati-hati dalam membaca," kata Darweni disela acara penutupan kegiatan program digitalisasi naskah kuno, di Pura Mangkunegaran Solo, Kamis (13/2).

Melalui digitalisasi, diharapkan pembaca dapat membaca atau menikmati buku-buku tersebut sehingga kondisi fisik aslinya tidak semakin rusak. "Koleksi naskah kuno di Perpustakaan Reksa Pustaka Pura Mangkunegaran total 11 ribu buku dengan dua juta lembar," katanya.

Direktur PT Unibless Indo Multl Sylvie Selyn Sembiring mengatakan dokumen milik Mangkunegaran sudah tua. Umurnya di atas 100 tahun. Kondisinya sangat rapuh, mudah rusak jika tidak berhati-hati. Ia harus pelan-pelan membuka dan memberlakukan khusus, kemudian didigitalisasi.

Menurut Sylvie, hal tersebut terkait dengan lnstruksi Presiden No.3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, maka semua yang berhubungan dengan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat ke depan harus bisa disajikan secara elektronik. Epson Indonesia bekerja sama dengan Unibless lndo Multi mengambil inisiatif mendukung pelestarian budaya melalui digitalisasi arsip.

Adapun beberapa tahap digitalisasi arsip yang dilakukan diantaranya, persiapan perangkat pemindai oleh Epson Indonesia, pemilahan arsip dan implementasi alih media atau digitalisasi, implementasi aplikasi Electronic Filling System (EFS) dan mengembangkan aplikasi Electronic Filling System (EFS). "Kami menugaskan tim gabungan dari Jakarta dan Semarang untuk melakukan digitalisasi arsip koleksi Pustaka Pura Mangkunegaran. Arsip ini, kami digitalisasi, dijadikan bentuk file Portable Document Format (PDF), dan kami simpan di komputer," katanya.

Menurut dia, dari hasil pemindaian tersebut diedit dan dijadikan sebuah buku elektronik dengan aplikasi Flipbook yang sudah tertera nama buku, halaman di mana para pembaca akan dimudahkan dengan cukup memindahkan kursor ke kanan dan kiri jika ingin memindahkan halaman. Riswin Li selaku Marketing Division Head Epson Indonesia mengatakan Epson Indonesia pada program tersebut bekerja sama dengan PT Unibless Indo Multi menggunakan Epson ELPDCOG dan ELPDC11 sebagai perangkat untuk mengalihkan media atau digitalisasi arsip.

"Indonesia sadar dokumen arsip bersejarah adalah bagian dari asset kebudayaan yang harus dijaga kelestariannya. Kami berharap kontribusi Epson pada digitalisasl dokumen ini, teknologi Epson dapat mengambil peran dalam pelestarian budaya di Indonesia," katanya.

Bea Cukai Bersama Kemenkop Maksimalkan Potensi Ekspor

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki didampingi Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan, HB Wicaksono dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gustafa Yandi mengunjungi dua UKM pengrajin rotan di Banjarmasin, yaitu PT Sarikaya Sega Utama dan CV Duta Barito, Jumat (7/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terus gali potensi ekspor, Bea Cukai terus melakukan berbagai upaya dan strategi untuk meningkatkan devisa ekspor. Selain menciptakan berbagai inovasi dalam prosedur dan kemudahan ekspor, Bea Cukai juga memperkuat sinergi dengan pemerintah dan instansi terkait.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki didampingi Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan, HB Wicaksono dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gustafa Yandi mengunjungi dua UKM pengrajin rotan di Banjarmasin, yaitu PT Sarikaya Sega Utama dan CV Duta Barito, Jumat (7/2).

Kedua UKM tersebut merupakan industri rotan yang masih bertahan di Kalimantan Selatan, yang saat ini mempekerjakan masing-masing sekitar 200 penduduk lokal. Sebelum adanya larangan ekspor rotan, kedua perusahaan tersebut merupakan penghasil devisa ekspor dan menyerap tenaga kerja hingga 2.000 orang. Selain itu, bahkan terdapat sekitar 30 perusahaan serupa yang telah bangkrut.

Memperhatikan kondisi tersebut, Teten memaparkan adanya informasi yang bias antara suplai dan permintaan. Ia mendengar industri furnitur rotan dalam negeri meributkan kekurangan bahan baku, sementara informasi yang diperoleh dari petani dan asosiasi rotan Kalimantan bahwa ketersediaan rotan melimpah, yang hanya mampu diserap lokal sebesar 30 persen.

Atas dasar itu, Menteri meminta petani, pengrajin dan asosiasi agar menyampaikan data kapasitas produksi rotan. “Dengan ketersediaan data tersebut, Pemerintah akan bisa memberikan solusi kebijakan yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan petani dan UKM rotan, dan di satu sisi juga ada nilai tambah dari pengolahan komoditas sumber daya alam kita,” ujar Teten.

Dari sisi pengawasan ekspor, HB. Wicaksono menyebutkan bahwa Bea Cukai telah bersinergi bersama Gubernur dan Kapolda Kalsel, Pajak, Syahbandar, dan Pelindo menandatangani MoU tata kelola rotan yang akan dilanjuti tahun ini dengan penerbitan Pergub.

Tata kelola bertujuan membentuk Pusat Konsolidasi Rotan, agar terwujud keterbukaan dan validitas data kapasitas produksi, jumlah yang diserap lokal, jumlah yang tidak terserap. “Kedepannya, fakta penumpukan rotan yang tidak terserap tersebut akan kami dorong kepada Pemerintah Pusat untuk membuka larangan ekspor dengan menggunakan skema Pusat Logistik Berikat,” ujar Wicaksono.

Dengan kebijakan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan UKM rotan, menumbuhkan kembali industri rotan di Kalsel, menyerap tenaga kerja, hingga peningkatan ekspor untuk membantu memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.

Di sisi lain, dalam meningkatkan ekspor, Bea Cukai Sidoarjo bersama Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto melepas ekspor perdana tahun 2020 di Kawasan Berikat PT Sekar Bumi Tbk, pada Jumat (31/1).

Sebanyak 65 kontainer berisi berbagai macam produk olahan makanan termasuk produk lokal khas Indonesia seperti tempe, bumbu pecel, pete, lele diekspor ke negara Jepang, Korea Selatan, Amerika hingga Eropa, dengan total nilai mencapai 8,7 juta dolar AS. Perusahaan pemegang izin fasilitas Kawasan Berikat memperoleh insentif fiskal dalam bentuk penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

“Tujuan utama fasilitas ini adalah mendorong perkembangan dunia usaha melalui peningkatan investasi dan meningkatkan ekspor serta daya saing perusahaan pada skala global. Ekspor produk hasil olahan yang dilakukan PT Sekar Bumi Tbk adalah bukti pencapaian atas kemanfaatan fasilitas tersebut,” kata Pantjoro Agoeng, Kepala Kantor Bea Cukai Sidoarjo.

BUMN Purbalingga Gelontorkan Kredit Rp 1,2 M pada UMKM

 Ilustrasi Layanan Bank

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Purbalingga telah menyalurkan kredit miliaran rupiah pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Dia menyebutkan, dana yang disalurkan dalam bentuk kredit oleh BPRS Buana Mitra Perwira, hingga saat ini sudah mencapai Rp 1,2 miliar.

Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga, R Imam Wahyudi, saat mewakili Bupati Purbalingga menghadiri Rapat Paripurna DPRD jawaban Bupati atas lima Raperda, Kamis (13/2). Pernyataan tersebut, disampaikan Imam menanggapi pertanyaan yang sebelumnya disampaikan fraksi PDI-P.

''Ini merupakan bentuk kepedulian BUMD tersebut terhadap kemajuan dan perkembangan UMKM di Kabupaten Purbalingga,'' jelasnya.

Dia menyebutkan, kredit yang disalurkan BPRS Buana Mitra Perwira tersebut memang lebih dikhususkan pada pengusaha mikro. Nama programnya disebut 'Mitra Barokah', dengan plafon pinjaman Rp 3-5 juta tanpa agunan.

"Sedangkan untuk plafon kisaran Rp 7-10 juta, harus dengan jaminan. Penerimanya, kebanyakan kalangan pedagang di pasar-pasar tradisional dan pedagang kaki lima," katanya.

Selain program untuk pengusaha kecil, Imam menyebutkan, BPRS tersebut juga memiliki format pembiayaan lain dengan menggunakan skema bagi hasil. Sejauh ini, penyaluran dana kredit dalam skema ini telah mencapai Rp 27 miliar.

"Dalam layanannya, BPRS Buana Mitra Perwira juga akan memfasilitasi sertifikat halal bagi pelaku halal agar mampu bersaing dengan pelaku UMKM dari daerah lain dengan cara skema halal center," jelasnya.

Rapat paripurna jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi DPRD tersebut membahas lima raperda. Kelimanya yaitu raperda tentang penyertaan modal PT BPRS Buana Mitra Perwira, Raperda tentang pembubaran perusahaan daerah Purbalingga Ventura, Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah, Raperda tentang perubahan perda Purbalingga no 4 tahun 2018 tentang kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa, raperda tentang pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang kependudukan.

Wow, SIM Kendaraan Sebentar Lagi Fungsinya Bakal Seperti eMoney

Wow, SIM Kendaraan Sebentar Lagi Fungsinya Bakal Seperti eMoney

Suara.com - Pemerintah akhirnya menyepakati nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama terkait koordinasi percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Kerjasama ini dilakukan agar pengelolaan keuangan di daerah bisa dilakukan secara digital seperti halnya melakukan pembayaran pajak kendaraan motor hingga pajak hotel.
Kebijakan ini sebetulnya bukan barang baru, pasalnya sejumlah daerah sudah mulai menerapkan sistem pembayaran digital ini.
Namun pemerintah kurang puas karena menginginkan seluruh wilayah tanah air wajib melakukan transformasi pembayaran digital.
"Sebetulnya ini juga sudah dilakukan elektronifikasi mengenai SP2D online itu sudah dilakukan di 4 provinsi, 18 kota dan 56 kabupaten dan ini perlu diperluas. Berbagai provinsi ini tentu saja yang perlu kita perluas dan menjadi target untuk 2020 adalah bagaimana kita mengelektronifikasi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), retribusi, dan juga pajak hotel dan restoran," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo usai melakukan penandatanganan tersebut di Kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Perry bahkan mengatakan, bahwa saat ini penerapan elektronifikasi ini juga sudah dilakukan di Surat Izin Mengemudi (SIM), dimana nantinya SIM tersebut bisa digunakan juga untuk melakukan pembayaran karena terintegrasi dengan uang elektronik.
"Bahkan untuk SIM sekarang kita juga sedang uji coba masih dalam sample untuk DKI SIM-nya juga sudah bisa langsung untuk jadikan e-money, jadi SIM-nya juga bisa untuk bayar tol maupun lain-lain. Mudah-mudahan dalam 3 bulan ini samplenya ini dapat bisa digunakan dan diperluas diberbagai daerah," kata dia.
Perry mengungkapkan elektronifikasi ini bisa mendukung efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan keuangan negara baik pusat dan daerah itu bisa diperkuat, dengan efektivitas dan efisiensi melalui elektronifikasi, transaski pemda ini juga mendukung bagaimana pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun daerah juga inklusiveness dari keuangan dan ekonomi di pusat maupun di daerah.
"Pengalaman kami melakukan elektronifikasi transaksi dari berbagai provinsi yang sudah berhasil melakukan elektronifikasi itu penerimaan daerahnya meningkat berlipat-lipat. Sleman itu 4 tahun terakhir 5 kali lipat penerimaan Pemdanya. Banyuwangi juga, termasuk DKI, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan berbagai provinsi juga terus melakukan," kata Perry.

Wednesday, February 12, 2020

Dinas Koperasi Lampung Dorong Digitalisasi UMKM

BPOM intervensi keamanan produk pangan 1.000 UMKM di Lampung, Kamis (26/9).

Animo masyarakat dalam memanfaatkan teknologi membawa iklim positif bagi UMKM.
REPUBLIKA.CO.ID,BANDARLAMPUNG -- Dinas Koperasi danUsaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Lampung mendorong pengembangan digitalisasi UMKM di daerah itu guna memajukan dan memodernisasi jenis usaha tersebut.

"Koperasi dan UMKM pada masa kini tidak bisa lepas dari sistem digital, sebab perkembangan zaman menuntut pelaku usaha untuk menjual produknya secara luas dan cepat, sehingga dinas telah memberikan perhatian khusus guna membawa UMKM Lampung masuk dalam fase modern, " ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, Agus Nompitu, di Bandarlampung, Rabu (12/2).

Ia menjelaskan salah satu bentuk peran serta pemerintah dalam memajukan UMKM Lampung, yaitu menyediakan konsultan, tenaga pendampingan, serta pelatihan teknologi informasi. "Kami menyediakan tenaga konsultan yang bertugas untuk membantu pelaku UMKM bila terkendala dalam mengaplikasikan teknologi untuk pemasaran produk, sehingga kita berharap UMKM Lampung dapat memanfaatkan sistem digital dengan memasarkan produk mereka secara 'online' (dalam jaringan), " katanya.

Dia mengemukakan animo masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha membawa iklim positif bagi perkembangan UMKM di daerah itu. "Saya sangat mendukung adanya pemanfaatan teknologi untuk pemasaran, bahkan sampai ke warung, sebab akan membantu UMKM kita naik kelas," katanya.

Respons positif penggunaan digitalisasi pada UMKM juga dikatakan Tri Indah Noviana, salah seorang pelaku UMKM di daerah itu. Menurut dia, digitalisasi UMKM membantu pelaku usaha tersebut dalam memasarkan produk dan memperluas jaringan usaha."Bila pemerintah daerah dapat serius mendukung dan mengembangkan UMKM, terlebih dengan memanfaatkan teknologi, UMKM dapat menjadi pasar potensial yang dapat menjadi aset daerah dan membantu perkembangan pariwisata daerah, " ujar dia.