Holding BUMN Ultramikro, Rasio Kredit UMKM di Perbankan Ditargetkan Naik Jadi 30%

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki hadir pada mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Januari 2021. (Foto: BeritaSatu Photo/Ruht Semiono)

Rasio kredit yang diberikan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ditargetkan meningkat hingga 30% dari total pembiayaan industri perbankan nasional. Target ini diyakini bakal tercapai dengan terbentuknya holding BUMN untuk pembiayaan ultramikro (UMi).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pembentukan holding BUMN ultra mikro adalah kebijakan pemerintah yang akan memastikan terjaminnya penyaluran pembiayaan untuk pelaku usaha. Pembentukan holding selain akan menurunkan bunga pembiayaan kepada pelaku usaha UMi, juga prosesnya menjadi lebih mudah dan menjangkau lebih banyak nasabah baru.

“Jadi kita berharap porsi kredit perbankan untuk UMKM setidaknya bisa naik jadi 30% dengan dorongan dari pembentukan holding ini," kata Teten di Jakarta, Kamis (25/3/2021).

Teten mengatakan, keberadaan holding BUMN UMi sangat penting karena saat ini ada banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memperoleh akses kredit ke lembaga perbankan. Berdasarkan data Kemkop UKM, hingga tahun 2020 proporsi pembiayaan UMKM terhadap total kredit perbankan baru mencapai 19,97%.

Jumlah ini masih jauh di bawah angka yang dicatat lembaga perbankan di negara tetangga. Di Singapura, rasio pembiayaan bank terhadap UMKM mencapai rata-rata 39%. Kemudian, rasio kredit yang sama di Malaysia mencapai 50%, Thailand 51%, Jepang 66%, dan Korea Selatan 82%.

“Kami hanya ingin memastikan bahwa penyaluran kredit mikro akan jauh lebih terarah kepada usaha kecil dan mikro yang memerlukan dengan bunga yang lebih rendah, mudah, dan juga ada pertambahan nasabah baru yang signifikan,” katanya.

Holding BUMN untuk ultramikro bertujuan untuk memperluas jangkauan, meningkatkan layanan, dan memberdayakan masyarakat di bidang ultramikro secara berkelanjutan. Sinergi ini rencananya melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Selain itu, integrasi tiga entitas BUMN ini untuk membentuk ekosistem dengan menjaga, mempertahankan pendekatan pemberdayaan sosial PNM, dan model bisnis Pegadaian serta memperkuat peranan BRI sebagai coordinator dan center of excellence.

Sebelumnya, Komisi VI DPR resmi memberikan dukungan bagi pemerintah dalam program pembentukan holding ultramikro. Dukungan resmi ini disampaikan Komisi VI setelah rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir terkait konsultasi pembentukan holding ultramikro, pada Kamis (18/3/2021).

Pada raker tersebut, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan bahwa karakteristik bisnis masing-masing perusahaan calon anggota holding ultramikro akan tetap terjaga. Bahkan, integrasi ini disebutnya bisa menjangkau pelaku mikro secara lebih luas.

"Kita tahu ada 60 juta pelaku mikro, yang baru setengahnya dilayani keuangan formal. Empat tahun ke depan kami pun yakin akan ada akuisisi 30 juta nasabah baru," ujar Tiko.

Tiko mengungkapkan rencana sinergi BRI, PNM, dan Pegadaian sudah mendapat persetujuan dari seluruh regulator yakni OJK, Bank Indonesia, LPS, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan Komite Privatisasi.

Dia juga memastikan efisiensi bisnis yang akan timbul akibat holding akan cukup besar. Potensi efisiensi ini muncul dari terbukanya peluang Pegadaian dan PNM mendapat pendanaan berbiaya rendah dengan mengandalkan dana pihak ketiga (DPK) BRI.

"Jadi cost of fund (CoF BRI) yang rendah tersebut bisa diteruskan lagi ke Pegadaian dan PNM. CoF mereka akan turun secara signifikan, dan bahkan diteruskan efeknya ke nasabah," jelasnya.


sumber : https://www.beritasatu.com/ekonomi/750573/holding-bumn-ultramikro-rasio-kredit-umkm-di-perbankan-ditargetkan-naik-jadi-30