Menkop UKM sebut pentingnya konsolidasi pengelolaan hasil pertanian

 

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut pentingnya konsolidasi dalam mengelola hasil pertanian, di antaranya hasil pertanian padi  guna meningkatkan kesejahteraan petani khususnya yang ada di daerah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

“RMP merupakan bagian ekosistem penting dalam produksi pangan. AB2TI ini menjadi salah satu gerakan agar petani sejahtera. Maka, benar yang dikerjakan dari hulu ke hilirnya. Petani berdaulat di bidang benih, dan bagaimana itu diproduksi dan bisa sampai ke pasar. Ini ekosistem yang dibangun,” kata Teten dalam peresmian Rice Mill Plant (RMP) atau Pabrik Giling Beras milik PT AB2TI di Indramayu, Selasa.

Dia menyampaikan apa yang dilakukan oleh Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) dalam membangun ekosistem produksi pangan dengan inovasi teknologi, melalui pembangunan pabrik Rice Mill Plant (RMP)di Indramayu, Jawa Barat (Jabar) merupakan salah satu konsolidasi pengelolaan hasil pertanian.

Ia menegaskan, dalam membangun ekosistem petani yang berdaulat, perlu juga dipikirkan bagaimana konsep integrative farm. Yakni, pabrik RMP yang terhubung dengan supply chain-nya, agar tidak perlu mencari gabah sampai ke luar provinsi.

“RMP milik AB2TI ini memiliki kapasitas produksi 20-40 ton per hari. Maka yang harus dipikirkan selanjutnya, apakah kapasitas tersebut bisa dipenuhi oleh produk gabah petani tersebut. Untuk memenuhi stok gabah diperlukan juga capital (modal) yang kuat,” ujarnya.

Maka selanjutnya, kata Menteri Teten, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) telah melakukan beberapa piloting terkait korporatisasi petani, dengan memberikan pembiayaan atau modal kepada petani-petani di bawah naungan koperasi yang terhubung dengan offtaker.

Salah satunya, model korporatisasi petani dengan pembiayaan pre-financing kepada 1.200 petani di Al-Itifaq Ciwidei, Bandung, Jabar yang memproduksi 8 ton sayur dan buah per hari untuk memasok kebutuhan di pasar ritel modern. Untuk itu LPDB-KUMKM perlu menyuntik pembiayaan Rp900 juta per ton kepada koperasi untuk membeli dari petani secara tunai 100 persen.

Dalam hal ini misalnya, AB2TI dibantu oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar bisa menghubungkan ke offtaker seperti Bulog maupun perusahaan lainnya, yang kemudian pembiayannya bisa dibantu melalui LPDB KUMKM atau perbankan.

“Bantuan pembiayaan diberikan supaya koperasi punya kemampuan membeli 100 persen petani lewat pre-financing,” katanya.

Menteri Teten menegaskan, para petani dalam negeri tidak bisa lagi bertani sendiri-sendiri, melainkan harus kolektif.

"Kita menerapkan korporatisasi. Kita harus bergabung dalam satu koperasi agar terbentuk skala ekonomi. Sendiri-sendiri itu nggak bisa,” katanya menegaskan.

Adanya RMP oleh AB2TI ini diharapkan bisa mengkonsolidasikan hasil tani para petani kecil dengan memotong rantai pasok yang panjang, sehingga keuntungan akan kembali ke petani dan cita-cita untuk menyejahterakan petani dapat terwujud.

“Ekosistem ini yang kita ingin untuk kembangkan. Model bisnis sekaligus ekosistem bisnisnya. Hal ini pun bisa menjadi model korporatisasi, petani padi akan jadi bagian support pembiayaan, bagian ekosistem koperasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, Menkop UKM menegaskan, arah kebijakan pengembangan koperasi dan UKM salah satunya adalah modernisasi koperasi. Modernisasi dilakukan antara lain dengan pemanfaatan inovasi teknologi dan juga bisa masuk ke rantai pasok industri.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum AB2TI Dwi Andreas Santosa mengatakan, dalam mendukung kreativitas petani kecil dalam konservasi benih, pemuliaan, pengembangan, seleksi, tata niaga benih, dan pengembangan teknologi pertanian diharapkan bisa menjadi sumbangan penting bagi masa depan pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani.

“Saat ini, anggota AB2TI tersebar di 125 kabupaten/kota di 25 provinsi, yang ke depannya diharapkan terus tumbuh menjadi organisasi besar,” ujarnya.

Dwi mengaku bangga, di sepanjang tahun 2023 Nilai Tukar Petani (NTP) telah mencapai angka 100, dengan rata-rata tahun lalu mencapai 110 atau membaik selama setahun ini.

“Kami bergerak bersama ribuan petani menghasilkan benih unggul termasuk padi. Mimpi kami mewujudkan petani berdaulat, mandiri, dan sejahtera,” harapnya.

Bupati Indramayu Nina Agustina menyambut baik hadirnya RMP milik AB2TI di Indramayu.

Ia menekankan, pembangunan RMP ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sekitar maupun petani.

“Termasuk harus ada sinergi antara Bulog dengan petani, sehingga tercipta stabilisasi di tingkat produsen dan konsumen. Dan diharapkan bisa menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP),” ucapnya.

Ia mengatakan, melalui Dinas Koperasi dan UKM Indramayu, pihaknya juga terus berupaya menumbuh-kembangkan koperasi dan UMKM sebagai salah satu upaya menggerakkan ekonomi Indramayu. Di samping bertujuan meningkatkan bisnis komersial, juga berlandaskan kesejahteraan sosial.

“Di Indramayu saat ini koperasi pertanian terdapat 38 koperasi, di antaranya 29 aktif dan 9 tidak aktif. Sementara koperasi nelayan sebanyak 26 koperasi, di antaranya 24 aktif dan 2 tidak aktif,” katanya merinci.

Nina menambahkan, Indramayu merupakan salah satu daerah lumbung pangan nasional yang meraih peringkat 1 tingkat nasional sebagai produsen tertinggi beras mencapai 1,8 juta ton per tahun.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menuturkan, ada tidaknya badai El-Nino, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Bapanas agar memiliki stok, tak boleh ada alasan tidak bisa dipenuhi.

“Bulog hari ini memiliki stok 1,76 juta ton. Apalah ini cukup? Belum. Bulog minimal harus punya 3 juta ton. Maka, kami di Bapanas bersama seluruh pihak mendorong produksi dalam negeri. Adanya RMP AB2TI ini diharapkan membantu stok atau cadangan beras Pemerintah,” katanya.

Arief menambahkan, RMP AB2TI menjadi yang pertama bagi petani untuk memiliki kapasitas sebesar 20-40 ton produksi, dan bisa menjadi model untuk daerah lain.

Sehingga, pihaknya sangat mendukung ada penggilingan padi menengah kecil yang berkolaborasi dengan usaha besar, agar produksinya dapat diserap secara optimal.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/4148193/menkop-ukm-sebut-pentingnya-konsolidasi-pengelolaan-hasil-pertanian

Read More

Teten Masduki Ingin Produk UMKM Ikut Dipasarkan di Hotel Berbintang

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berharap produk UMKM bisa dipasarkan di hotel berbintang. /Instagram.com/@tetenmasduki_

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu elemen yang turut terdampak akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM saat ini tengah melakukan berbagai upaya agar bisnis UMKM dapat kembali menggeliat.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berharap produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) bisa masuk dan menggeliat di hotel berbintang.

Menurut Teten Masduki, sinergitas dengan hotel berbintang merupakan salah satu cara yang efektif memperkenalkan produk UMKM untuk bisa bersaing dengan produk lainnya.

"Ini bagus untuk memasarkan produk kita, UMKM yang biasanya dijual di emperan, di warung biasa, tapi dengan begini UMKM tidak dianggap jelek oleh tamu hotel," kata Teten Masduki saat penandatanganan MoU Smesco dan Hotel Papandayan di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 2 April 2021, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Lebih lanjut, Teten Masduki mengatakan produk-produk UMKM mulai dari hal kecil seperti sabun maupun kopi, dapat dihadirkan di hotel karena kualitasnya tak kalah bagus.

Dengan begitu, para pengunjung hotel yang berasal dari wisatawan berbagai daerah dapat mengenal produk tersebut. Alhasil, produk UMKM itu dapat dikenal hingga ke daerah lainnya.

"Karena produk UMKM masuk ke ekosistem hotel berbintang, berarti UMKMnya naik kelas, ini bukan hanya MoU, tapi juga tahapan proses dari kami untuk mendukung UMKM,” katanya.

Melalui langkah ini, branding produk UMKM dapat menjadi narasi yang baik sehingga masyarakat dapat lebih memilih produk UMKM.

"Kalau ini semua jaringan hotel berbintang memberi tempat istimewa bagi UMKM, tak lama lagi UMKM akan terus meningkat,” kata Teten Masduki menambahkan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan 2 tahun mendatang merupakan masa pemulihan ekonomi.

Sehingga, kata dia, proses kerjasama antara UMKM dan hotel menjadi salah satu agenda yang masuk ke dalam target Pemprov Jawa Barat.

Lebih lanjut, Setiawan Wangsaatmaja pun mengapresiasi UMKM dapat masuk ke industri perhotelan besar.

"Kami sangat menyambut sekali Gernas BBI (Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia). Kita masuk industri besar, ini fasenya UMKM," kata Sekda Jawa Barat itu.


sumber : https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011739126/teten-masduki-ingin-produk-umkm-ikut-dipasarkan-di-hotel-berbintang?page=2

Read More

Teten: Pelaku UKM Kuliner Segera Divaksin Covid-19

Menkop UKM Teten Masduki meninjau kick off vaksinasi Covid-19 bagi pelaku UKM yang diselenggarakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Pemprov DKI Jakarta. (Ist)

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan, pihaknya sudah mengajukan agar pelaku koperasi dan UKM di seluruh daerah segera divaksin Covid-19.

Teten saat menghadiri pelaksanaan Kick-Off vaksinasi Covid-19 bagi pelaku UKM yang diselenggarakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Pemprov DKI Jakarta dan Ciputra Group di Jakarta, pada Kamis (1/4), menyampaikan, pelaku UKM di bidang kuliner, khususnya makanan dan minuman akan menjadi prioritas pertama.

Pasalnya, pelaku usaha di sektor kuliner merupakan yang paling banyak berhubungan dengan publik, sehingga rentan terpapar Covid-19. Selain itu, sektor ini tetap berjalan baik di saat pandemi. "Nanti tinggal menunggu jadwal," ujarnya.

Adapun jadwal vaksinasinya, kata Teten, yakni setelah seluruh ASN Kemenkop dan UKM mendapat vaksinasi tahap 2. "Untuk pelaksanaan vaksin bagi pelaku UKM di daerah, akan dilakukan dengan menggandeng Dinas Kesehatan di setiap wilayah di Indonesia," katanya.

Teten mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyusun langkah untuk melakukan vaksinasi di daerah, khususnya bagi pelaku UKM. "Karena mereka masuk dalam kategori pemberi pelayan publik, pelaku ekonomi yang tentu akan berdampak pada ekonomi. Jadi, kita akan segerakan," katanya.

Orang nomor satu di Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM ini optimistis bahwa vaksinasi akan mempercepat pemulihan konsumsi serta mengembalikan potensi pasar yang lebih luas.

"Saya berharap semua pelaku UKM bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah. Sehingga, kita semua bisa menjadi lebih percaya diri," katanya.

Vaksinasi para pelaku UKM kuliner ini akan mendukung kinerja ?sektor ini. "Bayangkan saja, di saat pandemi saja dengan aneka aturan pembatasan, seperti PSBB, sektor kuliner mampu berjalan stabil. Artinya, pascavaksinasi, mereka bisa berjualan kembali secara normal," ujarnya.

Meski demikian, Teten tetap mengingatkan para pelaku UKM dan koperasi, termasuk seluruh masyarakat baik yang sudah maupun belum divaksinasi agar tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Jangan mentang-mentang sudah vaksin, bukan lantas kita bisa seperti dahulu lagi. Kita berada di era New Normal dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan," ucapnya.

?Sementara itu, Managing Director Grup Ciputra, Budiarsa Sastrawinata, mengatakan, tahap awal vaksinasi bagi pelaku UKM akan diberikan kepada 3.000 orang. Sebanyak 1.500 pelaku UKM ditargetkan menerima vaksinasi pada 1 April 2021. Sisanya pada 5 April 2021.

Secara umum, targetnya adalah para pelaku UKM yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kategori UKM ini adalah semua kelompok pengusaha berskala kecil dan menengah, yang berada di pusat perbelanjaan dan kawasan-kawasan perdagangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

"Sesuai arahan pemerintah, pelaksanaan vaksinasi bagi pelaku UKM ini diharapkan bisa mempercepat pemulihan perekonomian RI," kata Budiarsa.

sumber : https://www.gatra.com/detail/news/508135/kesehatan/teten-pelaku-ukm-kuliner-segera-divaksin-covid-19 

Read More

Teten Ungkap Ada ASN hingga TNI/Polri Daftar BLT UMKM Rp 2,4 Juta

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki/Foto: Kemenkop UKM

Program bantuan langsung tunai (BLT) UMKM sebesar Rp 2,4 juta telah disalurkan kepada 12 juta penerima di tahun 2020. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan, ada tiga kendala penyaluran BLT tersebut pada tahun lalu, salah satunya data calon penerima yang tidak sesuai kriteria.
Calon penerima yang tidak sesuai kriteria itu adalah ibu rumah tangga, Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI/Polri, pegawai BUMN, hingga Badan Layanan Umum (BLU) yang mendaftarkan diri ke program tersebut.

"Masih ada calon penerima tidak sesuai kriteria baik ibu rumah tangga, ASN, Anggota TNI/Polri, Pegawai BUMN, BLU yang mendaftar," ungkap Teten dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (1/4/2021).

Kendala penyaluran BLT UMKM lainnya pada tahun 2020 adalah data calon penerima yang tidak valid, di mana data nomor induk kependudukan (NIK) tidak sesuai dengan formatnya.

"Ketiga, kesulitan dalam menghubungi penerima BPUM (bantuan produktif usaha mikro), kendala di lapangan dalam pembagian buku dan penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)," papar Teten.

Kriteria penerima BLT UMKM sudah disosialisasikan sejak 2020, di mana salah satunya tidak diperuntukkan bagi PNS, Anggota TNI/Polri, pegawai BUMN dan BUMD. Adapun kriteria penerimanya sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Punya Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan. Pengusul BPUM meliputi Dinas Koperasi dan UKM provinsi/kabupaten/kota, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian/lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, lembaga penyalur program kredit pemerintah (BUMN/BLU).
4. Bukan PNS, TNI/Polri, pegawai BUMN atau BUMD
5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR
6. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha berbeda dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha atau SKU

Dari penyaluran BLT UMKM tahun 2020, Teten mencatat sebagian besar penerimanya adalah perempuan.

"Penerimanya 12 juta usaha mikro, mayoritas adalah 8,4 juta orang perempuan, dan laki-laki sebanyak 3,5 juta," tutur dia.

Di tahun 2021 ini, pemerintah kembali menyalurkan BLT UMKM, namun nominalnya hanya Rp 1,2 juta. Total penerima yang dialokasikan di tahun 2021 ini adalah sebanyak 12,8 juta usaha mikro.

"Target kita pada tahap pertama penyaluran untuk 9,8 juta usaha mikro. Ini sudah diterbitkan DIPA-nya. Dan tahap kedua sebanyak 3 juta usaha mikro yang belum diterbitkan DIPA, sehingga total penerima BPUM di 2021 adalah 12,8 juta," pungkas dia.


sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5516426/teten-ungkap-ada-asn-hingga-tnipolri-daftar-blt-umkm-rp-24-juta
 

Read More

Menteri Teten Pastikan Aktivitas Usaha Tetap Bergulir di Tengah Pandemi

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (ist/net)

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut adaptasi dan transformasi menjadi kunci kebangkitan UMKM di tengah pandemi COVID-19.

Menteri Teten Masduki, dalam acara webinar Membangun Milenial Produktif melalui Ekonomi Kreatif Berbasis Komunitas, yang diselenggarakan Ikatan Alumni SMAN 5 Bandung, Sabtu (13/2/2021), mengatakan bahwa pemerintah berupaya memastikan berjalannya roda ekonomi dan aktivitas usaha dapat tetap bergulir, meski dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

“Adaptasi dan transformasi menjadi kunci keberhasilan UMKM dan koperasi dalam bertahan dan bangkit dari pandemi,” kata Teten Masduki.

Hal itu dirangkum dalam 4 pilar transformasi yaitu informal ke formal, akses rantai pasok, koperasi modern, dan pencetakan wirausaha muda produktif.

Ke seluruh pilar tersebut diwadahi oleh struktur organisasi dan tata kelola KemenkopUKM yang baru saja diluncurkan serta ditranslasikan melalui program-program dari hulu.

“Seperti akses pemodalan, korporatisasi petani, pelatihan dan pembinaan, hingga hilir yaitu akses pemasaran, transformasi digital,” kata MenkopUKM.

Oleh karena itu Teten Masduki menegaskan koperasi kreatif menjadi salah satu konsep yang semakin relevan dengan milenial karena sangat inklusif. Namun di saat yang sama memungkinkan menciptakan peluang usaha dari hobi, minat, hingga kesenangan yang sama.

“Contoh koperasi kreatif yang sedang kita dorong tercipta saat ini adalah koperasi kreatif film, motor kustom, hingga koperasi berkenaan aspek desain,” kata Teten.

Teten Masduki berharap melalui forum ini tercipta ide-ide brilian serta kolaborasi strategis dalam pengembangan ekraf Indonesia serta pemulihan ekonomi nasional.

Terlebih lagi, bagi Teten, Bandung sebagai bagian dari jejaring kota kreatif dunia telah ditetapkan sebagai UNESCO City of Design.

“Titel ini merupakan bukti nyata bagaimana kolaborasi multistakeholder di Bandung menjadi contoh dan referensi bagi pengembangan UKM masa depan yang berbasis ekonomi kreatif (ekraf) dan teknologi,” papar MenkopUKM.

Teten percaya forum ini dapat menciptakan banyak ide serta menghadirkan kolaborasi bermanfaat bagi para pelaku UMKM khususnya ekraf di Tanah Air untuk meningkatkan daya saing produknya.

Teten menambahkan Badan Pusat Statistik baru-baru ini merilis kinerja ekonomi Indonesia sepanjang 2020.

Meski masih terkontraksi, kata dia, angka ini mengindikasikan tren positif pemulihan ekonomi nasional terus berlangsung. Dari minus 5,32 persen di kuartal II 2020, membaik menjadi minus 3,49 persen di kuartal III, dan minus 2,19 persen di kuartal IV.

“Perkembangan ini tentu memberikan sentimen positif atas upaya pemulihan ekonomi nasional yang sedang berlangsung. Namun demikian para pelaku usaha tetap diimbau untuk terus menerapkan protokol kesehatan,” kata Teten.

Di sinilah, lanjut Teten, pelaku-pelaku ekraf menjadi sangat relevan dan berpotensi muncul sebagai lokomotif pemulihan ekonomi nasional.

“Karena merupakan sektor yang sangat bermodalkan pada kekayaan intelektual serta penciptaan nilai tambah,” kata MenkopUKM.

Dalam kesempatan itu pula, MenkopUKM mengajak semua pihak untuk memanfaatkan program-program berkenaan pengembangan UMKM dan koperasi. Salah satunya melalui LPDBKUMKM yang saat ini 100 persen penyaluran dana bergulir difokuskan untuk koperasi.

“Artinya, komunitas kreatif dan para pelaku usaha di bidang ekraf dapat kita dorong untuk terkonsolidasi dalam format koperasi,” kata Teten.



sumber : https://realitarakyat.com/2021/02/14/menteri-teten-pastikan-aktivitas-usaha-tetap-bergulir-di-tengah-pandemi/

Read More

Teten: Keberadaan ultra mikro membuat pembiayaan UMKM tanpa agunan

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki.

Kementerian Koperasi dan UKM menyambut positif pembentukan holding ultra mikro yang terdiri dari BRI, Pegadaian dan PNM. Holding tersebut bisa mempermudah akses pembiayaan untuk usaha mikro dengan bunga yang rendah. “Ini sangat diperlukan UMKM,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki kepada KONTAN, Selasa (9/2).

Apalagi saat ini porsi kredit perbankan untuk UMKM baru 20%. Padahal pelaku usaha di Indonesia 99% adalah UMKM. Porse kredit perbankan di Indonesia untuk UMKM tersebut yang terendah di sejumla negara Asia. Seperti di Singapura (39%), Malaysia (51%), Thailand (50%), Jepang (66%), Korsel (81%). Padahal penyerapan tenaga kerja UMKM mencapai 97% dari total tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDB mencapai 60%.

Maka untuk mengembangkan usaha UMKM yang diperlukan adalah skema pembiayaan yang modern yang tidak lagi mensyaratkan agunan dalam pemberian kreditnya. Lantaran UMKM rata-rata tidak mempunyai aset yang memadai.

“Saat ini saja pelaksanaan KUR mikro dengan plafon Rp 50 juta, masih banyak bank mensyaratkan agunan, padahal mestinya tanpa agunan,” tutur Teten.

Untuk itu, Teten mengusulkan untuk mengefektikan kembali Jamkrido dan Askrinido untuk melindungi pembiayaan usaha mikro dan kecil supaya perbankan lebih berani lagi mengucurkan kredit ke UMKM.

Ia juga berharap pihak perbankan sudah harus punya skema kredit dengan agunan dalam bentuk SPK (surat Perintah Kerja) bagi UMKM yang memerlukan modal kerja. Ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Cipta Kerja.

Maka dari itu, Kemkop UKM tengah memprioritaskan formalitas usaha mikro yang belum bankable karena tidam mempunyai pencatatan keluar masuk uang. Harapannya dengan formalitas usaha mikro tersebut, bank semakin berani memberikan kredit ke UMKM yang tidak terbatas ke sektor perdagangan saja, tapi juga sektor lainnya. Seperti sektor produksi peternakan, pertanian, perikanan dan pengrajin, yang porsinya masih kecil karena dianggap beresiko tinggi.

Untuk itu Teten harap keberadaan holding ultra mikro ini bisa membuat porsi kredit UMKM bertambah dan terhindar dari pinjaman renterir. Apalagi, saat pembahasan pihaknya sudah mendapat pemberitahuan.

Meski ada holding utramikro, Teten harap program mirco refinancing yang dilakukan oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) tetap berjalan, karena adanya program pendampingan bagi UMKM meski berbunga relatif tinggi. “Menteri BUMN meyakinkan model pemberian kredit dan pendampingan PNM akan dipertahankan,” jelas Teten.



sumber : https://nasional.kontan.co.id/news/teten-keberadaan-ultra-mikro-membuat-pembiayaan-umkm-tanpa-agunan

Read More