Menkop UKM: KUMKM Ramadhan Fair dapat meningkatkan omzet pelaku UMKM

 

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan penyelenggaraan kegiatan ​​​​​​KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Ramadhan Fair 1445 Hijriah dapat meningkatkan omzet pelaku UMKM.

"Kegiatan ini bisa meningkatkan omzet para pelaku UMKM," ujar Teten saat membuka kegiatan KUMKM Ramadhan Fair 1445 H, di Kemenkop UKM, Jakarta, Senin.

Teten juga berharap kegiatan Ramadhan Fair tersebut dapat membantu bagi pegawai Kemenkop UKM, pegawai perkantoran di sekitar Kemenkop UKM dan masyarakat umum dalam mendapatkan kebutuhan Ramadhan yang lebih murah.

"Mudah-mudahan Ramadhan Fair ini di satu sisi bisa memberikan kemudahan bagi para pegawai Kemenkop UKM, dan mungkin juga para pegawai kantor-kantor kementerian serta lainnya di sekitar Kantor Kemenkop UKM untuk bisa mendapatkan kebutuhan Ramadhan yang lebih murah," katanya.

Teten mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini, karena menghadirkan berbagai produk KUMKM.

Momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri merupakan waktu yang baik bagi pelaku KUMKM untuk menghasilkan produk-produk kebutuhan masyarakat yang inovatif setiap tahunnya.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat bulan ini dan hari raya menjadi peluang bagi para pelaku KUMKM untuk meningkatkan penjualannya. Kegiatan ini bisa memotivasi para pelaku KUMKM untuk membangun serta mengembangkan usaha.

Sebab pilar ekonomi nasional itu ada di UMKM, sehingga pemerintah bertugas memberikan dukungan pengembangan usaha salah satunya melalui UMKM Ramadhan Fair ini.

Kemenkop UKM mengajak masyarakat untuk datang membeli dan menggunakan produk UMKM sebagai wujud bangga dan cinta produk lokal Indonesia.

Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim mengatakan, kegiatan Ramadhan Fair merupakan acara tahunan untuk mempermudah akses para pegawai mendapatkan kebutuhan dan juga pegawai perkantoran di sekitar Kemenkop UKM, supaya bisa mendapatkan barang-barang berkualitas dan lebih murah selama bulan Ramadhan.

Kegiatan itu diikuti oleh beragam pelaku UMKM, terutama pelaku usaha mikro.

"Ini melibatkan terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang biasa dimanfaatkan selama Ramadhan dan nantinya saat Idul Fitri," kata Arif Rahman Hakim.

Dalam pembukaan kegiatan KUMKM Ramadan Fair ini, Kemenkop UKM juga melakukan pemberian santunan kepada pegawai kementerian dan kaum dhuafa.

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/04/menkop-ukm-kumkm-ramadhan-fair-dapat.html

Read More

Diskop UKM DIY Gandeng BKD DIY Rekrutmen Konsultan PLUT

 

YOGYA, KRJOGJA.com – Rekrutmen Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) telah mencapai tahap Test CAT (Computer Assisted Test), Selasa (25/5/2021) pagi di Balai Latihan Pendidikan Teknis (BLPT) DIY, Jalan Kyai Mojo 70 Yogyakarta.

Rekrutmen oleh Pemda DIY melalui Dinas Koperasi (Diskop) UKM DIY bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY untuk mengisi 4 formasi Konsultan PLUT Bidang KUMKM yang dibutuhkan.

“Proses rekrutmen semuanya dijalankan secara terbuka dan transparan. Semua hasil akan diketahui dan diumumkan secara resmi,” tutur Kabid Layanan Kewirausahaan KUKM Diskop UKM DIY Wisnu Hermawan saat pembukaan Test CAT.

Wisnu menyebutkan pelaksanaan Test Rekrutmen dengan menggandeng BKD DIY sebagai lembaga yang kompeten sebagai bukti akuntabilitas Diskop UKM DIY yang benar-benar mencari sumber daya unggul dan terbaik dari kader-kader yang mendaftar.

“Sebelumnya pengumuman rekrutmen secara terbuka dan diikuti 26 pendaftar. Lolos seleksi administrasi sebanyak 19 peserta kemudian mengikuti test CAT ini. Nantinya akan lolos 12 peserta (3 peserta terbaik dari 4 formasi) untuk mengikuti test akhir berupa wawancara hingga terpilih 4 orang yang akan mengisi formasi yang dibutuhkan,” jelas Wisnu.

Disebutkan 4 (empat) formasi Konsultan Pendamping PLUT yang dibutuhkan masing-masing 1 personil meliputi bidang kerjasama rebranding, bidang IT, kelembagaan dan pemasaran. “Mereka yang lolos sampai Test CAT ini sudah memenuhi persyaratan umum dan kompeten di bidang yang dibutuhkan,” jelas Wisnu.

Sementara Kabid Perencanaan Pengadaan BKD DIY, Harry Susan Pujiraharjo menyebutkan Test CAT yang berbasis komputer ini dengan materi tes kompetensi dasar dan kompetensi bidang terkait UKM dan Koperasi dengan waktu pengerjaan/pelaksanaan 1 jam, dan bisa langsung diketahui hasilnya dari nilai terbaik formasi yang dilamar.

“Setiap rekrutmen tenaga kontrak atau tenaga bantu non PNS, dari anggaran APBN maupun APBD, BKD DIY dapat membantu memfasilitasi pelaksanaan tes. Hal ini berkaitan dengan tupoksi tatakelola manajemen SDM di lingkungan Pemda DIY yang ada pada lembaga BKD DIY sekaligus komitmen institusi sebagai lembaga yang independen dan kapabel dalam proses rekrutmen SDM di lingkungan Pemda DIY,” ucap Harry

Sumber : https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/diskop-ukm-diy-gandeng-bkd-diy-rekrutmen-konsultan-plut/3/

Read More

Pemerintah tuntaskan peta jalan pengembangan UKM 2021-2024

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah menuntaskan roadmap (peta jalan) pengembangan KUMKM rentang 2021-2024 sudah rampung digarap sebagai acuan bagi para pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Staf Khusus Menkop UKM Bidang Ekonomi Kerakyatan, M. Riza Damanik menjelaskan melalui roadmap tersebut, pihaknya optimis akan ada peningkatan signifikan dari kualitas usaha para pelaku KUMKM hingga 2024.Riza menjelaskan setidaknya ada enam indikator dalam roadmap itu, yakni peningkatan kontribusi PDB UMKM, PDB koperasi, ekspor UMKM, pertumbuhan start-up koperasi, koperasi modern, serta UKM naik kelas.

"Pada tahun 202, kita menargetkan PDB UMKM menjadi 62,36%, PDB koperasi 7,54%, serta kontribusi ekspor UMKM 15,12%," kata Riza di Jakarta, Kamis (7/1/2020).

Lebih lanjut, Riza menjelaskan bahwa Kemenkop UKM menargetkan juga pertumbuhan start-up berbasis inovasi dan teknologi sebanyak 900 unit, terciptanya 150 unit koperasi modern, serta 0,55% UKM akan naik kelas pada tahun ini. "Kita dorong agar UMKM naik kelas, koperasi modern tercipta, sekaligus kewirausahaan akan meningkat," ucap dia.

Indikator-indikator tersebut, kata Riza disusun dengan mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain modalitas KUMKM saat ini, kondisi ekonomi baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta masukan dari berbagai pihak.

Untuk itu, ia berharap dari pihak akademisi, asosiasi, serta pelaku KUMKM tetap memberi masukan yang membangun. Dengan begitu, indikator-indikator tersebut akan menjadi acuan kolaborasi pengembangan KUMKM ke depannya.

Riza pun berharap pada 2024 mendatang, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menjadi 65%, PDB koperasi menjadi 11,54%, serta kontribusi ekspor dari pelaku UMKM akan sebesar 21,6%. "Diharapkan juga start-up berbasis inovasi dan koperasi akan mencapai 850 unit pada 2024, koperasi modern berbasis digital 100 unit, serta rasio kewirausahaan menyentuh angka 3,95%," tegasnya.

Menurut Riza, Indonesia saat ini menempati posisi ke-4 negara dengan jumlah start-up terbanyak. Hal tersebut menjadi modal besar untuk mewujudkan start-up berbasis inovasi dan teknologi.

Pengesahan UU Cipta Kerja, lanjutnya, diyakini juga akan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan pelaku koperasi dan UMKM di Tanah Air. "Peluangnya percepatan digitalisasi koperasi justru ada di UU Cipta Kerja. Dengan begitu akan semakin banyak anak muda tertarik menjadi anggota koperasi, mengembangkan usaha berbasis koperasi dan bangga untuk berkoperasi," pungkasnya.

sumber : https://www.kabarbisnis.com/read/28104064/pemerintah-tuntaskan-peta-jalan-pengembangan-ukm-2021-2024

Read More

Kemenkop UKM Rampungkan Roadmap Pengembangan KUMKM

Seorang juru masak memasak dengan kompor yang dialiri bahan bakar gas bumi Perusahaan Gas Negara (PGN) di dapur rumah makan Ponyo, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (29/12/2020). PGN menargetkan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) mencapai 4 juta sambungan rumah (SR) pada tahun 2024 dan berkomitmen menyediakan sumber energi yang bersih serta ekonomis untuk pelanggan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui program Gas Kita. ANTARAFOTO/ Fakhri Hermansyah

Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan bahwa roadmap atau peta jalan pengembangan KUMKM rentang 2021–2024 sudah rampung digarap sebagai acuan bagi para pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Staf Khusus Menkop UKM Bidang Ekonomi Kerakyatan, M. Riza Damanik menjelaskan bahwa melalui roadmap tersebut, pihaknya optimis akan ada peningkatan signifikan dari kualitas usaha para pelaku KUMKM hingga 2024.

Riza menjelaskan setidaknya ada 6 (enam) indikator dalam roadmap itu, yakni peningkatan kontribusi PDB UMKM, PDB koperasi, ekspor UMKM, pertumbuhan start-up koperasi, koperasi modern, serta UKM naik kelas.

"Pada tahun 2021, kita menargetkan PDB UMKM menjadi 62,36%, PDB koperasi 7,54%, serta kontribusi ekspor UMKM 15,12%," kata Riza dalam keterangan di Jakarta, Kamis (7/1).

Lebih lanjut, Riza menjelaskan bahwa Kemenkop UKM menargetkan juga pertumbuhan start-up berbasis inovasi dan teknologi sebanyak 900 unit, terciptanya 150 unit koperasi modern, serta 0,55% UKM akan naik kelas pada tahun ini.

"Kita dorong agar UMKM naik kelas, koperasi modern tercipta, sekaligus kewirausahaan akan meningkat," ucap dia.

Indikator-indikator tersebut, kata Riza, disusun dengan mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain modalitas KUMKM saat ini, kondisi ekonomi baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta masukan dari berbagai pihak.

Untuk itu, ia berharap dari pihak akademisi, asosiasi, serta pelaku KUMKM tetap memberi masukan yang membangun. Dengan begitu, indikator-indikator tersebut akan menjadi acuan kolaborasi pengembangan KUMKM ke depannya.

Riza pun berharap pada 2024 mendatang, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menjadi 65%, PDB koperasi menjadi 11,54%, serta kontribusi ekspor dari pelaku UMKM akan sebesar 21,6%.

"Diharapkan juga start-up berbasis inovasi dan koperasi akan mencapai 850 unit pada 2024, koperasi modern berbasis digital 100 unit, serta rasio kewirausahaan menyentuh angka 3,95%," tegasnya.

Menurut Riza, Indonesia saat ini menempati posisi ke-4 negara dengan jumlah start-up terbanyak. Hal tersebut menjadi modal besar untuk mewujudkan start-up berbasis inovasi dan teknologi.

Pengesahan UU Cipta Kerja, lanjutnya, diyakini juga akan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan pelaku koperasi dan UMKM di Tanah Air.

"Peluangnya percepatan digitalisasi koperasi justru ada di UU Cipta Kerja. Dengan begitu akan semakin banyak anak muda tertarik menjadi anggota koperasi, mengembangkan usaha berbasis koperasi dan bangga untuk berkoperasi," tandasnya. (Yoseph Krishna).

sumber : https://www.validnews.id/Kemenkop-UKM-Rampungkan-Roadmap-Pengembangan-KUMKM-yQi

Read More

Kemenkop UKM Susun 6 Indikator Strategis Adaptasi dan Transformasi KUMKM

 

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang Ekonomi Kerakyatan M. Riza Damanik. Foto: Humas Kemenkop dan UKM

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) menyusun enam indikator strategis adaptasi dan transformasi koperasi dan UMKM.

Meskipun tengah dilanda pandemi Covid-19, Kemenkop dan UKM optimistis kontribusi ekspor UMKM akan meningkat menjadi 15,12 persen pada 2021. Bahkan target tersebut akan ditingkatkan pada 2024 menjadi 21,60 persen.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang Ekonomi Kerakyatan M. Riza Damanik mengatakan saat ini  ekspor UMKM hanya berkisar 14,37 persen.

Menurutnya, pemerintah melalui Kemenkop dan UKM telah memiliki peta jalan pengembangan koperasi dan UMKM 2021-2024.  "Kami ingin menggunakan peta jalan ini sebagai acuan KUMKM di masa depan. Kami optimistis akan ada peningkatan signifikan hingga 2024," kata Riza dalam pemaparan Outlook 2021 Adaptasi dan Transformasi KUMKM di Jakarta belum lama ini.  

Menurut Riza, terdapat 6 indikator strategis untuk mewujudkan koperasi modern dan UMKM naik kelas serta sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Indikator tersebut adalah peningkatan kontribusi produk domestik bruto (PDB) UMKM, PDB koperasi, ekspor UMKM, pertumbuhan start-up koperasi, serta koperasi modern dan UKM naik kelas. 

"Kami dorong UMKM naik kelas, koperasi modern, sekaligus kewirausahaan makin meningkat," ujarnya. Pada 2021, Riza menargetkan PDB UMKM menjadi 62,36 persen, PDB koperasi 7,54 persen, kontribusi ekspor UMKM 15,12 persen, pertumbuhan start-up berbasis inovasi dan teknologi 900 unit, 150 unit koperasi modern dan 0,55 persen UKM naik kelas. 

Menurutnya, indikator itu disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal di antaranya modalitas UMKM dan koperasi saat ini, kondisi ekonomi dalam dan luar negeri sekarang dan ke depannya. Serta masukan-masukan yang datang dari berbagai pihak, termasuk para akademisi, asosiasi, pelaku UMKM dan koperasi serta daerah.

Menurutnya, indikator tersebut  akan menjadi acuan kolaborasi pengembangan koperasi dan UMKM ke depan.  Pada 2024, kata Riza, diharapkan kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menjadi 65 persen, PDB koperasi 11,54 persen,kontribusi ekspor UMKM 21,60 persen, start-up berbasis inovasi dan koperasi 850 unit, koperasi modern berbasis digital 100 unit dan rasio kewirausahaan 3,95 persen. Menurutnya,  Indonesia berada di posisi keempat negara dengan jumlah start-up terbanyak.

Hal itu menjadi modal besar untuk mewujudkan start-up berbasis inovasi dan teknologi.

Selain itu, Riza menegaskan, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja  maka akan mempercepat tumbuh kembangnya koperasi di Indonesia.  "Peluangnya percepatan digitalisasi koperasi justru ada di UU Cipta Kerja. Dengan begitu akan makin banyak anak muda tertarik menjadi anggota koperasi, mengembangkan usaha berbasis koperasi dan bangga untuk berkoperasi," tutup Riza.

sumber : https://www.jpnn.com/news/kemenkop-ukm-susun-6-indikator-strategis-adaptasi-dan-transformasi-kumkm

Read More