Aprindo optimistis UMKM kembali bergeliat setelah mal dibuka

 

Aprindo optimistis UMKM kembali bergeliat setelah mal dibuka

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) optimistis kinerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan sektor tenaga kerja kembali bergeliat setelah pemerintah melakukan uji coba pembukaan mal dan pusat perbelanjaan maksimal 25 persen dari kapasitas saat pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Kami mengapresiasi upaya dibukanya mal dan ritel oleh pemerintah sebagai uji coba, 9 sampai 16 Agustus," kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey di Jakarta, Selasa.

Ia berharap dengan kebijakan uji coba mal tersebut bakal membangkitkan sektor usaha mengingat mal dan ritel termasuk industri padat karya.

Dengan begitu, lanjut dia, pekerja yang tadinya dirumahkan kini kembali berkarya dan produksi UMKM kembali bergairah walau belum signifikan.

Sedangkan dari sisi konsumen, pembukaan mal dan pusat perbelanjaan itu diharapkan mendongkrak indeks keyakinan konsumen (IKK) dan indeks penjualan ritel juga membaik atau bahkan berada di zona positif setelah terjadi kontraksi karena penutupan saat PPKM.

Meski ada pelonggaran, namun ia menjelaskan mal dan pusat perbelanjaan masih akan mengkaji khususnya soal program menarik pengunjung karena saat ini pembukaan mal masih uji coba.

"Kami tidak ada program seperti diskon besar, promosi. Itu kami tahan dulu, kami lihat perkembangannya karena kami berharap kunjungan itu adalah pengunjung yang sudah divaksin," ucapnya.

Selama uji coba itu, lanjut dia, koordinasi dan komunikasi akan jauh lebih baik terutama soal laporan, usulan serta pandangan dari pelaku usaha untuk sama-sama meningkatkan protokol kesehatan.

Aprindo mencatat di Jakarta terdapat sekitar 82 mal dari total 320 mal di seluruh Indonesia.

Pemerintah Pusat sebelumnya membuat uji coba pembukaan mal dan pusat perbelanjaan di empat kota yakni Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya dengan jumlah mal sekitar 138 unit.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmenragri) Nomor 30/2021 tentang PPKM Level 4 COVID-19 di Jawa dan Bali, pemerintah melakukan uji coba implementasi protokol kesehatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan di empat kota itu.

Adapun, protokol kesehatan tersebut antara lain, kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 25 persen pada pukul 10.00-20.00 WIB dengan protokol kesehatan.

Selanjutnya, penduduk dengan usia di bawah 12 tahun dan di atas 70 tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan atau mal/pusat perdagangan.

Sedangkan bioskop, tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan masih ditutup dan dilarang untuk beroperasi.

Sumber : https://m.antaranews.com/berita/2319442/aprindo-optimistis-umkm-kembali-bergeliat-setelah-mal-dibuka

Read More

Bazas Bagikan Ratusan Gerobak Street Food Bangkitkan UMKM

BANDUNG – Bale Zakat Sodaqoh (Bazas) menyiapkan ratusan Gerobak Street Food bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) seiring melandainya kasus Covid-19 di Jawa-Bali. Upaya ini dilakukan untuk membantu para pelaku UMKM yang sangat terdampak akibat pelaksanaan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Kami melihat kasus Covid-19 terus melandai sehingga dalam waktu dekat pasti ada pelonggaran pelasanaan PPKM Level 4. Kami akan membantu para pelaku UMKM agar bisa segera bangkit dengan membagikan ratusan gerobak street food beserta sejumlah modal awal,” ujar Ketua Bale Zakat Sodaqoh, Maulana Yusuf Erwinsyah, dalam keterangannya, Sabtu (7/8).

Dia menjelaskan, pelaksanaan PPKM Level 4 membuat banyak pelaku UMKM gulung tikar. Selain ada aturan pembatasan waktu untuk berjualan, banyak dari mereka yang kehilangan pelanggan karena menurunnya mobilitas masyarakat.

“Peningkatan kasus Covid-19 membuat pemerintah mengambil langkah sulit untuk membatasi kegiatan masyarakat termasuk aktivitas jual beli. Situasi ini membuat para pelaku UMKM yang bergantung pada pendapatan harian kehilangan sumber mata pencaharian. Selain ada batasan waktu berjualan juga ada penurunan omset dagangan secara dratis,” katanya.

Kondisi sulit pelaku UMKM ini, kata Erwin, membutuhkan uluran tangan banyak pihak agar mereka bisa segera bangkit. Bale Zakat Sodaqoh menyiapkan sedikitnya 125 gerobak Bazas Street Food bagi pelaku UMKM dari kalangan mustahik. Selain gerobak, para pelaku UMKM terpilih juga diberikan alat produksi, uang produksi awal, dan sembako senilai Rp 10 juta-Rp 15 juta tergantung jenis usaha mereka.

“Ini adalah bagian dari program Bazas khususnya Bale Asuh. Kami berharap kegiatan Baleh Asuh ini akan terus berkembang di masa depan sehingga akan semakin banyak para pelaku ekonomi kecil yang terbantu,” katanya.

Sekretaris Bazas Adi Rochadi mengatakan, Bale Asuh dari Bazas ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan fisik berupa gerobak dan modal usaha saja. Namun program ini juga menyiapkan mental usaha penerima manfaat agar bisa memanfaatkan bantuan secara produktif.

“Bantuan diberikan setelah melalui proses survei, uji kompetensi, dan pelatihan yang telah dilakukan beberapa saat sebelumnya,” katanya.

Dengan mental usaha yang kuat, kata Adi, para penerima manfaat diharapkan bisa mengembangkan usaha mereka. Mereka pun diminta setiap hari menyisihkan pendapatan Rp 20 ribu untuk mengembangkan program Bazas Street Food ini.

“Dana yang terkumpul akan diberikan sebagai modal usaha bagi pelaku UMKM lain sehingga ini menjadi model pengembangan usaha dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat sendiri. Dengan model ini kami berharap terbentuk mental saling membantu dan tidak sekadar berharap bantuan saja,” ujar Adi.

Sumber : https://m.republika.co.id/berita/qxh9r8487/bazas-bagikan-ratusan-gerobak-street-food-bangkitkan-umkm

Read More

Penyaluran Kredit UKM dan Survei Mandiri: Dua Indikator Pemulihan Ekonomi

 

Penyaluran Kredit UKM dan Survei Mandiri: Dua Indikator Pemulihan Ekonomi

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengklaim adanya pemulihan ekonomi yang lebih baik pada kuartal II/2021 dengan dua indikator utama kinerja sektor UKM . Koperasi dan UKM Teten Masduki memaparkan indikator pertama dari penjelasan kredit perbankan untuk UMKM per Mei 2021 yang telah mencapai Rp1.024 triliun. 

Dengan demikian, penyerapannya sudah mencapai 20 persen dari total pembiayaan Rp5,576 triliun. Menurutnya, jika penyerapan pembiayaan perbankan sudah mencapai 20 persen, merujuk pada kondisi yang hampir normal mendekati sebelum pandemi. Indikator lainnya, sambung Teten, adalah dari hasil survei dan riset yang dilakukan mandiri pada kuartal II/2021.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan sebagian besar atau 85 persen UMKM menyatakan bisnisnya sudah kembali normal. Bahkan 22 persen UMKM yang sebelumnya berhenti, sudah kembali beroperasi.

“Saya kira dari dua data di atas ini memang menunjukkan pemulihan ekonomi yang cukup pada kuartal II/2021,” ujarnya dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II/2021, Kamis (5/8/2021). Selain dua indikator tersebut, dia juga menyebutkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mengalami perbaikan penyerapan yang saat ini mencapai 58,09 persen dari total senilai Rp253 triliun.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2021. Menurut BPS, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2021 sebesar 7,07 persen secara year on year (yoy).

Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2021 ini lebih besar dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2021 sebesar 0,74 persen (yoy). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menerapkan menekan kondisi usaha dalam negeri. Pelaku usaha berharap kebijakan tersebut berlanjut sampai akhir tahun agar ekonomi bisa melaju lebih kencang. tekanan ekonomi akibat kebijakan PPKM, salah satunya dari kinerja industri pengolahan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Juli 2021, turun ke level 40,1, dari bulan sebelumnya posisi 53,5.

Sumber : https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20210805/9/1426443/penyaluran-kredit-ukm-dan-survei-mandiri-dua-indikator-pemulihan-ekonomi

Read More

Omzet UMKM Diprediksi Anjlok 80 Persen akibat Perpanjangan PPKM Darurat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menilai perpanjangan PPKM Darurat akan membuat pelaku UMKM semakin tertekan.

“Dengan perpanjangan PPKM Darurat, penurunan Omzet UMKM akan bisa sampai 70 hingga 80 persen,” ujar Ikhsan kepada Kompas.com, Rabu (21/7/2021).

Menurut Ikhsan, PPKM darurat selama dua pekan sebelumnya telah membuat UMKM mengalami kerugian karena pembatasan ruang gerak.

Meski begitu, lantaran PPKM Darurat diperpanjang hingga 25 Juli 2021, Ikhsan berharap kebijakan itu bisa menekan laju kasus Covid-19.

“Selama ini, UMKM masih dihantui penerapan PPKM lanjutan karena Pemerintah belum mampu tanganin Covid-19, dengan PPKM darurat yang diperpanjang (bisa menekan kasus Covid-19), dan UMKM mendapatkan suasana kondusif dalam berusaha,” kata dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan melakukan relaksasi pembatasan secara bertahap pada 26 Juli jika tren kasus Covid-19 menurun.

"Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap," ujar Jokowi, saat menyampaikan keterangan pers melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7/2021) malam.

Bila tren kasus Covid-19 menurun setelah tanggal 25 Juli 2021, maka PPKM darurat akan dibuka bertahap dengan memberikan tempat usaha izin operasional hingga pukul 21.00. Seperti warung makan, pedagang kaki lima, toko kelontong, outlet ponsel pangkas rambut, laundry dan usaha kecil lainnya.

Demikian juga dengan pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok mendapat izin untuk beroperasi hingga pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung hanya 50 persen. Sedangkan untuk pasar tradisional yang menjual barang selain kebutuhan pokok sehari-hari hanya boleh dibuka sampai pukul 15.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

Sumber : https://money.kompas.com/read/2021/07/21/103551026/omzet-umkm-diprediksi-anjlok-80-persen-akibat-perpanjangan-ppkm-darurat 

Read More

Hipmi Minta Pemerintah Optimalkan Kebijakan Perlindungan UMKM

JAKARTA, investor.id - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan pemerintah harus lebih mendorong perbankan agar pro ke usaha mikro kecil menengah (UMKM). Rasio kredit sebesar 18,6% untuk sektor UKM perlu digenjot dan pemerintah harus konsisten mendorong kenaikan rasio kredit.

“Penopang lebih dari 60% PDB, hanya mendapat rasio kredit sebesar 18,6% adalah salah satu sumber sulitnya permodalan menjadi daya ungkit UKM untuk naik kelas,” ucap Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani dalam siaran pers yang diterima pada Rabu (21/7).

Ajib mengatakan pemerintah juga harus memberikan penjaminan kredit. Pada tahun 2020, pemerintah sempat mengeluarkan PMK Nomor 71 tahun 2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Setelah PPKM ini, penjaminan seperti ini harus kembali didorong dan diprioritaskan untuk para UKM. Masyarakat dan pelaku UKM tentunya berharap banyak pemerintah bisa memberikan solusi komprehensif sebagai konsekuensi atas larangan-larangan yang dibuat dalam bungkus kebijakan PPKM, agar terjadi sebuah jalan tengah yang win-win.

“Tujuan utama tentang kesehatan bisa tercapai, tetapi ekonomi juga terselamatkan. Setelah kebijakan PPKM ini kembali dilanjutkan, kita akan tunggu dan melihat, seberapa serius negara melindungi UKM,” ucap Ajib.

Saat kebijakan PPKM Darurat berlanjut maka ada potensi kredit macet di perbankan. Ketika ekonomi bergerak lambat, maka kemampuan membayar debitur akan turun. Ketika perputaran ekonomi terus tertekan, potensi kredit macet akan membuat efek domino goyahnya industri keuangan dan perbankan.

“Problem di industri keuangan, bisa membuat krisis ekonomi berkepanjangan,” imbuh Ajib.

Pada 2020, produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar Rp 15.434,2 triliun dan kontribusi UKM sebesar 60,8%, maka sektor UMKM mengalami kontraksi sekitar Rp 691,6 triliun sepanjang tahun lalu. Memasuki tahun 2021, banyak kebijakan pemerintah yang kembali membuat tekanan terhadap UKM. Pada 3-20 Juli 2021 dibuat kebijakan PPKM darurat, di tengah membaiknya tren ekonomi di kuartal kedua-2021. Namun, pemerintah kembali memperpanjang masa berlaku kebijakan PPKM sehingga kebijakan ini kembali memberikan tekanan pada sektor UKM. Sebelum ada kebijakan PPKM, pertumbuhan ekonomi diproyeksi di kisaran 4,1-5,1% dengan angka moderat 4,6%.

“Begitu PPKM darurat ditetapkan, pemerintah mengoreksi menjadi kisaran 3,8%. Secara tidak langsung, pemerintah sudah melihat bahwa kebijakan ini memberikan kontribusi negatif dalam ekonomi dan UKM akan terkontraksi negatif sekitar Rp 75 triliun,” kata Ajib.

Sumber : https://investor.id/business/hipmi-minta-pemerintah-optimalkan-kebijakan-perlindungan-umkm 

Read More

Pandemi, PPKM dan Keseriusan Pemerintah Melindungi UKM

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Presiden Jokowi menyampaikan kepada masyarakat bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 melalui akun Youtube Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa malam (20/7-2021).

Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi laju penyebaran covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat berobat ke rumah sakit, walaupun secara umum, data sudah menunjukkan tren yang menurun. Pembukaan akan dilakukan bertahap mulai tanggal 26 Juli 2021 jika tren penurunan terus berlanjut.

Dari sisi ekonomi dan pelaku usaha kecil, pandemi dan PPKM ini memberikan dampak yang luar biasa. Sejak tahun 2020, ketika pandemi melanda Indonesia awal Maret 2020, UKM mengalami tekanan yang luar biasa. Awal tahun 2020, tanpa prediksi pandemi di awal tahun, target pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,3%. Begitu pandemi menghantam Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkonstraksi menjadi -2,07%. Terjadi koreksi agregat sekitar 7,37%.

Dengan data Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 15.434,2 triliun pada tahun 2020, dan kontribusi UKM sebesar 60,8%, maka sektor UKM ini mengalami konstraksi sekitar 691,6 triliun sepanjang tahun 2020.

Memasuki tahun 2021, banyak kebijakan pemerintah yang kembali membuat tekanan terhadap UKM. Tanggal 3-20 Juli 2021 dibuat kebijakan PPKM darurat, ditengah membaiknya trend ekonomi di kuartal 2. Bahkan pada malam hari menjelang selesainya kebijakan PPKM, pemerintah kembali memperpanjang masa berlaku kebijakan PPKM. Kembali kebijakan ini memberikan tekanan pada sektor UKM. Sebelum ada kebijakan PPKM, pertumbuhan ekonomi diproyeksi kisaran 4,1%-5,1% dengan angka moderat 4,6%.

Begitu PPKM darurat ditetapkan, pemerintah mengkoreksi menjadi kisaran 3,8%. Secara tidak langsung, pemerintah sudah melihat bahwa kebijakan ini memberikan kontribusi negatif dalam ekonomi dan UKM akan terkonstraksi negatif sekitar 75 triliun.

Kondisi pandemi, dan selanjutnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat batasan mobilitas orang, memberikan dampak yang serius terhadap ekonomi, yang harus dimitigasi dengan komprehensif.

Di lapangan, ketika secara nyata UKM terpukul, justru kelas menengah atas jumlahnya meningkat. Berdasarkan data Credit Suisse dan Financial Times, jumlah orang dengan kekayaan di atas US$ 1 juta, justru meningkat dari 106 ribu menjadi 172 ribu. Meningkat 62,3% selama pandemi. Ini menjadi indikator kalau gini ratio Indonesia akan semakin melebar, dan akan menjadi masalah akut Indonesia masuk dalam middle income trap. Hal kedua, dalam konteks ekonomi, masalah muncul di potensi kredit macet di perbankan. Ketika ekonomi bergerak lambat, maka kemampuan membayar debitur akan turun. Ketika perputaran ekonomi terus tertekan, potensi kredit macet akan membuat efek domino goyahnya industri keuangan dan perbankan. Problem di industri keuangan, bisa membuat krisis ekonomi berkepanjangan.

Apakah kompleksitas masalah ekonomi dan UKM ini bisa selesai dengan pemberian bansos? Bansos hanya obat sementara untuk menopang konsumsi masyarakat, tapi UKM membutuhkan dukungan yang lebih komprehensif dan insentif-insentif yang tepat sasaran.
Salah satu hal mendasar dalam pemberian bansos adalah database pemerintah yang belum valid dan terintegrasi, sehingga efektivitas bansos ini menjadi kurang maksimal. UKM membutuhkan likuiditas terus mengalir di masyarakat dan dunia usaha kembali berjalan.

Pemerintah harus lebih mendorong agar perbankan pro dengan UKM. Rasio kredit sebesar 18,6% untuk sektor UKM perlu digenjot dan pemerintah harus konsisten mendorong kenaikan rasio kredit. Penopang lebih dari 60% PDB, hanya mendapat rasio kredit sebesar 18,6% adalah salah satu sumber sulitnya permodalan menjadi daya ungkit UKM untuk naik kelas. Hal kedua adalah penjaminan kredit.

Pada tahun 2020, Pemerintah sempat mengeluarkan PMK Nomor 71 tahun 2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Setelah PPKM ini, penjaminan seperti ini harus kembali didorong dan diprioritaskan untuk para UKM.

Masyarakat dan pelaku UKM, tentunya berharap banyak pemerintah bisa memberikan solusi komprehensif sebagai konsekuensi atas larangan-larangan yang dibuat dalam bungkus kebijakan PPKM, agar terjadi sebuah jalan tengah yang win-win. Tujuan utama tentang kesehatan bisa tercapai, tetapi ekonomi juga terselamatkan. Setelah kebijakan PPKM ini kembali dilanjutkan, kita akan tunggu dan melihat, seberapa serius negara melindungi UKM.

Sumber : https://www.harianhaluan.com/news/pr-10450185/pandemi-ppkm-dan-keseriusan-pemerintah-melindungi-ukm?page=2 

Read More

Bantu Pelaku UMKM Lewat Media Sosialnya, Gubernur Sumut Lakukan Ini

Merdeka.com - Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum mereda, sangat berdampak pada sektor perekonomian masyarakat di Sumatra Utara (Sumut).

Ditambah lagi, adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Medan, membuat semakin banyak warga yang mengalami masa-masa sulit, khususnya bagi para pedagang hingga pekerja harian.

Prihatin dengan kondisi ini, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tergerak untuk ikut membantu mempromosikan produk para pelaku UMKM di Sumut melalui media sosialnya. Hal ini Ia unggah di akun Instagramnya @edy_rahmayadi pada Minggu (18/7).

"Insya Allah saya akan membantu mempromosikan produk-produk UMKM masyarakat Sumatera Utara via akun Instagram pribadi saya," tulisnya dalam unggahan itu.

Gubernur Edy membantu para pelaku UMKM untuk mempromosikan secara gratis produk-produk usahanya melalui Instagram Story-nya.

Bagi semua UMKM, pemilik toko serta warung yang ada di Sumut, bisa ikut serta dalam promosi gratis ini.

Mudah, para pelaku UMKM cukup mengunggah materi produk melalui Instagram Story dengan tag akun milik Gubenur Edy @edy_rahmayadi dan sang istri @nawal_lubis. Jangan lupa cantumkan lokasi dan akun Instagram tidak dikunci.

Namun, produk-produk tersebut diharapkan merupakan milik sendiri atau hasil produksi sendiri dan bukan merupakan produk reseller.

Ajak Para Influencer di Sumut

Gubernur Edy juga turut mengimbau dan mengajak para influencer yang ada di Sumut untuk ikut membantu dan mendukung para pelaku UMKM dengan ikut gerakan promosi gratis melalui media sosial ini.

"Saya juga sekaligus menghimbau kepada para influencer khususnya dari Sumatera Utara, ayo kita bantu saudara-saudara kita para pelaku UMKM, berikan sedikit support kepada mereka melalui promosi gratis di media sosial.. Mudah-mudahan melalui upaya dan kerja keras kita bersama, UMKM Sumatera Utara akan bangkit meski saat ini kita berada dalam kondisi PPKM Darurat," tulisnya di unggahan itu.

Sumber : https://www.merdeka.com/sumut/bantu-pelaku-umkm-lewat-media-sosialnya-gubernur-sumut-lakukan-ini.html?page=3 

Read More

Pekerja Wajib Kantongi STRP, Untuk Sektor Esensial dan Kritikal

Bukan hanya pengetatan terhadap kendaraan, tetapi juga akan berlaku untuk masyarakat, khususnya pekerja di sektor esensial dan kritikal. Pasalnya, selain membawa sertifikat vaksin pertama, dan hasil swab antigen, termasuk wajib pula membawa KTA (Nakes, TNI, Polri), pekerja juga perlu mengantongi Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) yang dikeluarkan oleh Dinakerkop UKM Banyumas.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi UKM (Dinnakerkop UKM) Kabupaten Banyumas Joko Wiyono, melalui Kabid Hubungan Industrial Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas Susanti Tri Pamuji mengatakan, untuk STRP pihaknya sudah membagikan blangko STRP melalui forum HRD keseluruh perusahaan di Banyumas.

“Jadi di STRP itu sudah ada tanda tangan Kasatlantas dan distempel. Juga sudah ditandatangani oleh Kepala Dinakerkopukm dan distempel. Nanti juga ada tanda tangan basah dari pimpinan perusahaan dan cap stempel perusahaan masing-masing,” katanya.

Ia menambahkan, nantinya bagi para pekerja yang bekerja di sektor esensial dan kritikal mesti mengantongi STRP.

“STRP itu berlaku sampai PPKM darurat,” ujarnya.

Menurutnya, perusahaan cukup memberikan STRP sekali saja. Itu jadi bukti bahwa seorang karyawan memang bekerja di sektor esensial atau kritikal.

“STRP itu by name,” paparnya.

Untuk jumlah perusahaan di Banyumas yang terdata di Dinnakerkop UKM, ia sebut ada 1.173. (aam)

Sumber : https://radarbanyumas.co.id/pekerja-wajib-kantongi-strp-untuk-sektor-esensial-dan-kritikal/ 

Read More

Berkah pandemi, transaksi dompet digital alami kenaikan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat berpotensi meningkatkan transaksi elektronik. Karena, masyarakat banyak yang memanfaatkan platform digital untuk bertransaksi melalui digital saat pandemi.

Selain itu, dengan melonjaknya kasus baru covid-19 membuat banyak masyarakat melakukan isoman. Ini menjadi berkah bagi dompet digital yang mengalami kenaikan transaksi karena banyak layanan yang permintaan naik seperti antar makanan dan jasa berbelanja di supermarket, atau sebagai jasa pembayaran di telemedicine.

Vince Iswara, CEO & Co-Founder DANA mengungkapkan, adanya pembatasan kegiatan dan tatap muka di masa pandemi ikut berdampak pada penggunaan dompet digital DANA. Salah satu pertumbuhan tertinggi terjadi pada pembayaran online commerce yang sering kali digunakan untuk pemenuhan kebutuhan berbelanja sehari-hari hingga medis.

"Pada semester pertama tahun 2021, DANA mencatat bahwa fitur pembayaran online commerce mengalami kenaikan transaksi sebesar 91% dan MAU sebesar 73%," kata Vince kepada kontan.co.id, Rabu (14/7).

Vince mengatakan, fitur-fitur yang erat kaitannya dengan pembayaran kebutuhan sehari-hari dan mampu meminimalisir kontak fisik banyak dijadikan andalan bagi pengguna. Oleh karena itu, lonjakan ikut dirasakan dalam beberapa fitur unggulan DANA lainnya, seperti pembayaran digital dengan QRIS, fitur ‘Kirim Uang’ atau Send Money, pembayaran pulsa prabayar untuk telepon seluler, dan fitur ‘Biller’ untuk pembayaran tagihan (listrik, air, BPJS, dan lainnya).

Ia menyebut, pada semester ini, fitur-fitur tersebut juga mencatat peningkatan signifikan baik dari jumlah transaksi maupun pengguna aktif bulanannya atau Monthly Active User (MAU). Transaksi dengan menggunakan QRIS Payment meningkat sebesar 131% dan MAU meningkat 309%.

Sementara, kata Vince pada fitur SEND MONEY transaksi meningkat 99% dan MAU meningkat 91%. Sementara itu transaksi pembelian pulsa selular prabayar meningkat 174% dan MAU meningkat 200 persen. Adapun fitur pembayaran tagihan transaksinya naik sebesar 93% dengan jumlah MAU meningkat sebesar 103%.

"Promo dan penawaran menarik masih terselenggara di beberapa fitur lainnya di dalam aplikasi DANA. Pada bulan Juli ini misalnya, DANA membagikan manfaat tambahan dalam program ‘Pesta Kartu Bank’ yang ditujukan bagi pengguna yang bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit untuk berbelanja rumah tangga di mitra yang berpartisipasi. Selain itu, promo menarik lainnya yang dapat dinikmati pengguna diantaranya mencakup pembelian voucher gim, pemberian pulsa, dan banyak lagi," ujar Vince.

Setelah meningkatnya rata-rata jumlah transaksi harian ke 4,8 juta pada semester pertama tahun 2021, DANA optimistis untuk selalu menumbuhkan transaksinya hingga akhir tahun 2021 dan kelak ikut menguatkan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi.

Vince menjelaskan, ada banyak strategi yang dilakukan DANA untuk meningkatkan transaki digital dan mengakselerasi adopsi transaksi nontunai. Strategi yang dilakukan DANA diantaranya adalah mengokohkan kapabilitas teknologi dan fitur, mengedukasi masyarakat dalam bertransaksi digital melalui berbagai saluran yang dimiliki, hingga menguatkan jembatan kemitraan dengan berbagai ekosistem ekonomi.

"DANA juga secara proaktif mengedukasi para pelaku UMKM untuk mulai mengenal dan beralih ke budaya transaksi nontunai yang lebih efisien, transparan, praktis, nyaman, dan aman. Dengan demikian, kompetensi usaha mereka ikut meningkat selama masa pandemi, pemulihan ekonomi terus terjadi, dan percepatan adopsi transaksi nontunai semakin mudah tercapai," imbuh Vince.

Sementara itu, LinkAja juga mencatatkan peningkatan jumlah pengguna di masa pandemi, hal ini tercermin dari pengguna yang mencapai lebih dari 71 juta pengguna hingga Juni 2021. LinkAja juga telah menggandeng lebih dari 1,1 juta UMKM dan menyediakan 1 juta akses cash in dan cash out kepada masyarakat, baik berupa bank channel, modern retail hingga layanan keuangan digital.

"Dengan komitmen dan kolaborasi kuat dengan berbagai pihak di tengah pandemi covid-19, kami bersyukur dapat terus bertumbuh dan berkontribusi bagi masyarakat indonesia untuk memberikan kemudahan, rasa aman dan nyaman bertransaksi," terang Direktur Utama LinkAja Haryati Lawidjaja.

OVO juga terus meningkatkan layanan transaksi termasuk saat kebijakan PPKM Darurat berjalan. Mulai dari transaksi pemesanan makanan hingga pembelian digital game yang menunjukkan tren kenaikan secara industri sejak pandemi berawal.

Kendati demikian, ia tidak mengungkapkan berapa besar peningkatan transaksi sejak kebijakan itu diberlakukan. Yang jelas, OVO terus berkolaborasi dengan berbagai perusahaan untuk meningkatkan inklusi keuangan.

"Kami juga melihat minat masyarakat untuk berbelanja barang digital (aplikasi game dan streaming digital) kian meningkat cukup signifikan. Oleh sebabnya, untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat tersebut, OVO telah melakukan berbagai kolaborasi dengan Disney+ Hotstar, Spotify, Vidio, Iflix dan masih banyak platform hiburan lainnya," ungkap Head of Corporate Communications OVO, Harumi Supit.

Tidak hanya itu, kata Harumi OVO juga memfasilitasi pembayaran bagi para pengguna yang ingin membeli voucher dari berbagai permainan/platform favorit mereka, seperti Google Play, Free Fire, Mobile Legends, PUBG Mobile, Lord Mobile, Unipin dan Steam Wallet.

Selain itu, OVO juga bekerja sama dengan Prudential Indonesia untuk menghadirkan produk perlindungan asuransi jiwa PRUTect Care - Hospital Cash dengan harga premi mulai dari Rp 5.000 per bulan. "Tentunya dengan penawaran/promo menarik yang dapat dilihat pada aplikasi OVO), kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia dalam mencari maupun menikmati hiburan secara aman dan nyaman dari rumah," tambahnya.

Menurut Harumi, semenjak kehadiran pandemi COVID-19 yang berdampak global, termasuk di Indonesia, lebih banyak masyarakat yang menghabiskan waktu di rumah. Mereka mulai mengadopsi gaya hidup baru yang lebih condong ke arah digital. Dengan gaya hidup baru tersebut, menjadi sebuah hal yang normal bagi masyarakat untuk beraktivitas, berbelanja, atau bahkan mencari hiburan dari rumah.

Data terbaru dari Penelitian ACI Worldwide dan YouGo sendiri bahkan menyatakan bahwa konsumen di Indonesia (72%) memilih metode pembayaran dari dompet/uang digital. Di mana, segmen hobi dan hiburan tentu turut menyumbang porsi yang cukup besar dari total pembayaran digital tersebut.

Sumber : https://keuangan.kontan.co.id/news/berkah-pandemi-transaksi-dompet-digital-alami-kenaikan?page=2 

Read More

Wali Kota Surakarta Janji Segera Cairkan Subsidi UMKM

SOLO – Wacana perpanjangan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat disikapi pemkot dengan mematangkan mekanisme subsidi bagi masyarakat terdampak, hingga memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengakui, sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang paling terdampak penerapan PPKM darurat ini.

“Saya tahu banyak yang terdampak. Sebab itu, kami bantu sebisa mungkin. Pemkot sudah melakukan berbagai koordinasi dengan para pengusaha, kami keroyokan. Yang penting (kompensasi) segera disalurkan. Kami upayakan prosesnya bisa secepat mungkin,” jelasnya, Rabu (14/7).

Terkait kompensasi bagi pelaku UMKM, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surakarta Ahyani menuturkan, pemkot telah mengajukan bantuan sosial tunai senilai hampir Rp 9 miliar untuk 17 ribu pelaku UMKM.

“Pendataan awal dari UMKM yang terdampak sekitar 17 ribu. Kemungkinan masih akan bertambah atau berkurang karena akan diverifikasi ulang. Perkiraannya masing-masing UMKM bisa menerima Rp 500 ribu,” terang dia.

Nominal tersebut sudah diajukan kepada DPRD Kota Surakarta agar bisa segera dicairkan melalui mekanisme mendahului anggaran. Ahyani kembali menegaskan, bantuan uang tunai itu hanya untuk pelaku UMKM di Solo, sedangkan bantuan sosial untuk warga lainnya akan dipenuhi oleh mekanisme bantuas sosial lainnya, baik dari pemerintah kota, provinsi, maupun pusat.

“UMKM yang dapat bantuan ini adalah mereka yang belum mendapat bantuan dari pemkot maupun pusat (Kemensos). Di luar UMKM akan diberikan bantuan sembako, termasuk untuk warga (berstatus pekerja sektor informal) yang selama PPKM darurat tidak bisa bekerja karena tempat usaha khususnya nonesensial dilarang berjualan,” bebernya.

Pemkot, lanjut Ahyani, juga berupaya memastikan agar tidak ada pekerja yang di-PHK. Karena itu, koordinasi dengan pelaku usaha diintensifkan. “Ya kami menyarankan perusahaan memberikan hak bagi pegawainya. Tidak sampai dirumahkan karena PPKM darurat,” ungkapnya.

Sumber : https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/15/07/2021/wali-kota-surakarta-janji-segera-cairkan-subsidi-umkm/ 

Read More

Pemkot Pekalongan Pastikan Pangan dan Bahan Baku Tercukupi

Kota Pekalongan – Suaramerdeka-pantura.com- Menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2021 atau 1442 Hijriyah, Pemerintah Kota Pekalongan memastikan stok komoditi pangan dan bahan baku di Kota Pekalongan tercukupi. Untuk itu, Tim Pengawasan Barang Beredar melakukan pemantauan yang dimulai sejak 5-15 Juli 2021.

Tim yang terdiri dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop-UKM), Satpol PP, Polres Pekalongan Kota, Dinas Kesehatan, Bagian Protokol dan Kompim, Dinas Pertanian dan Pangan, Kesbangpol Kota Pekalongan menyasar pasar tradisional, penjual hewan kurban, pangkalan dan agen LPG, pedagang bakso dan mie, serta toko sembako/mini market.

“Kegiatan ini dilakukan dalam rangka persiapan Idul Adha selama enam hari yakni tanggal 5 hingga 15 Juli. Jadi, untuk hari ini kami mengecek ketersedian bahan baku mori dan LPG di pangkalan dan agen,”ungkap Kepala Bidang Perdagangan Dindagkop-UKM, Sri Haryati SSos MM saat ditemui di Gudang Kain Mori di Jalan Gatot Subroto, Rabu (14/7/2021)

Haryati menyampaikan bahwa hingga hari ini, untuk stok dan harga sembako masih stabil belum ada kenaikan signifikan. Meskipun, beberapa komoditi seperti cabai rawit dan minyak goreng turah harga masih fluktuatif (berubah-ubah).

“Kami juga melakukan pengawasan ke penjual mie dan bakso. Dari 10 pedagang yang kami pantau, ada satu pedagang yang kami temukan, mie dan bakso mengandung bahan tambahan formalin,”imbuhnya.

Sedangkan, ketersedian LPG tercukupi hingga Hari Raya Idul Adha 2021. Begitupula, harga sudah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni di pangkalan LPG sebesar Rp. 15.500 dan harga agen sebesar Rp. 14.250.

“Yang kami pantau, LPG di pangkalan, agen dan Gudang LPG. Memang untuk harga eceran kami tidak memantau. Sebab, harga jual pengecer berbeda-beda. Biasanya ada penambahan biaya lainnya,”katanya.

Di hari terakhir (15/7/2021) pengawasan barang beredar, pihaknya akan menyasar pedagang hewan kurban untuk memastikan daging dan hewan yang beredar di masyarakat dalam kondisi bagus dan layak dikonsumsi.

Terkait, dengan pemberlakukan PPKM Darurat di wilayah Jawa-Bali, Haryati menyebutkan bahwa sejak awal peneraparan PPKM Darurat yakni 3-20 Juli ketersedian pangan di Kota Pekalongan tercukupi.

“Alhamdulilah distribusinya lancar untuk sembako tidak ada kendala. Sehingga stok aman dan harga masih stabil,”pungkasnya.

Sumber : https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-raya/pr-06431065/pemkot-pekalongan-pastikan-pangan-dan-bahan-baku-tercukupi?page=2 

Read More

Pemerintah Genjot Digitalisasi UMKM Agar Tetap Bertahan

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah terus menggenjot digitalisasi usaha mikro kecil menengah (UMKM) sejak awal masa pandemi COVID-19 sebagai upaya mendorong mereka tetap bertahan dalam situasi seperti sekarang ini.

"Adopsi digital di kalangan pelaku UMKM termasuk di bidang kuliner, menjadi program yang terus kami genjot sejak awal pandemi," kata Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dalam pernyataan pers, Selasa.

Oleh karena itu Menteri Teten mengapresiasi langkah-langkah yang platform digital dalam memberikan dukungan kemudahan digitalisasi dan paket bantuan subsidi promo kepada pelaku usaha kuliner baru yang ingin beralih ke online, termasuk UMKM binaan Kemenkop UKM.

Kemudahan yang diberikan platform kuliner digital, menurut Teten, sejalan dengan fokus Kemenkop UKM untuk terus mendukung UMKM agar dapat bertahan.

"Secara jangka panjang, inisiatif ini turut membantu program kami dalam menargetkan digitalisasi UMKM yakni 30 juta UMKM masuk platform digital di tahun 2024," jelas Teten Masduki.

Sementara pegiat UMKM dan pakar komunikasi digital yang juga dosen Universitas Indonesia, Erwin Panigoro, mengatakan bahwa satu tahun lebih menghadapi pandemi, pelaku UMKM dituntut untuk berpikir keras tentang strategi mempertahankan bisnisnya.

"Di tengah kenyataan bahwa banyak UMKM yang harus menghentikan usahanya, kehadiran program dukungan bagi pelaku UMKM kuliner dari GoFood akan memberikan angin segar bagi para pengusaha dan lanskap UMKM di Indonesia agar mereka dapat bertahan, semangat memulai usaha, dan UMKM tetap menggeliat walau di tengah pandemi," katanya.

Erwin melihat, dalam situasi menantang ini, inovasi teknologi dan non-teknologi GoFood terus mendukung para pelaku usaha kuliner dapat berkembang.

"Saya mengapresiasi langkah-langkah GoFood dan mendukung upaya yang tengah dilakukan ini agar senantiasa memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM Indonesia."

Guna mendukung keberlanjutan bisnis kuliner di tengah masa PPKM Darurat, GoFood meluncurkan program dukungan bagi mitra usaha di ekosistemnya.

Dukungan ini berupa tambahan subsidi promo yang sepenuhnya ditanggung Gojek bagi mitra usaha yang bergabung sebelum 1 Juli 2021 dan paket komisi spesial bagi mitra usaha baru yang mendaftar pada periode 1 Juli - 31 Agustus 2021.

"Kami memahami bahwa gelombang kedua pandemi dan PPKM Darurat membatasi para pelaku UMKM untuk beroperasi demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Karenanya, kami konsisten mencari solusi agar mitra usaha dapat terus bertumbuh, salah satunya dengan meluncurkan dukungan tambahan subsidi promo selama periode PPKM Darurat," kata Chief Food Officer Gojek Group, Catherine Hindra Sutjahyo.

Sumber : https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-04430685/pemerintah-genjot-digitalisasi-umkm-agar-tetap-bertahan?page=all 

Read More