PPIDPM, Upaya Modernisasi UMKM dan Pengelolaan Keuangan Negara

 Wartaniaga.com, Pelaihari – Program Percepatan Implementasi Digital Payment Marketplace ( PPIDPM ) di Wilayah Kabupaten Tanah Laut, sebagai Upaya Memaksimalkan Modernisasi UMKM dan Pengelolaan Keuangan Negara Sehubungan dengan upaya mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital sesuai arah kebijakan APBN Tahun 2021.

Salah satu kegiatan yang dikembangkan oleh pemerintah adalah implementasi program Digital Payment – Market Place sebagai salah satu system pembayaran pada Belanja Pemerintah. Hal tersebut dimaksudkan guna mendorong efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas belanja negara, serta memberdayakan vendor yang sebagian besar merupakan UMKM.

Kepala KPPN Pelaihari Woro Triwening Renggani menuturkan, dalam rangka Implementasi Program Digital Payment pada wilayah Kabupaten Tanah Laut, KPPN Pelaihari telah melaksanakan berbagai upaya antara lain Sosialisasi Implementasi Program Digital Payment – Market Place Belanja Pemerintah kepada seluruh Satker mitra kerja, dan memanfaatkan forum komunikasi dan koordinasi yang intensif antara Satker, KPPN Pelaihari dan pihak bank.

Selain itu KPPN Pelaihari juga berupaya menghimpun data vendor potensial yang akan menjadi mitra pengadaan barang/jasa masing-masing Satker melalui program Digital Payment tersebut.

KPPN Pelaihari juga telah memberikan fasilitasi dan melaksanakan kegiatan Bimtek bersama Bank Mandiri (Digipay 008) dan Bank BRI (Digipay 002) dengan Satker mitra masing-masing bank.

Bahkan KPPN Pelaihari juga bekerja sama dengan mengundang KPPN Singaraja sebagai narasumber untuk membagikan pengalaman keberhasilan implementasi Digital Payment (Digipay) di lingkungan KPPN Singaraja dalam acara bertajuk Sharing Experience Implementasi Program Digital Payment – Marketplace Belanja Pemerintah.

Kegiatan yang diselenggarakan tanggal 19 April 2021 tersebut dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting dan disiarkan secara live melalui Youtube channel KPPN Pelaihari. Sungguh luar biasa pengalaman KPPN Pelaihari dalam menyelenggarakan acara online dengan partisipan zoom meeting mencapai 100 (seratus) partisipan dan Youtube Live tercatat 138 viewer diantaranya adalah pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan satuan kerja di wilayah kerja KPPN Pelaihari, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, KPPN Lingkup Kalimantan Selatan dan beberapa dari luar Kalimantan.

Dalam kesempatan tersebut, Yoyok Yulianto (Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Ditjen perbendaharaan Prov. Kalsel) mengapresiasi kegiatan sharing experience tersebut, serta mendukung program Digipay yang mana didalamnya ada peran UMKM karena merupakan tulang punggung perekonomian kita pada saat ini. Dan juga disampaikan hasil survey persepsi harapan tentang kebijakan digital payment sebagai bahan diskusi kegiatan sharing experience.

Inti kegiatan sharing experience dipaparkan oleh Jordan (Kepala KPPN Singaraja) yang menyampaikan bahwa KPPN Singaraja bersinergi dengan KPPN lain sebagai bagian dari nilai-nilai kemenkeu untuk mencapai tujuan organisasi serta bekerja cepat dan sukses.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan secara detil penggunaan sistem marketplace mulai dari refleksi implementasi marketplace pada KPPN Pelaihari, pengalaman keberhasilan implementasi marketplace pada KPPN Singaraja, dan juga studi kasus pada KPPN Singaraja.

Salah satu studi kasus yang disampaikan adalah pertanyaan “Apa saja syarat bagi satuan kerja dan vendor untuk bergabung di marketplace ?”

” Syarat vendor untuk bergabung di marketplace digipay sangat mudah, antara lain: (1) Memiliki rekening giro/rekening tabungan di bank yang sama dengan rekening satuan kerja (2) Sebaiknya telah memiliki NPWP. Apabila vendor belum memiliki NPWP, pengenaan pajaknya berbeda (3) Memiliki SIUP atau Surat Izin dari RT/RW/Kelurahan setempat atau Surat Izin Usaha lainnya (4) Bersedia mengupload dan mengupdate katalog produk secara berkala. Sedangkan syarat satuan kerja untuk bergabung di marketplace digipay, antara lain: (1) Mengelola uang persediaan (UP Tunai dan/atau UP KKP) (2) Telah memiliki virtual account / menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (3) Bermitra dengan HIMBARA (Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI) ” jelas Woro Triwening.

Turut hadir Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Tri Budhianto yang menjadi keynote speaker menyampaikan dalam menyukseskan program digipay bahwa kita harus menyamakan visi kepada seluruh satuan kerja untuk meningkatkan akuntabilitas dan membantu perekonomian wilayah. Dasar dan teknis pelaksanaan marketplace KPPN Singaraja dapat menjadi acuan namun tetap memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Dari kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan kesiapan KPPN Pelaihari bersama satker di wilayah kerja KPPN Pelaihari semakin matang serta tujuan utama dalam mendukung kebijakan utama APBN dalam rangka mempercepat transformasi belanja negara era digital dapat tercapai dengan baik dan bermanfaat baik bagi pelaku UMKM.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sharing experience tersebut, pada akhir bulan April yang lalu KPPN Pelaihari selaku satuan kerja juga telah melakukan piloting project implementasi digipay – marketplace dengan menggandeng Sabil Computer yang merupakan salah satu UMKM yang menjadi vendor penyediaan perlengkapan dan peralatan computer.

Dalam transaksi menggunakan digipay-marketplace, tahapan dan langkah penggunaan aplikasi digipay sangat mudah dan praktis seperti penggunaan aplikasi belanja online. Dengan memberikan pendampingan singkat kepada petugas operator dan pemilik, Sabil Computer selaku vendor juga kooperatif memberikan respon secara cepat. Sehingga proses pemesanan barang perdana yang dilakukan KPPN Pelaihari, langsung ditindaklanjuti dengan negosiasi harga dan kesepakatan dalam waktu singkat oleh Sabil Computer.

Proses pembayaran menggunakan fasilitas Cash Management System (CMS) BRI berjalan lancar karena koordinasi yang baik antara petugas Operator KPPN Pelaihari, Customer Service BRI Cabang Pelaihari dengan Kantor Pusat BRI, sehingga kendala yang ditemui dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

” Dengan transaksi melalui digipay-marketplace, diharapkan selain memberikan kemudahan dalam berbelanja kebutuhan rutin operasional kantor, juga dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar, karena mendukung pemberdayaan UMKM setempat selaku penyedia barang/jasa ” harap Woro Triweng Renggani.

Sumber : https://wartaniaga.com/2021/05/ppidpm-upaya-modernisasi-umkm-dan-pengelolaan-keuangan-negara/3/