DPR: Transformasi digital harus bermanfaat langsung ke rakyat ASEAN

 

Jakarta (ANTARA) -

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan bahwa transformasi digital berkelanjutan harus membawa manfaat langsung dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di seluruh Asia Tenggara atau ASEAN.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudiana mengatakan hal itu pun perlu dikhususkan bagi masyarakat yang termarjinalkan dan tidak memiliki akses terhadap finansial.

"Transformasi itu harus menyentuh kepada sisi-sisi masyarakat yang termarjinalisasi, dan juga masyarakat yang juga sebelumnya mungkin unbankable," kata Putu dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin.

Adapun Putu menyampaikan hal itu untuk mewakili parlemen Indonesia dalam kegiatan forum tripartit bertajuk ASEAN's Digital Economy & Cyber Resilience di Brunei Darussalam.

Dia mengatakan walaupun pembahasan dalam forum tersebut lebih mengarah pada ketangguhan atau keamanan bidang siber, namun parlemen negara-negara di ASEAN juga harus mendorong pemerintah agar menjadikan transformasi digital itu sebagai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya sesi konferensi dalam forum tersebut, dia pun berharap kepada seluruh pihak membuat masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap finansial untuk juga bisa mendapatkan manfaatnya.

Di samping itu, dia juga mengatakan dukungan semua pihak bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menghadapi digitalisasi di segala sektor sangat dibutuhkan potensi ekonomi digital yang besar.

Untuk itu, dia pun ingin agar transformasi digital berkelanjutan tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga bisnis kecil dan masyarakat luas. Menurutnya sinergi yang baik antara parlemen, pemerintah dan sektor swasta mampu mendorong transformasi digital berkelanjutan.

Sumber; https://www.antaranews.com/berita/4146321/dpr-transformasi-digital-harus-bermanfaat-langsung-ke-rakyat-asean

Read More

BKSAP DPR: Transformasi Digital Harus Menyasar Masyarakat Marjinal

 

KOMPAS.com – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Putu Supadma Rudana mengatakan, transformasi digital dan sustainability harus memberikan manfaat dan kontribusi bagi masyarakat di seluruh kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Bahkan, kata Putu, transformasi tersebut lebih ditujukan untuk masyarakat yang termarjinalkan serta tidak memiliki akses terhadap finansial. 

"Transformasi digital harus menyasar kepada sisi-sisi masyarakat yang termarjinalisasi dan masyarakat yang sebelumnya mungkin belum memiliki akses terhadap finansial (unbankable),” ujar Putu dalam keterangan persnya, Senin (10/6/2024). Hal itu disampaikan Putu usai menjadi panelis pada Forum Tripartite bertajuk "ASEAN's Digital Economy & Cyber Resilience" di Brunei Darussalam, Senin.

Adapun sesi Tripartite Forum Panel: "Digital Transformation and Sustainability" tersebut membahas mengenai ketangguhan (resilience) di bidang digital beserta cyber security. “Namun, menurut saya, pemerintah dan parlemen harus menjadikan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhirnya,” ujar Putu. Selain itu, Putu berharap, dengan adanya sesi conference ini, semua pihak bisa mendapatkan manfaatnya.


Sumber; https://nasional.kompas.com/read/2024/06/10/20042931/bksap-dpr-transformasi-digital-harus-menyasar-masyarakat-marjinal

Read More

Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM

 

KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Achmad Baidowi mengatakan, tingginya tarif cukai membuat para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) rokok terseok-seok.  Baidowi mengatakan, harga cukai yang tinggi tersebut sering kali berujung pada pemasaran produk rokok tanpa pita cukai. Oleh karenanya, diperlukan adanya aturan baru terkait tarif cukai untuk rokok produksi UMKM.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) XI itu mengatakan, para pelaku UMKM rokok juga tidak berniat mangkir dari kewajiban cukai.  “Mereka enggak punya niatan untuk membangkang dan dia enggak mencuri uang negara. Tapi, ada kewajiban kepada negara melalui cukai, tetapi harus terjangkau. Bagaimana cara pengaturannya? Ya, di undang-undang (UU) pengaturannya supaya tidak memberatkan pelaku UMKM,” tegasnya. 

Dia mengatakan itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM) dan Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia  di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2023).

Pada kesempatan itu, Baleg DPR RI menerima aspirasi dari perwakilan petani dan pedagang tembakau serta cengkeh dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Komoditas Strategis Perkebunan.  Oleh karena itu, Baidowi mengusulkan adanya kelas cukai khusus bagi rokok produksi UMKM.  Terlebih, belakangan ini muncul produk-produk rokok dalam skala terbatas dan perhatian pemerintah untuk membina dan memberdayakan UMKM.

“Hari ini kategori cukai rokok ada dua, kategori I dan kategori II. Itu kan ada batasan jumlahnya. Nah, itu mahal sekali bagi pelaku usaha kecil menengah,” ujarnya melansir dpr.go.id. Baidowi mengatakan, situasi itu akan lebih baik jika ada klasifikasi atau diturunkan lagi.

  “Misalnya kelas III, kah, kelas IV, kah, sehingga itu ada klasifikasi. Kalau semua dipaksa untuk memenuhi cukai kategori I dan kategori II, itu berat bagi pelaku UMKM,” ujar politisi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Adapun pertemuan ini merupakan bagian dari partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan RUU tentang Komoditas Strategis Perkebunan yang telah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas.  

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2024/05/28/19452541/tarif-cukai-rokok-tinggi-anggota-dpr-usulkan-ada-klasifikasi-untuk-produk

Read More

Nevi Serukan Pengembangan dan Penguatan UMKM

 

PADEK.JAWAPOS.COM—Dalam pertemuan terbatas Komisi VI DPR dalam mendiskusikan pentingnya pengembangan dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, Anggota DPR RI komisi VI Nevi Zuairina penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pelaku UMKM yang selama ini  dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.

Menurut Nevi Zuarina, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Mereka bukan hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menjadi penggerak utama dalam penciptaan lapangan kerja di negara ini. Oleh karena itu, pembangunan dan penguatan UMKM menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dalam pernyataannya, Politisi PKS ini menekankan bahwa meskipun UMKM telah terbukti tahan terhadap berbagai krisis ekonomi, namun tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia masih sangat nyata.

“Kami melihat bahwa akses keuangan, pemasaran, infrastruktur, regulasi, dan keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan masih menjadi hambatan besar bagi UMKM untuk berkembang,” tambahnya.

Anggota Badan Anggaran DPR ini juga menyambut baik langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah dalam mendukung UMKM, seperti alokasi 40% produk/jasa UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Namun, beliau juga menegaskan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk memperkuat sektor UMKM.

“Kami mendukung pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mendukung UMKM, program pembiayaan seperti KUR dan pembiayaan Ultra Mikro, serta digitalisasi UMKM sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas,” ungkapnya.

Nevi Zuarina juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam mendukung pengembangan UMKM. “Kami percaya bahwa dengan kerjasama yang solid antara sektor publik, swasta, akademi, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan,” tuturnya.

Ia menilai semua pihak terutama pemerintah untuk terus mendukung pengembangan dan penguatan UMKM sebagai salah satu kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Semoga pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia semakin besar baik skala maupun jumlahnya. Pemerintah mesti menjadi inspirator semua pelaku UMKM di negara ini sehingga terus berkembang dan menjadi besar yang pada akhirnya menjadi tiang penyangga utama perekonomian Nasional,” tutup Nevi Zuairina. (cr1)

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/04/nevi-serukan-pengembangan-dan-penguatan.html

Read More