Ini Dia Gerakan Mendorong Wirausaha Wanita

 

Jakarta: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan sebanyak 64,5 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. Menurut data UN Woman, satu dari tiga wanita di dunia merupakan pelaku usaha mikro, tapi sayangnya keuntungan rata-rata yang didapatkan oleh perempuan lebih kecil dibandingkan laki-laki.

Fakta tentang kesenjangan inilah yang membuat Coach Yohanes G. Pauly dari Gratyo Practical Business Coaching membuat program untuk para womenpreneur (pebisnis wanita), dan couplepreneur (pasangan pebisnis), serta family business (bisnis keluarga).
 
"Supaya bisnis bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga para pebisnis wanita dan para pasangan pebisnis, dengan memberikan kebebasan finansial dan kebebasan waktu bagi para pebisnis, maka para womanpreneur & couplepreneur ini harus punya empat kaki meja bangun bisnis agar profitable dan auto-pilot. Karena financial & time freedom hanya bisa diraih jika bisnis kita bisnis bisa repeatable, scalable dan sustainable," ujar Yohanes G. Pauly dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Juni 2024.

Dia menuturkan, program mencari wanita dan pasangan pelaku UMKM sebagai calon entrepreneur untuk dilatih gratis oleh perusahaan business coaching kelas dunia menarik minat pebisnis. "Itu terbukti pada Indonesia Mencari Founders 2023 tercatat sebanyak 10 ribu lebih bisnis ikut berpartisipasi. Angka itu melebihi target awal, yakni 1.000 bisnis," tegas dia.
Dia menuturkan pada IMF Season 3 di 2024 ini walaupun dengan target sasaran yang lebih spesifik yaitu womenpreneur dan couplepreneur, antusiasnya juga tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah pendaftar yang menyentuh angka lebih dari 4.000 pendaftar hanya dalam waktu 1 bulan periode.

Dia mengatakan program ini didukung oleh para entrepreneurs lain di bidangnya, seperti Cinta Laura Kiehl, Founder PT Cinta Paras Semesta, Airyn Tanu dari Passion Jewelry, Jessica Lim dari Whitelab, Jeffry Jouw/Jejouw dari USS Networks, Eunike Selomith dari Dr. Soap, Andy Zain dari Kejora Capital, Coach Ferry Dafira dari Gratyo Business Varsity, dan juga Bong Chandra dari Trinity Land.

Pembangunan ekonomi bangsa

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perempuan merupakan penggerak strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal itu karena menjadi mayoritas (64,5 persen) dari jenis usaha di Indonesia.
 
"Besarnya dominasi perempuan sebagai pelaku UMKM, dan besarnya semangat perempuan berhimpun dalam wadah koperasi menunjukkan perempuan mampu sejajar dengan kaum laki-laki untuk turut serta memajukan perekonomian bangsa dan negara," kata Teten.
 
Meskipun dominan, Menkop UKM keuntungan yang didapatkan perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki dikarenakan alat penunjang kegiatan usaha, serta sektor yang ditekuni bukan merupakan sektor yang produktif.  Padahal, menurutnya, Global Entrepreneurship Monitor menyatakan bahwa perempuan memiliki kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
 
Ia menyampaikan seharusnya para perempuan yang menjadi pelaku UMKM dapat memanfaatkan peluang dan potensi di sektor-sektor produktif nasional, seperti pertanian, perikanan, peternakan, serta perkebunan.

Sumber: https://www.medcom.id/ekonomi/entrepreneurship/nbwPz2Bk-ini-dia-gerakan-mendorong-wirausaha-wanita

Read More

Menkop UKM Ajukan Tambahan Anggaran Rp665 Miliar

 

Jakarta: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki mengajukan tambahan anggaran untuk 2025 sebesar Rp665 miliar dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program kementerian, termasuk proyeksi alokasi gaji dan tunjangan pegawai.

"Kami berencana mengajukan tambahan anggaran Rp665 miliar, yang akan dialokasikan untuk pelaksanaan program atau kegiatan," ujar Teten dikutip dari Antara, Senin, 10 Juni 2024.
 
Teten menjelaskan tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk menambah target atau sasaran dalam upaya pengembangan dan pembinaan kepada Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan, serta estimasi kenaikan kebutuhan belanja pegawai.

Lebih lanjut, total kebutuhan anggaran sebesar Rp634 miliar serta proyeksi alokasi gaji dan tunjangan pegawai 2025 untuk 1.103 orang yang terdiri atas 833 pegawai existing dan 270 orang usulan perekrutan pegawai baru CPNS/PPPK.
"Sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp30,58 miliar," kata Teten.

Usulan pagu indikatif

Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp937,16 miliar. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 37,44 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran 2024 sebesar Rp1,49 triliun.
 
Teten juga mengusulkan adanya perubahan pada pagu per program yakni program dukungan management yang semula Rp330 miliar menjadi Rp388 miliar dan program kewirausahaan UMKM yang semula Rp606 miliar menjadi Rp548 miliar.
 
Sementara itu, rancangan program Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2025 melalui masing-masing satuan kerja meliputi Deputi Bidang Perkoperasian untuk industrialisasi Koperasi melalui rantai pasok industri, Deputi Bidang Usaha Mikro dengan memfasilitasi pendampingan dan peningkatan usaha (KUR), serta Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah dengan fasilitasi akses pembiayaan bagi UKM/Sentra.
 
Selain itu, Deputi Bidang Kewirausahaan melalui dengan program pemetaan dan pemeliharaan data UMKM, Sekretariat Kementerian untuk belanja operasional pegawai, belanja operasional barang, LPDB-UMKM melalui penyaluran dana bergulir dan fasilitasi inkubator wirausaha dan LLP-KUKM guna fasilitasi trading house dan center of excellence.

Sumber: https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/0kpPxe5k-menkop-ukm-ajukan-tambahan-anggaran-rp665-miliar

Read More

Transformasi Digital untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

 

Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan komitmennya mengakselerasi transformasi digital di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf).

“Kami menyampaikan Kemenparekraf terus berkomitmen untuk melakukan transformasi digital sehingga meningkatkan peluang bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat terutama dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, dan sisi teknologi maupun sustainability,” kata Menparekraf Sandiaga dikutip dari Infopublik.id, Selasa, 28 Mei 2024.

Lebih lanjut, Menparekraf menyampaikan saat ini masyarakat sedang memasuki era VUCA, yakni gabungan situasi mulai dari volatility (volatilitas), uncertainty (ketidakpastian), complexity (kompleksitas), dan ambiguitas.

Sehingga setiap orang harus memiliki kemampuan adaptif dan eksploratif yang mumpuni. Kemampuan ini sekaligus menjawab tantangan transformasi digital yang semakin kompleks.

"Melalui teknologi, kita benar-benar akan dapat menciptakan solusi untuk beberapa masalah paling mendesak yang kita hadapi secara global, seperti krisis iklim,” jelas Menparekraf.

Menparekraf menyampaikan bahwa dari 72 persen permukaan bumi yang tertutup air hanya satu persen yang bisa diakses dan digunakan sebagai air minum dan keperluan sanitasi. Pemanfaatan teknologi dikatakan Sandiaga, menjadi bagian penting dalam pengelolaan air ke depan.

“Tetapi teknologi memberi kita banyak peluang untuk memecahkan beberapa masalah. Selain itu, kami melihat ketahanan dan praktik berkelanjutan di mana teknologi juga masuk dan memberikan banyak solusi,” ujar Menparekraf.

Menparekraf menjelaskan, akselerasi transformasi digital menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia mengungkapkan, pada 2035 Indonesia membutuhkan sembilan juta talenta digital yang jika dibagi rata, hingga tahun tersebut Indonesia perlu mencetak 600 ribu talenta digital setiap tahun.

“Dan itulah mengapa pemerintah luncurkan INA Digital. Semoga INA Digital yang hari ini baru saja diluncurkan membantu pencapaian target tersebut,” ungkap Menparekraf.

Sumber: https://www.metrotvnews.com/read/bw6CoXXQ-transformasi-digital-untuk-capai-visi-indonesia-emas-2045

Read More

Inovasi Teknologi dan Literasi Keuangan Dorong Perkembangan Pelaku UMKM Indonesia

 

Bangkok: CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra ungkap berbagai dukungan melalui inovasi teknologi dan literasi keuangan mendorong perkembangan pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di di Indonesia.

Dia mengatakan pentingnya dukungan kepada pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), yang sebagian besar didominasi pelaku bisnis mikro, menyumbang hingga 40 persen  dari ekonomi wilayah Asia Tenggara memainkan peran penting sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara seperti Indonesia dan Thailand.

Inovasi teknologi membantu 90 persen  pedagang mikro di Asia Tenggara yang mengalami hambatan seperti akses kredit yang terbatas, tantangan dalam mendapatkan pinjaman karena jaminan yang tidak memadai serta rendahnya literasi keuangan digital, terutama di daerah perdesaan.

Untuk mengatasinya inovasi teknologi akan menyediakan layanan yang mudah diakses kepada segmen yang tidak terlayani, dimana proporsi pinjaman usaha mikro terhadap layanan pinjaman teknologi finansial lebih besar dibandingkan usaha menengah.

infrastruktur digital

Andi menegaskan dalam memastikan inklusivitas, Amartha telah membangun infrastruktur keuangan digital yang menghubungkan bisnis mikro di kota-kota Tier 2 dan 3 di luar Jawa, dengan menawarkan model pendanaan dan pemberian pinjaman yang terintegrasi baik dari sektor institusi maupun ritel.
"Hal ini memungkinkan para peminjam untuk mengakses modal kerja dengan efisien. Selain itu, infrastruktur mereka menyediakan layanan pembayaran dan sistem skor kredit internal, menjadikannya platform keuangan mikro yang paling terintegrasi untuk segmen akar rumput Indonesia," tegas dia dalam keteranganya, Minggu, 5 Mei 2024.
 
Dalam memastikan inklusivitas, Amartha telah membangun infrastruktur keuangan digital yang menghubungkan bisnis mikro di kota-kota Tier 2 dan 3 di luar Jawa, dengan menawarkan model pendanaan dan pemberian pinjaman yang terintegrasi baik dari sektor institusi maupun ritel.
 
"Hal ini memungkinkan para peminjam untuk mengakses modal kerja dengan efisien. Selain itu, infrastruktur mereka menyediakan layanan pembayaran dan sistem skor kredit internal, menjadikannya platform keuangan mikro yang paling terintegrasi untuk segmen akar rumput Indonesia," tegas dia.
 
Lebih lanjut, guna menyediakan ketersediaan akses permodalan yang lebih luas pendirian local branchless agents, yang memberdayakan mitra bisnis lokal lokal di daerah pedesaan menawarkan layanan keuangan digital seperti transfer peer-to-peer, tabungan mikro, dan pembayaran tagihan.
 
"Produk-produk strategis ini memperluas layanan keuangan esensial kepada para pelaku usaha mikro untuk mempromosikan literasi digital dan keuangan dengan menempatkan local branchless agents ke area perdesaan," tegas dia.

tren investasi berdampak

Andi mengatakan perjalanan menuju inklusi akses permodalan bagi usaha mikro turut diiringi dengan meningkatnya tren impact investing. Di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, saat ini menjadi tempat tujuan impact investing yang memungkinkan para investor dan institusi global untuk diversifikasi portofolio di pasar yang berkembang.
 
Dia mengatakan pada periode 2020-2022, impact investor telah berkomitmen lebih dari 67 persen  dari total modal yang diinvestasikan dalam periode 10 tahun sebelumnya dari 2007-2016 di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan percepatan tren aktivitas impact investing di wilayah tersebut.
 
Di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, saat ini menjadi tempat tujuan impact investing yang memungkinkan para investor dan institusi global untuk mendiversifikasi portofolio di pasar yang berkembang serta turut serta memberikan dampak sosial bagi masyarakat.
 
"Kondisi geografis yang luas selalu menjadi fokus utama dalam menyediakan akses permodalan yang merata bagi usaha mikro di Indonesia. Salah satu tantangannya adalah penyaluran modal yang belum merata di luar pulau Jawa,” ungkap dia.

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/05/inovasi-teknologi-dan-literasi-keuangan.html

Read More

BRIN Siap Dukung Transformasi Digital bagi UMKM di Indonesia

 

Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan siap mendukung transformasi digital dalam peluang meningkatkan usaha kecil mikro menengah (UMKM) serta menjawab tantangan di dalamnya, lewat penerbitan sebuah buku.

Transformasi digital dalam peluang dan tantangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) diulas dalam sebuah buku  berjudul “The Digitization of Indonesian Small and Medium Enterprises” yang disusun berdasarkan riset kolaborasi tim peneliti BRIN dari berbagai bidang.

Buku yang diterbitkan oleh Penerbit Springer itu menggambarkan dinamika kondisi digitalisasi UMKM dengan menggunakan pendekatan ekosistem, menceritakan perjalanan transformasi digital yang dijalani oleh UMKM selama dan setelah krisis covid-19.

Transformasi digital, yang dulunya dianggap sebagai pilihan, telah menjadi keharusan bagi UMKM untuk menghadapi berbagai tantangan operasional akibat pandemi, juga menghadapi periode pemulihan ekonomi berikutnya. Didalamnya tergambar bagaimana para pelaku ekonomi merebut dan menciptakan peluang dari perkembangan teknologi digital.

Dalam pengulasannya, diuraikan digitalisasi dari berbagai sudut pandang, terkait diskursus literatur, sumber daya manusia, tata kelola, dan peran berbagai aktor yang terlibat. Buku ini sangat cocok untuk pembaca dari kalangan pemerintah, akademisi, peneliti, pengamat ekonomi, dan praktisi terkait digitalisasi.

Digitalisasi adalah keharusan

Kepala Pusat Riset Pendidikan, Trina Fizzanty, mengatakan digitalisasi bukan hanya tren tetapi keharusan, terutama bagi UMKM yang berjuang untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan global.

"Buku itu menangkap dan menangani isu-isu kritis yang dihadapi oleh UMKM dalam ekosistem digital yang cepat berubah. Sehingga, membuatnya sangat relevan bagi siapa saja yang terlibat dalam atau mendukung sektor tersebut," ujar Trina dikutip dari Infopublik.id, Kamis, 2 Mei 2024.

Trina menguraikan,pendekatan ekosistem digital menjadi lensa bagi penulis buku dalam memahami fenomena transformasi yang bersifat dinamis tersebut. Jadi, tidak hanya mengulas dari sisi makro, tetapi hingga level mikro (UMKM), dan dibahas lintas disiplin ilmu.

Menurutnya, digitalisasi memang telah mendisrupsi berbagai sektor industri, banyak usaha kecil dan menengah (UKM) dengan berbagai keterbatasannya berhasil mengambil manfaat dari keberadaan platform e-commerce. Adanya pandemi covid-19 serta kebutuhan perusahaan platform untuk merekrut sebanyak-banyaknya pengguna, termasuk UMKM, turut mempercepat proses digitalisasi itu.

Namun, tantangannya adalah bagaimana UKM, maupun para pelakunya, bisa terus belajar dan berinovasi untuk bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan bisnis yang makin cepat dan mengglobal.

Ia menuturkan, dalam proses penyusunannya, BRIN bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi di tiga provinsi (Jabar, Sumbar, DIY) untuk melakukan riset lapangan mendapatkan data UMKM. Kegiatan yang juga dilakukan untuk memperdalam riset, diskusi-diskusi dengan banyak pemangku kepentingan di level nasional dan daerah, serta melakukan pendalaman dengan studi kasus pada beberapa UMKM untuk memberikan keyakinan atas kondisi UMKM saat itu.

"Banyak cerita luar biasa bagaimana para pelaku UMKM yang bertahan terhadap desakan ekonomi dengan melakukan terobosan seperti tetap membeli bahan baku lokal ketimbang impor, melakukan kustomisasi dan belajar mempromosikan produknya," tuturnya.

Publikasi buku itu didorong oleh urgensi untuk memperkuat peran UMKM dalam ekonomi digital, mengingat pentingnya peran UMKM dalam perekonomian nasional. Buku tersebut juga memberikan masukan bagaimana kebijakan dapat dirancang untuk meningkatkan inklusivitas digital UMKM, memastikan bahwa mereka tidak hanya bertahan tetapi juga mampu bersaing dan tumbuh di pasar yang semakin terdigitalisasi.

Pemahaman transformasi digital

Ia berharap, dengan hadirnya buku tersebut, akan mengisi pengetahuan yang masih minim dalam memahami transformasi digital UMKM dengan pendekatan ekosistem digital. Di samping kontribusi ilmiah, juga menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merancang kebijakan digitalisasi UMKM yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong praktisi UMKM untuk terus mengembangkan kemampuan digitalnya dan inovasi untuk mampu bersaing.

"Kita ketahui bersama, lanskap bisnis digital akan terus berkembang. Hal itu bisa memberikan kejutan pada pihak-pihak yang tidak membuka dan mempersiapkan diri," ujarnya.

Ia mendorong BRIN supaya terus bersiap dalam riset empiris dan riset kebijakan terhadap peningkatan kompetensi dan pembangunan kultur inovasi. Hal itu sangat mendesak untuk dilakukan dalam menghadapi ekosistem bisnis yang berubah cepat dan padat muatan teknologinya.

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/05/brin-siap-dukung-transformasi-digital.html

Read More

"Salary Mapping", Kunci Pertumbuhan UMKM

 

KOMPAS.com - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pilar penting dalam ekonomi Indonesia, menyokong pemerataan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan berkontribusi pada devisa negara. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021 mencatat 64,2 juta unit UMKM, menyerap 97 persen tenaga kerja, serta menyumbang 57 persen PDB dan 15 persen ekspor nasional. Pengelolaan SDM, termasuk penetapan gaji yang adil, mendukung pertumbuhan UMKM dengan menarik dan mempertahankan talenta terbaik, serta meningkatkan kinerja karyawan. Salary mapping, proses pemetaan gaji, dapat membantu UMKM menetapkan gaji yang sesuai dengan tiap posisi, mempertimbangkan faktor seperti kondisi pasar, pengalaman kerja, dan keterampilan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Salary mapping juga dapat menjadi alat penting UMKM untuk mengelola SDM secara efektif. Dengan menerapkannya, UMKM dapat meningkatkan daya tarik, retensi, motivasi, dan kinerja karyawan, serta efisiensi biaya, keadilan, kesetaraan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Manfaat Salary Mapping bagi UMKM Mengenai konsep salary mapping, berikut merupakan beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh perusahaan yang menerapkannya:

1. Meningkatkan Daya Tarik dan Retensi Karyawan Salary mapping dapat membantu UMKM memberikan gaji yang kompetitif dan adil kepada karyawannya. Hal ini dapat membuat UMKM menarik talenta dan meningkatkan retensi karyawan. Ketika karyawan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil, mereka akan lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan memberikan kontribusi terbaiknya kepada UMKM. 

2. Meningkatkan Motivasi dan Kinerja Karyawan Apabila karyawan merasa digaji dengan adil, mereka akan lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kinerja UMKM secara keseluruhan. 

3. Meningkatkan Efisiensi Biaya Salary mapping membantu UMKM untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kebutuhan sumber daya manusia. Dengan menetapkan gaji yang sesuai dengan nilai pasar, UMKM dapat menghindari overpaying dan underpaying karyawan. Hal ini dapat membantu UMKM menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. 

4. Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Salary mapping menjadikan UMKM untuk memberikan gaji kepada karyawannya adil dan setara. Hal ini dapat meningkatkan moral dan budaya kerja di perusahaan 

5. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi Salary mapping membantu UMKM untuk memastikan bahwa mereka patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Hal ini dapat membantu UMKM menghindari risiko denda dan sanksi dari pemerintah.

1. Menentukan Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Langkah pertama yang dapat dilakukan UMKM untuk mengimplementasikan salary mapping adalah menentukan faktor-faktor yang akan dipertimbangkan dalam penetapan gaji. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi nilai pasar, pengalaman kerja, keahlian, pendidikan, dan kinerja karyawan. 

2. Melakukan Riset Pasar Setelah menentukan faktor-faktor yang dipertimbangkan, langkah selanjutnya adalah melakukan riset pasar untuk mengetahui gaji rata-rata untuk posisi-posisi yang ada di UMKM. UMKM dapat menggunakan berbagai sumber informasi untuk melakukan riset pasar, seperti survei gaji, data BPS, dan situs web lowongan kerja. 

3. Menentukan Struktur Gaji Langkah berikutnya adalah menentukan struktur gaji yang akan digunakan. Struktur gaji dapat berupa gaji pokok, tunjangan, dan bonus. UMKM dapat menentukan struktur gaji yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. 

4. Mengevaluasi dan Memperbarui Salary Mapping Secara Berkala Salary mapping harus dievaluasi dan diperbaharui secara berkala untuk memastikan bahwa gaji yang ditawarkan tetap kompetitif dan merata. UMKM dapat melakukan evaluasi salary mapping setiap tahun atau dua tahun sekali. Penting diingat bahwa ini bukan solusi instan; penerapannya membutuhkan komitmen dan usaha dari semua pihak di UMKM, termasuk manajemen, karyawan, dan konsultan SDM. Beberapa tips untuk menerapkan salary mapping yang efektif di UMKM, yakni dengan melibatkan seluruh pihak terkait, menggunakan data akurat dan terkini, melakukan review dan update salary mapping secara berkala dan mengkomunikasikan dengan jelas kepada seluruh karyawan. Dengan demikian, diharapkan melalui penerapan salary mapping yang baik dapat bermanfaat bagi UMKM, karyawan, dan pemerintah. Penerapannya juga diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan gaji dan tunjangan karyawan, serta dapat meningkatkan daya saing dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/04/salary-mapping-kunci-pertumbuhan-umkm.html

Read More

Perkuat Data Tunggal, Kemenkop UKM Jaring 13,4 juta Pelaku KUMKM

 

Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyampaikan perkembangan terkini terkait pengumpulan basis data tunggal Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) di Indonesia yang telah mencapai angka 13,4 juta pelaku KUMKM.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah mengungkapkan pada 2022 pihaknya telah melakukan survei langsung ke KUMKM di 240 kabupaten/kota dan 34 provinsi di Indonesia dan berhasil mengumpulkan 9,1 juta data.

Sementara pada 2023, Kemenkop UKM bekerja sama dengan Badan Pusat Stastistik (BPS) dalam melakukan sensus/survei yang sama namun di lokasi yang berbeda yakni di 215 kab/kota di 32 provinsi dan berhasil mengumpulkan 4,3 juta data.

"Sehingga total saat ini sudah ada sebanyak 13,4 juta data pelaku KUMKM. Namun belum semua didata secara lengkap. Tahun ini kami berusaha untuk melakukan penambahan data lagi sekitar 4 juta data KUMKM," kata Siti dikutip dari infopublik.id, Minggu, 31 Maret 2024.

Sebagaimana diketahui, pada 2023 BPS juga melakukan sensus pertanian, diharapkan data tersebut bisa terus berjalan dan terintegrasi secara merata.

Siti mengatakan survei langsung Kemenkop UKM bersama BPS di 2023 dilakukan by name by address, serta analisis makro ekonomi dari UMKM.

Upaya tersebut dilaksanakan seiring amanat Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Basis Data Tunggal.

Siti merinci dalam survei yang dilakukan itu meliputi tujuh aspek di antaranya, identitas usaha, marketing, proses produksi, pembiayaan, manajemen organisasi, logistik, maupun Sumber Daya Manusia (SDM), di mana total pertanyaan mencapai sekitar 98 pertanyaan untuk tujuh aspek dimaksud.

dominasi UMKM di Pulau Jawa

Sementara terkait provinsi yang disurvei, ia mengatakan survei dilakukan diseluruh provinsi. Namum dominasi jumlah data KUMKM yang diperoleh masih di Jawa sebagai daerah yang potensial. Siti mengatakan survei memang belum dilakukan menyeluruh, terutama di kawasan yang memang sulit diakses.

“Karena kami melakukan survei langsung, sehingga tantangannya bagaimana infrastruktur akses menuju lokasi dan  sumber secara langsung. Mengingat kami juga masih memiliki kendala akses dan SDM,” kata Siti.

Asisten Deputi Pemetaan Data Analisis dan Usaha Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Adi Trisnojuwono menambahkan pihaknya berupaya untuk mencapai 59 kabupaten/kota di 12 provinsi yang belum sempat terdata.

Terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau seperti Kepulauan Mentawai, Kepulauan Maluku, Kepulauan Riau, dan Papua. Adi menegaskan sasaran pendataan akan diusahakan dengan berbagai cara. Ia juga berharap, tahun ini pendataan akan terus dilakukan.

“Mengingat sebelumnya, KemenKopUKM belum memiliki data lengkap, maka diharapkan dengan pendataan ini menjadi data dasar, sehingga ke depan kami bisa memantau seberapa besar perkembangan yang terjadi terhadap KUMKM,” kata Adi.

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/03/perkuat-data-tunggal-kemenkop-ukm.html

Read More