 |
| Seorang pengunjung kafe di Kota Makassar tengah mengakses aplikasi perbankan lewat telepon genggamnya. Foto: SINDOnews |
Layanan digital perbankan kini kian mudah diakses hanya dengan genggaman melalui telepon seluler. Namun tidak semua pihak mampu memanfaatkannya. Salah satunya sektor UMKM yang sejatinya paling membutuhkan akses perbankan untuk meraih pembiayaan.Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Malik Faisal, mengatakan UMKM di Sulsel yang memanfaatkan layanan digital perbankan hanya sekitar 96.000 UMKM. Jumlah itu hanya 8 persen dari total 1,2 juta unit UMKM yang tersebar di 24 kabupaten/kota.
“Tahun ini, kami targetkan bisa meningkat jadi 120.000 unit usaha. Karena itu kami terus mendorong agar UMKM bisa go digital tidak saja dalam akses layanan perbankan tapi juga dalam memasarkan produknya,” ujarnya kepada Sindo Makassar pekan lalu.
Tidak hanya itu, menurut Malik, UMKM di Sulsel yang memanfaatkan program kredit usaha rakyat (KUR) pemerintah juga minim. Tercatat hanya 255.430 debitur UMKM di Sulsel memanfaatkan KUR.
"Realisasi KUR di Sulawesi Selatan sampai Oktober 2020 mencapai Rp6,3 triliun atau 112 persen melampaui target yang sebanyak Rp5,62 triliun. Tahun ini kami harapkan Rp7,6 triliun bisa tercapai,” ungkapnya.
Dinas Koperasi dan UKM Sulsel menargetkan penyaluran KUR tahun ini meningkat. Seiring pemulihan ekonomi nasional dan perpanjangan program subsidi bunga KUR khusus jadi hanya 3 persen selama enam bulan.
"Kebijakan ini bisa mendorong pelaku UMKM di Sulsel berlomba mengakses KUR. Apalagi plafon KUR secara nasional tahun ini naik dari sebelumnya Rp220 triliun jadi Rp253 triliun. Target penyaluran KUR Sulsel pada 2021 juga naik 15 persen dari 2020," katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, dari total 64 juta UMKM di Indonesia, yang memanfaatkan sistem digital baru 13 persen atau sekitar 8 juta saja. Sedangkan untuk wilayah Sulsel, dari 1,2 juta UMKM yang terdata di Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, baru sekitar 8 persen yang melek digital atau sekitar 960 ribu unit usaha.
“UMKM ini yang telah memanfaatkan platform digital, tidak hanya melalui e-commerce, namun juga yang bergabung di aplikasi Gojek, Grab dan lainnya dalam memasarkan produknya,” Malik menjelaskan.
Jalan Panjang Menuju UMKM Melek Digital Perbankan
2021, Tahun Melek Digital
Malik menargetkan, tahun ini jumlah UMKM yang melek digital bisa meningkat jadi 10 persen, atau sekitar 120.000 dari total 1,2 juta unit UMKM di Sulsel. Maka itu, tahun 2021 dicanangkan pemerintah Sulsel sebagai tahun UMKM Sulsel melek digital.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan melakukan kolaborasi, yaitu menggandeng berbagai pihak untuk bersama-sama membantu UMKM di Sulsel. "Jadi kita harus berkolaborasi, tidak bisa kerja sendiri, karena memajukan UMKM adalah tanggung jawab bersama," kata Malik Faisal.
Dinas Koperasi dan UKM Sulsel bermitra dengan banyak lembaga dan perusahaan untuk mendorong UMKM naik kelas dan bisa melek digital. Beberapa di antaranya adalah Bank Indonesia, asosiasi UMKM, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulsel, perusahaan provider hingga platform digital.
Menurut Malik, pandemi Covid-19 semakin memperjelas transformasi model bisnis, di mana memasarkan produk dan membuka akses pasar bagi produk UMKM harus memanfaatkan kemajuan teknologi.
"Kita dorong (UMKM) ke e-commerce, salah satu pembekalan agar bersahabat dengan teknologi agar bisa memasarkan produk secara digital," ujarnya.
Salah satu program yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sulsel adalah kerja sama dengan provider untuk memperkuat infrastruktur jaringan di pelosok sehingga mendukung UMKM yang hendak memasarkan produk dan melakukan transaksi secara digital.
Selain itu, bagi UMKM Sulsel yang onboarding dan sukses bertransformasi ke sistem digital, pemerintah telah menyiapkan hadiah atau reward berupa kuota gratis selama sebulan. Sehingga UMKM yang baru saja memanfaatkan sistem digital tidak lagi terbebani dengan biaya pembelian kuota.
"Pemerintah provinsi dan Pak Gubernur akan memberikan reward bagi UMKM yang pada 2021 ini pertama kali melakukan bisnis online melalui marketplace, seperti Gojek, Grab, dan lainnya. Reward berupa kuota gratis sebulan, jadi di bulan pertama saat masuk marketplace," urai Malik Faisal.
UMKM di Perkotaan
Ketua Asosiasi UMKM Mutiara Timur, Hasidah S Lipung mengaku, dari 2.000 unit UMKM yang tergabung dalam asosiasi, sebagian besar sudah melek digital, utamanya UMKM yang beroperasi di wilayah perkotaan. Sedangkan UMKM yang beroperasi di pedesaan masih minim memanfaatkan layanan digital perbankan.
"Untuk UMKM yang di kota sudah 70 persen yang melek digital perbankan, namun yang di daerah masih sangat terbatas sekitar 25 persen yang melek digital perbankan," kata Ida, sapaan akrabnya.
Terpisah, Pengusaha UMKM Pancake Durian KC Surdatwiyati (39 tahun) mengamini hadirnya layanan digital perbankan sangat membantu nasabah dalam bertransaksi. Apalagi di masa pandemi semua serba terbatas. Seperti pengajuan pembiayaan sangat membantu UMKM karena semuanya bisa dilakukan di manapun dan kapanpun asalkan semua persyaratan sudah lengkap.
“Pembiayaan via digital tentu sangat memudahkan, apalagi sekarang kita harus jaga jarak, jadi tidak ribet ke kantor bank, termasuk berkas semua secara online bisa diajukan,” ujar debitur BNI Kanwil Makassar ini saat dihubungi Sindo Makassar.
Surdatwiyati menuturkan, sudah menjadi debitur BNI sejak 2018 dengan mengajukan pinjaman Rp400 juta program KUR dengan tenor pinjaman 5 tahun. Pada 2021 menjadi tahun ketiga dia menjadi nasabah KUR BNI.
“BNI selalu membantu utamanya diajak pameran ke beberapa kegiatan BNI sehingga dikenal, dari situ tentunya semakin banyak pemesanan. Meski, untuk kondisi pandemi terjadi penurunan,” tuturnya.
Dia mengakui, awal mula memulai usaha dengan kondisi normal sebelum pandemi rata-rata omzet yang diperoleh Rp35 juta per bulan, dengan jumlah karyawan 30 orang. Kini, omzet turun drastis di bawah Rp35 juta, sehingga jumlah karyawan terpaksa dipangkas jadi hanya 10 orang.
Surdatwiyati bersyukur dengan adanya kebijakan stimulus perbankan sehingga dia bisa libur bayar cicilan selama setahun dan hanya membayar bunga. Kondisi inilah yang membuat usahanya yang berlokasi di jalan AP Pettrani, Makassar masih tetap bertahan sampai saat ini.
Adaptasi dengan Pandemi
Situasi pandemi mendorong gaya hidup semua sektor berubah, tak terkecuali perbankan. Jika dahulu layanan tatap muka menjadi hal wajib, kini semua berubah drastis menjadi virtual, termasuk transaksi keuangan. Namun sayangnya tidak semua perbankan mampu beradaptasi dengan dunia digital.
Salah satu bank yang berhasil adaptif dengan dunia digital adalah BNI. Pemimpin BNI Kanwil Makassar, Hadi Santoso, menyatakan BNI telah mengimplementasikan proses pengajuan kredit berbasis digital melalui aplikasi BNI Kredit Digital. Aplikasi ini diluncurkan pada akhir 2016 dan mulai aktif gunakan mulai 2017, dan hingga saat ini terus berkembang.
“Di area Kanwil Makassar sudah ada sebanyak 400 UMKM telah memanfaatkan BNI Kredit Digital e-Form sampai dengan 2020, dengan beragam pengajuan pembiayaan mulai KUR, BNI Wirausaha, BNI Griya dan BNI Kartu Kredit,” jelasnya.
Layanan digital juga bisa digunakan untuk pembukaan tabungan seperti BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis dan BNI Taplus Muda. Sektor usaha yang mendominasi penggunaan e-form BNI ialah perdagangan.
Menurut Hadi, bukan perkara mudah menghadirkan layanan digital tersebut. Sebab tidak semua nasabah mampu memahaminya dengan cepat. Ini karena masyarakat belum terbiasa mengajukan pinjaman secara online, masih terbawa kebiasaan bertemu langsung dengan pegawai bank.
“Solusinya kami melakukan edukasi soal kemudahan pengajuan kredit berbasis digital, serta melakukan pemasaran dan publikasi secara masif ke masayarakat,” ungkap Hadi.
Dia berharap dengan adanya layanan berbasis digital ini akan mempermudah masyarakat, sehingga tidak perlu lagi face to face jika akan mengajukan pinjaman ke BNI.
Bank pelat merah lainnya, Bank Mandiri juga melakukan hal serupa. Regional CEO Bank Mandiri Wilayah X/ Sulawesi dan Maluku, Angga Erlangga Hanafie menyatakan untuk mendukung UMKM, perseroan memberikan solusi pembiayaan yang cepat dan efisien via digital. Mulai digital acquisition, digital payment dan digital financing.
“Sedangkan untuk memperluas layanan bagi UMKM, kami bekerja sama dengan agen branchless banking yang menjadi mitra dalam penyaluran kredit produktif termasuk KUR,” katanya.
Bank Mandiri mengimplementasikan sebuah aplikasi kredit yang disebut Mandiri Pintar (Pinjaman Tanpa Ribet). Aplikasi ini diluncurkan sejak Juni 2020 dan hingga kini sudah menyalurkan pinjaman Rp1,9 trilun untuk Wilayah Sulawesi dan Maluku. Sementara untuk Provinsi Sulawesi Selatan telah disalurkan dana Rp880 miliar.
Aplikasi Mandiri Pintar telah dimanfaatkan 18.460 debitur untuk wilayah Sulawesi dan Maluku, sementara untuk wilayah Sulsel dimanfaatkan 7.314 Debitur. Melalui aplikasi ini, telah disalurkan pinjaman berupa kredit usaha rakyat (KUR) dan non-KUR yakni Kredit Usaha Mikro.
Realisasi penyaluran pinjaman bagi UMKM sepanjang 2020 senilai Rp3,8 triliun diberikan kepada 22.511 debitur, terdiri dari segmen UKM Rp1,6 triliun dan segmen mikro Rp2,2 triliun. Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan realisasi penyaluran pinjaman Rp1,9 triliun diberikan kepada 10.476 debitur.
“Tentunya, dengan membaiknya kondisi perekonomian pada 2021 diharapkan penyaluran pinjaman bagi UMKM dapat meningkat lebih progresif,” ungkap Angga.
Dia menyebut komposisi penyaluran pinjaman UMKM tersebut terbanyak ke sektor konsumsi (fast-moving consumer goods/FMCG) yang mencapai 17%, kemudian sektor pertanian 15% dan sektor peternakan perikanan 8%.
Angga menyatakan dalam memperkenalkan pinjaman berbasis digital tidaklah semulus harapan. Sebab ada saja kendala yang dihadapi seperti soal mengubah perilaku nasabah yang terbiasa datang ke kantor Cabang sekarang untuk mengajukan pinjaman, hingga kendala jaringan internet di beberapa daerah belum memadai.
“Dengan layanan pinjaman berbasis digital maka proses kredit bisa dilakukan lebih cepat, administrasi lebih mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat lebih luas,” dia mengungkapkan.
Masih Tahap Uji Coba
Jika dua bank anggota Himbara tersebut punya kisah sukses beradaptasi dengan dunia digital di masa pandemi, namun kondisi sebaliknya dialami bank daerah yakni Bank Sulselbar. Sebab bank ini masih dalam tahap uji coba penerapan kredit Pundi Usaha Rakyat (PUR) digital bagi usaha mikro.
Direktur Utama Bank Sulselbar, Amri Mauraga, menyatakan segmen kredit selain usaha mikro masih tahap pengembangan. Meski begitu, saat ini Bank Sulselbar telah menggandeng perusahaan teknologi finansial (fintech) Gandeng Tangan untuk mengembangkan sebuah produk yaitu PUR Digital dengan target para pelaku UMKM.
Skema ini mengadopsi platform fintech dalam hal pengajuan kredit atau pembiayaan, para pelaku UMKM dapat mengajukan permohonan pinjaman melalui agen BSSB Trust. “Skema kredit PUR bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat melalui pendekatan dana bank dengan pemanfaatan teknologi,”paparnya.
Bank Sulselbar juga juga memberikan pelayanan Elektronifikasi Transaksi PEMDA (ETP). Amri mengklaim total peningkatan transaksi keuangan melalui channel digital di Bank Sulselbar melesat 82 persen. Saat ini dominasi transaksi offline via teller yang sebelumnya mencapai 80-85 persen, kini tinggal 49 persen. Adapun transaksi via e-channel telah mencapai 51 persen.
“Layanan digital bertumbuh dengan indikatornya transaksi digital eBanking, ATM dan integrasi fintech. Jika dipersentasekan secara keseluruhan nasabah telah beralih ke digital sekitar 25 persen,” katanya.
Hingga Oktober 2020, total outstanding penyaluran kredit ke segmen UMKM Bank Sulselbar telah mencapai Rp2,65 miliar atau triliun? kepada 15.803 debitur UMKM. Sejak awal 2020, pertumbuhan kredit ke segmen UMKM meningkat. Namun sejak pandemi Covid-19, tepatnya pada April hingga Agustus 2020, penyaluran kredit menurun baik dari sisi jumlah debitur maupun dari nilai outstanding.
Perlindungan Nasabah
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi, Maluku dan Papua, Nurdin Subandi menuturkan terus mendorong digitalisasi lembaga keuangan, termasuk perbankan. Sebab, digitalisasi sektor keuangan telah menjadi kebutuhan masyarakat. “OJK ingin ekosistem perbankan digital bisa berkembang pesat sehingga memiliki daya saing tinggi, namun tetap memperhatikan keamanan nasabah,” jelasnya.
Menurut Nurdin, OJK telah menyiapkan infrastruktur pengaturan yang bersifat prinsip sebagai bentuk dukungan ekosistem yang kondusif dalam menjalankan transformasi digital. Di antaranya POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Kemudian POJK Nomor 13 /POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
“Kami mengatur manajemen risiko dalam transaksi digital, kami juga minta bank membuat protokol apabila terdapat gangguan teknis,” ungkap Nurdin.
Nurdin menyatakan hal ini perlu dilakukan pengaturan karena apabila digital banking mengalami kendala, maka nasabah bisa terganggu dan transaksi otomatis akan tertunda. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko yang akhirnya merembet ke masalah kepercayaan nasabah. “Nah hal inilah yang kita mitigasi melalui POJK tersebut,” Nurdin menjelaskan.
Ikuti bagaimana cara TITIPKU membantu UMKM dalam acara StartSMEup Talk - 05 Feb 2021, daftar segera di https://s.id/eventcerdas5feb
0 comments:
Post a Comment