Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran penting untuk perekonomian Indonesia. Ketua Satgas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM OJK Ahmad Buchori mengungkapkan hal ini karena ada 65 juta pelaku UMKM atau 99,99% dari total pelaku usaha.
UMKM menyumbang 60,51% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. UMKM juga menyerap 120 juta tenaga kerja atau sekitar 97% total tenaga kerja Indonesia.
"UMKM memiliki pangsa ekspor 15,65% dari total ekspor nonmigas Indonesia," kata dia dalam media briefing, Jumat (4/2/2022).
Namun saat pandemi COVID-19 melanda, UMKM terdampak ada 84,2% UMKM yang mengalami penurunan pendapatan. Lalu secara umum 8 dari setiap 10 UMKM cenderung mengalami penurunan permintaan.
Buchori mengatakan 62,21% UMKM menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional. "Sekitar 34 dari 10 perusahaan UMKM mengaku mengalami penurunan harga. Pemasaran atau penjualan produk menjadi kendala paling banyak dialami di semua skala usaha," ujar dia.
Selain itu, saat ini UMKM juga masih menemui banyak tantangan, antara lain penyebaran varian Omicron di Indonesia akan cukup berdampak pada penyaluran pembiayaan kepada UMKM, sehingga diperlukan adanya pengendalian pandemi dan program pemulihan UMKM.
Tantangan UMKM
Adanya kebijakan The Fed untuk mempercepat laju pengurangan pembelian aset (tapering) akan berdampak pada kenaikan suku bunga sampai dengan tiga kali pada 2022 yang akan berdampak laju pembiayaan terhadap UMKM.
Masih rendahnya program edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM terkait dengan produk keuangan, sehingga masih tergiur dengan pinjaman online ilegal dan pinjaman dari rentenir.
Perlu adanya peningkatan kesadaran industri jasa keuangan untuk meningkatkan persentase portofolio pembiayaan kepada sektor UMKM hingga 30%, baik melalui paket kebijakan maupun mempersiapkan basis data UMKM yang mampu dimanfaatkan oleh lembaga jasa keuangan untuk mempermudah analisa kredit.
Perlu juga mendorong secara masif program pembiayaan kepada UMKM yang telah ada saat ini, khususnya untuk pinjaman tanpa agunan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema klaster, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kemudahan UMKM untuk go public, dan penyempurnaan kebijakan seperti ketentuan branchless banking.
"Masih terbatasnya produk-produk UMKM lokal yang belum berorientasi ekspor, sehingga perlu adanya jalur pembinaan agar mampu mendorong produksi dan adanya permintaan modal yang naik secara signifikan," jelas dia.
Perlu adanya dukungan penuh untuk mendorong program kolaboratif antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Industri Jasa Keuangan khususnya yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui Gernas BBI, baik mendorong kegiatan business matching, maupun pendampingan untuk go digital serta kemudahan akses permodalan bagi UMKM.
0 comments:
Post a Comment