 |
| Jaga Stabilitas Ekonomi Selama Pandemi Covid-19, Pemprov NTB Gandeng 5 Ribu UKM /Ahyar/Arahkata.com |
Untuk menanggulangi persebaran Covid-19 sekaligus menggerakan roda ekonomi masyarakat, Pemprov NTB melibatkan 5 ribu pelaku UKM menjadi pemasok barang kebutuhan penanggulangan Covid 19 dan paket bantuan sosial masyarakat.
"Sebagai tindaklanjut dari program Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah agar menyediakan anggaran social security net atau jaring pengaman sosial, kami di NTB tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai. Karena kalau dibagikan uang tunai, tidak menjadi stimulus ekonomi tapi lebih banyak digunakan untuk beli pulsa atau kuota.
Karena itu JPS kami bagikan dalam bentuk barang-barang produksi masyarakat lokal.
Awalnya hanya 400 UKM yang terlibat tapi di bulan ketiga program itu berjalan sudah ada 5 ribu UKM yang bekerjasama. 5 ribu UKM ini kami berikan bantuan modal, pendampingan proses produksi, lalu setelah berhasil produknya diterima oleh Pemprov untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat," ujar Gubernur NTB, Zulkiflimansyah dalam diskusi daring Membangun Daerah Percontohan Pasca-Pandemi Covid-19, yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Center for Indonesia Reform, Jakarta, Jumat 22 Januari 2021.
Zulkiflimansyah menjelaskan peran Pemerintah Daerah dalam membantu menggerakan ekonomi daerah berbasis penguatan UKM sangat diperlukan. Menurutnya, UKM yang dikelola oleh masyarakat terbukti sangat membantu dan efektif menggerakan kegiatan ekonomi masyarakat.
"Saya rasa ini momen yang tepat bagi Pemerintah Daerah untuk membantu mengembangkan UKM dengan berbagai stimulus ekonomi yang terkait dengan program penanggulangan Covid-19.
Di NTB kami menempatkan UKM sebagai aktor penting penggerak ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Karena itu sejak awal kami libatkan UKM dalam pengadaan paket bantuan sosial," imbuh Zulkiflimansyah.Zulkiflimansyah menambahkan kepedulian Pemerintah Daerah pada UKM sangat dibutuhkan. Karena dengan skala produksi yang relatif kecil dan dukungan permodalan yang kurang memadai, UKM tidak dapat bersaing di pasar terbuka. Produk UKM biasanya relatif lebih mahal, persediaannya terbatas dan kemasan yang kurang menarik.
Untuk itu diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk menampung semua produk yang dihasilkan oleh UKM. Dengan menjadikan produk UKM sebagai barang paket bantuan sosial maka masyarakat menjadi tahu keberadaan produk lokal dan pihak pelaku UKM juga bisa mendapat masukan terkait produk yang dihasilkan.
"Dengan berbagai masukan dari para konsumen, secara perlahan pelaku UKM mulai memperbaiki tampilan dan kualitas produknya. Alhamdulillah saat ini program jaring pengaman sosial yang kami sebut JPS Gemilang dapat berjalan dengan baik, bersinergi dengan program penanggulangan Covid-19," tandas Zulkiflimansyah.
Join our webinar "Prepare Your Factory for WFH" pastikan kesiapan teknologi pabrik dalam mencapai transformasi digital di masa pandemi ini - 28 Jan 2021. Daftar segera di EventCerdas.com / https://s.id/epson28jan
0 comments:
Post a Comment