Ribuan Produk UKM Bandung hingga Bali Berhasil Tembus Pasar Kanada

 

Bandung, IDN Times - Ribuan produk dari 19 usaha kecil dan menengah (UKM) dari Bandung, Yogyakarta, Jakarta, hingga Bali mendapat kesempatan diperjualbelikan di negara Kanada. Setidaknya ada 3.300 produk handicraft dan kriya diberangkatkan ke Kadana dari Bandung atas kolaborasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/ Indonesia Eximbank sebagai Lembaga Keuangan Pemerintah Indonesia dengan Atase Perdagangan (Atdag) Ottawa, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Vancouver, Diaspora Indonesia di Kanada dan Maharani Craft.

Beberapa UKM yang berhasil mengekspor produk mereka ke Kanada antara lain Greater Goods, Sakha, Riani Rattan, Sheo Home Living, Maharani Craft, Machastore, Bali Handy, Orchid, Sahana Craft, dan Matahari Cahaya Dewata dari Bali; Mawar Ketak dan Unique Lombok dari NTB; Mendong Jaya, Studio Dapur, dan Dilmoni Citra Mebel Indonesia dari Cirebon Jawa Barat; serta Multi Kreatif Furnindo, Sabila Craft dari Jawa Tengah, dan Sabila Artshop serta Raya Craft dari Cirebon.

1. Biaya logistik ekspor pun bisa dipangkas

Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi mengatakan, ekspor perdana ini merupakan kelanjutan dari pengiriman sampel dan pameran Toronto Gift Show 2024 pada Januari 2024, di mana Diaspora Indonesia, Hartati Suganda, pemilik Cantiq Living, bertindak sebagai pembeli dan memasarkan produk ramah lingkungan dan produk interior rumah buatan Indonesia di pasar Kanada.

Menurutnya, selama ini LPEI tidak hanya menciptakan UKM ekspor baru, tetapi juga memberikan solusi untuk mengurangi hambatan biaya logistik UKM dan mendorong ekspor berkelanjutan dengan membangun ekosistem ekspor.

"Kolaborasi LPEI dengan ekosistem ekspor diharapkan dapat meningkatkan ekspor mitra binaan LPEI secara berkelanjutan serta memberikan harga produk Indonesia yang lebih kompetitif," kata dia, Selasa (23/4/2024).

2.Sudah mampu salurkan produk ke 170 negara

Pelepasan ekspor ini merupakan bukti bahwa ekosistem ekspor yang dibangun oleh LPEI telah berjalan dengan baik. LPEI, sebagai fasilitator perluasan pasar bagi pelaku ekspor, mendukung berbagai kegiatan business matching yang berkolaborasi dengan ekosistem ekspor dan diaspora Indonesia di luar negeri untuk mempertemukan dan mempromosikan produk UKM Indonesia kepada pembeli di luar negeri.

LPEI sepanjang 2023 telah menyalurkan pembiayaan untuk UKME dan UMBE sebesar Rp14,5 triliun dengan lebih dari 170 negara tujuan ekspor dan menghasilkan 613 eksportir baru. Khusus Penyaluran Khusus Ekspor (PKE), LPEI telah membantu lebih dari 90 produk untuk ekspor ke berbagai negara.

2.UKM Indonesia harus bisa sejahtera

Perwakilan Cantiq Living, Utomo Kuntjoro menjelaskan, berharap hubungan mutualisme yang baik antara pelaku UKM, diaspora Indonesia, Atdag dan ITPC dalam ekosistem ekspor ini dapat mengatasi hambatan produk UKM Indonesia sehingga produk Indonesia dapat bersaing di pasar global.

Irene Setiawati, pemilik Maharani Craft, mengapresiasi komitmen LPEI dalam memajukan UKM Indonesia dengan memperluas jangkauan pasar ekspor bagi pelaku UKM. Saat ini Maharani Craft telah ekpspor ke lima negara, antara lain Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, dan sekarang ke Kanada.

"Kerja sama ini membawa dampak signifikan bagi kami untuk terus melakukan ekspor yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan pelaku UKM Indonesia," kata dia.

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/04/ribuan-produk-ukm-bandung-hingga-bali.html

Read More

Pelaku Usaha Kecil di HSS Diberi Wawasan Manajemen UKM, Ini Tujuannya

 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN- Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (Disnakerkop-UKMP)  Hulu Sungai Selatan melaksanakan Pelatihan UKMP dan Asistensi Klinik UMKM, Selasa (23/4/2024

Kegiatan di Aula Disnakerkop-UKMP itu dihadiri Pj Bupati HSS H Hermansyah dan Ketua TP PKK HSS Hj Rusnawati.

Kadisnakerkop-UKMP Hj Siti Erma menjelaskan, pelatihan tersebut dalam rangka memberikan pemahaman lebih mendalam tentang manajemen koperasi dan pengembangan UKM kepada para pelaku usaha di Kabupaten HSS. 

Adapun pelatihan bidang tenaga kerja, meliputi pemagangan, pelatihan tata boga da latiha mengemudi SIM A.

Di bidang koperasi dan usaha kecil menengah,meliputi pelatihan mengolah bahan makanan, mencukur, kerajinan langka, asistensi klinik UMKM Sosialisasi KUR, dan pelatihan perkoperasian. Sedangkan  di bidang prindustrian, meliputi pelatihan berbahan ikan bagi IKM pangan serta pelatihan pelaporan melalui sistem informasi industry nsional(SINas).

Para peserta akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan di bidang masing-masing oleh instruktur yang berkompeten, disertai praktek. “Kegiatan ini juga dalam rangka meningkatkan kapasitas dan skill para peserta di bidang masing-masing,”kata Siti Erma.   

Sementara, Pj Bupati HSS H Hermansyah setelah meresmian kegiatan tersebut berharap, agenda rutin Disnakerkop UKMP tersebut dipertahankan dan ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitasnya. 

“Jadi tak sekedar sekedar rutinitas. Tapi memiliki visi lebih baik lagi di masa mendatang. Selaras dengan program pemerintah pusat dan Pemprov Kalsel,”katanya.

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/04/pelaku-usaha-kecil-di-hss-diberi.html

Read More

Kemenkop UKM Berupaya Tingkatkan Literasi Keuangan Digital UMKM

 

KEMENTERIAN Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendorong upaya peningkatan literasi keuangan digital dengan menyelenggarakan side event 57th APEC SMEWG, Policy Dialogue on Advancing Financial Inclusion for MSMEs: Understanding the Important Role of Digital Financial Literacy, untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM.

Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing KemenKopUKM Herbert HO Siagian menyampaikan saat ini ketahanan bisnis UMKM merupakan isu yang penting mengingat porsi UMKM sebesar 97 persen dari seluruh bisnis dan mempekerjakan lebih dari separuh tenaga kerja di seluruh ekonomi APEC. Dengan jumlah UMKM yang besar tersebut, sambung dia, apabila didukung oleh ekosistem digitalisasi, maka kontribusinya akan mendorong peningkatan potensi terhadap PDB.

“Tujuan dari forum policy dialogue ini adalah menyediakan forum bagi Ekonomi APEC untuk berbagi pengalaman kebijakan dan pembelajaran tentang bagaimana UMKM dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan perangkat digital untuk mengakses layanan keuangan,” kata Herbert pada Kamis (23/4) di Bali.

Ia berharap, forum ini dapat mengatasi masalah akses UMKM terhadap keuangan dengan memungkinkan UMKM melakukan transformasi digital untuk inklusi keuangan yang lebih baik. Mengingat UMKM dinilai dapat menjadi motor akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, akses terhadap keuangan merupakan aspek penting dalam pengembangan, pertumbuhan, dan kesuksesan UMKM. Namun sayangnya, kata Herbert, sebagian besar UMKM masih menghadapi masalah dalam mengakses keuangan, seperti kurangnya informasi dan akses terhadap layanan keuangan, kurangnya kemampuan digitalisasi, dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan keuangan.

Oleh karena itu, UMKM perlu diberikan dukungan kebijakan, dan kemauan UMKM untuk bertransformasi secara digital. Membekali keuangan digital sangat penting dalam meningkatkan literasi digital pelaku usaha.

“Digitalisasi menjadi kunci dalam rangka meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengembangkan dan memperluas akses mereka ke lembaga keuangan, termasuk sistem pembiayaan digital,” ujar Herbert.

Pada kesempatan yang sama, Director Trade and Economic Analysis Office of the Chief Economist Global Affairs Canada dan sekaligus Chair APEC SMEWG, Aaron Sydor memaparkan ada empat elemen penting dalam meningkatkan literasi digital untuk UMKM.

“Pertama adalah pemberian akses kepada modal dan sumber pembiayaan lainnya, kedua akes kepada jasa keuangan, ketiga akses kepada liberasi keuangan digital, dan yang keempat adalah akses kepada inklusif keuangan,” tutur Aaron.

Senada, Head of the Unit on SME and Entrepreneurship Transformation, OECD, Lucia Cusmano, mengatakan penekanan untuk mencapai inklusi keuangan terdapat pada pendidikan keuangan.

“Tanpa adanya pendidikan keuangan yang membukakan literasi digital, inklusi keuangan lebih lanjut tidak akan tercapai,” papar Lucia.

Di sisi lain, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama KemenKopUKM Henra Saragih menambahkan, forum Tema APEC Policy Dialogue sejalan dengan area prioritas ke-4 APEC SMEWG Strategic Plan for 2021-2024, yakni “Access to finance and alternative financial solutions”, serta Keketuaan Peru pada APEC 2024 yakni Empower, Include, Grow khususnya untuk area prioritas kedua yaitu Innovation and digitalization to promote transition to the formal and global economy.

“Iniasasi project APEC Policy Dialogue merupakan langkah awal Kementerian Koperasi dan UKM dalam upaya mengekskalasi komitmen Indonesia, serta mengambil manfaat konkret forum kerja sama regional bagi UMKM di kawasan, baik sekarang maupun di masa mendatang,” pungkasnya. (Z-6)

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/04/kemenkop-ukm-berupaya-tingkatkan.html

Read More

Kiat Sukses UMKM Hijab Besarkan Bisnisnya

 

MOMSMONEY.ID - Pamor perempuan di bidang kewirausahaan tak dipungkiri menjadi tren di kalangan masyarakat. Apalagi dengan kehadiran era digital yang menjadi ruang bagi para perempuan untuk lebih berani berkarya dan berdaya.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat bahwa 64,5% dari total pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air adalah perempuan. Salah satu diantaranya Nendah Dewi Yuningsih, pemilik usaha hijab asal Cikampek.

Nendah merupakan pemudi asal Cikampek yang membangun bisnisnya bernama Dhinda Hijab setelah dirinya kehilangan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19 di tahun 2020, saat ia berusia 19 tahun.

Dengan dua juta rupiah yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nendah memutuskan untuk menggunakannya sebagai modal awal bisnisnya yang dibangun agar kelak dapat melanjutkan dan membiayai pendidikannya di perguruan tinggi.

Sebagai pebisnis pemula, Nendah menghadapi berbagai macam tantangan operasional seperti kesulitan mempromosikan bisnisnya, penjualan sepi, hingga tantangan pribadi seperti minimnya dukungan dari orang tua, keluarga, dan teman-teman. Meskipun begitu, Nendah tetap bertekad untuk meraih cita-cita dan harapan keluarganya agar ia bisa menjadi anak pertama dalam keluarganya yang meraih gelar sarjana.

“Awalnya aku jualan via media sosial, tapi hal tersebut nggak bertahan lama. Kemudian, aku coba berjualan di Shopee karena lihat kok kayaknya banyak orang di desa aku beli barang di Shopee. Aku juga berusaha mempelajari fitur-fitur dan program yang tersedia di Shopee," ujar Nendah dalam keterangan yang diterima Momsmoney.

Dia menambahkan setelah bergabung dengan Shopee, penjualan meningkat secara signifikan dan omzet tahunan bisnisnya bahkan bisa mencapai miliaran rupiah.

Nendah menjadi contoh sosok Kartini masa kini inspiratif yang telah memberdayakan komunitas di sekitarnya. Memasuki tahun keempat bisnisnya, Nendah kini telah memiliki pabrik konveksi sendiri di Cikampek dan bekerja sama dengan dua pabrik konveksi di Jakarta dan Bandung yang secara khusus memproduksi produk Dhinda Hijab. Saat ini, Nendah berhasil mempekerjakan lebih dari 150 pekerja, baik dari warga sekitar tempat tinggalnya hingga kota-kota lainnya.

Perempuan muda kelahiran tahun 2001 ini menyampaikan ada tiga faktor pendorong utama yang membantunya dalam membangun Dhinda Hijab:

1. Percaya pada kemampuan diri sendiri

Awal mula membangun bisnis, Nendah dipandang sebelah mata oleh teman-teman dan bahkan keluarganya sendiri. Namun hal tersebut tidak membuatnya menyerah, Nendah tetap berusaha percaya pada kemampuannya sendiri dan berusaha mencari motivasi dari lingkungan luar.

“Aku maju mundur banget saat bangun bisnis ini karena tidak dapat dukungan dari orang-orang terdekatku. Aku bahkan sampai konseling ke psikolog. Tapi pengalaman inilah yang membuat aku makin termotivasi untuk membuktikan aku juga bisa sukses. Aku juga mencoba mencari inspirasi dari konten media sosial tentang sesama perempuan yang sukses membangun bisnis. Kuncinya sih kita harus percaya dulu sama kemampuan kita sendiri,” jelas Nendah.

2. Terus belajar untuk melakukan inovasi

Nendah menekankan pentingnya untuk terus berusaha mencoba eksplor dan mempelajari fitur maupun program baru yang bisa membantu mengembangkan bisnis. Seorang pebisnis harus cerdas melihat perkembangan tren yang sedang terjadi di komunitas pelanggannya.

“Aku modal nekat aja dulu, coba belajar fitur-fitur dan program yang ada di Shopee untuk disesuaikan dengan kebutuhan bisnis,” tambahnya.

3. Kegigihan untuk menjalani dan menikmati proses

Naik turun dalam sebuah bisnis adalah hal yang sangat wajar. Namun, Nendah percaya bahwa pengalaman bisnis itulah yang dapat membantunya meraih kesuksesan seperti sekarang ini. Setiap proses perjalanan dalam membangun Dhinda Hijab telah memberikan pembelajaran tersendiri bagi Nendah.

“Banyak temanku yang juga berniat membangun sebuah bisnis, tetap mereka tidak berani memulai karena mereka takut mengalami kegagalan. Menurutku sebagai seorang pebisnis, kita harus bisa lebih berani menikmati setiap proses jatuh bangun dalam berbisnis," ungkap Nendah.

Untuk memajukan UMKM Indonesia dalam menjalankan bisnis online, Shopee memiliki program Kampus UMKM Shopee yang juga diikuti oleh banyak pelaku UMKM perempuan. Program ini menyediakan kurikulum pelatihan yang dapat diikuti secara offline maupun online.

Hingga saat ini, program Kampus UMKM Shopee telah memberikan pelatihan bagi ratusan ribu UMKM. Para penjual juga bisa memanfaatkan fasilitas gedung Kampus UMKM Shopee seperti foto dan livestream studio untuk meningkatkan performa bisnis. Kampus UMKM Shopee tersedia di beberapa kota termasuk Jakarta, Solo, Bali, dan beberapa kota lainnya.

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/04/kiat-sukses-umkm-hijab-besarkan.html

Read More

Laporan Women in Business 2024 Ungkap Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Era Kartini Masa Kini

Jakarta – Setiap tanggal 21 April merupakan peringatan Hari Kartini yang menginspirasi dan memperjuangkan peran perempuan dalam masyarakat di Indonesia. Hari Kartini tidak hanya menjadi momen refleksi atas prestasi Kartini sendiri, tetapi juga menggugah kita untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang adil bagi perempuan di semua lapisan masyarakat.

Hari Kartini merupakan momen penting untuk kita juga melakukan introspeksi diri mengenai kemajuan yang telah dicapai perempuan Indonesia, serta untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender dan keadilan sosial.  

Semangat Kartini masih terus relevan hingga saat ini, dan perjuangannya untuk emansipasi wanita patut kita teladani. Marilah kita bersama-sama terus berjuang untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan sosial bagi semua perempuan di Indonesia.

Sejalan dengan semangat Kartini, tahun ini menandai 20 tahun sudah Grant Thornton mengupas perkembangan peran perempuan yang menempati level manajemen senior perusahaan secara global melalui laporan rutin tahunan “Women in Business” yang mengangkat tema khusus “Pathways to Parity: 20 Years of Women in Business Insights” pada tahun ini. 

Menurut laporan tersebut, meskipun persentase wanita yang menempati level manajemen senior secara global telah meningkat dari 19,4% menjadi 33,5% selama dua dekade, namun lajunya relatif lambat dengan mengalami peningkatan hanya 1,1% dari tahun lalu.

Grant Thornton pun menyebutkan dengan laju seperti ini, kesetaraan tidak akan bisa tercapai hingga tahun 2053. Indonesia sendiri menempati posisi peringkat ke-10 secara global dengan 37% perempuan yang berada di posisi manajemen tingkat senior pada tahun ini, jika dibandingkan dengan tahun lalu, terjadi penurunan persentase 2 poin yang sebelumnya berada di angka 39%.

Meskipun demikian, persentase tersebut masih melampaui angka rata-rata global yang berada di angka 33%.  Laporan juga menyebutkan, posisi manajemen senior yang paling banyak dipegang oleh perempuan adalah Chief Financial Officer (CFO) sebesar 67%.

Posisi kedua diikuti oleh Human Resource Director yang berada di angka 40% dan Chief Marketing Officer (CMO) di angka 36%. Sementara itu, peringkat pertama dalam hal persentase perempuan dalam manajemen senior tahun ini dipegang oleh Filipina (43%), Afrika Selatan (42%), dan Thailand (41%). 

Berdasarkan hal tersebut, Grant Thornton pun mengidentifikasi tiga strategi bagi bisnis untuk mempercepat kemajuan menuju kesetaraan gender dalam manajemen senior: 

Pentingnya Pengembangan Divisi Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) Kepemimpinan dan tanggung jawab untuk pengembangan divisi keanekaragaman, kesetaraan dan inklusi adalah kunci untuk meningkatkan persentase perempuan dalam posisi manajemen senior.

Untuk setiap posisi manajemen senior yang bertanggung jawab atas DEI, persentase perempuan dalam posisi manajemen senior meningkat ketika manajemen C-level, dari jenis kelamin apapun, memimpin bersama seorang pemimpin senior perempuan. 

Kombinasi terbaik adalah ketika seorang Chief Executive Officer (CEO) memimpin pengembangan DEI bersama seorang pemimpin senior perempuan, yang diproyeksi akan meningkatkan persentase perempuan dalam manajemen senior menjadi 39%.

Menerapkan strategi DEI yang dapat diukur

Kedua, untuk mencapai kesetaraan perempuan dalam posisi manajemen senior, bisnis juga harus memiliki strategi DEI yang independen, terlepas dari strategi keberlanjutan perusahaan lainnya seperti strategi ESG. Adanya tolak ukur yang jelas juga bagian penting untuk keberhasilan penerapan strategi DEI ini. 

Kemampuan untuk bekerja secara fleksibel

Strategi terakhir adalah kemampuan untuk bekerja secara fleksibel. Dalam 12 bulan terakhir, terjadi pergeseran pola kerja di kalangan perusahaan secara global. Sekitar 47% perusahaan sekarang lebih memilih untuk menerapkan work from office (WFO), meningkat dari angka 36% tahun sebelumnya. 

Sementara itu, model hybrid, di mana karyawan dapat bekerja dari kantor dan dari rumah, mengalami penurunan dari 53% menjadi 45%. Namun, perlu dicatat bahwa perusahaan yang menerapkan work form office penuh menunjukkan penurunan jumlah perempuan yang menempati posisi manajemen senior, dan penurunannya berada di bawah standar global.

CEO Grant Thornton Indonesia, Johanna Gani, mengatakan, “Untuk menjaga dan mengembangkan kesetaraan serta keberagaman (Diversity, Equity, and Inclusivity), Grant Thornton Indonesia terus melakukan berbagai upaya sejalan dengan pendekatan yang diambil oleh Grant Thornton International Limited (GTIL). 

Perlu adanya peran penting dari para partner di Grant Thornton Indonesia untuk mengimplementasikan strategi ini. Namun, untuk meningkatkan jumlah perempuan di posisi manajemen senior tidak dapat dilakukan secara efektif jika hanya dilakukan oleh pemimpin perempuan senior saja. Perlu adanya kolaborasi dengan pemimpin senior laki-laki dalam menerapkan kebijakan dan merancang strategi DEI ini”.

“Salah satu upaya lain dalam strategi DEI yang dapat dipertimbangkan adalah sistem kerja. Di Grant Thornton Indonesia, kami menerapkan sistem kerja hybrid. Melalui sistem kerja ini, diharapkan karyawan dapat tetap berinteraksi dan bekerja sama dengan tim secara langsung, sambil tetap menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Upaya ini berlaku untuk semua karyawan, baik laki - laki maupun perempuan,” tambah Johanna.

“Strategi DE&I yang dibuat juga harus memiliki pengukuran atau indikator kesuksesannya. Sebagai contoh, dalam proses rekrutmen di Grant Thornton Indonesia, perusahaan sangat memperhatikan dan menghitung keseimbangan antara jumlah karyawan laki - laki dan perempuan. Secara keseluruhan, Grant Thornton Indonesia berkomitmen untuk peduli terhadap lingkungan sekitar dan berupaya terus untuk mengimplementasikan strategi - strategi tersebut guna mencapai tujuan DEI yang diinginkan,” tutup Johanna dikutip VIVA.co.id pada Senin, 22 April 2024.

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/04/laporan-women-in-business-2024-ungkap.html

Read More

Menlu RI: Asia Pasifik pimpin transformasi digital dunia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan bahwa Asia Pasifik saat ini memimpin dunia untuk transformasi digital dengan adanya percepatan transformasi hingga 10 tahun yang terdorong pandemi COVID-19.

Dalam Sidang ke-80 Komisi Ekonomi dan Sosial PBB (UNESCAP) di Bangkok, Thailand, pada Senin, dia mengatakan perkembangan positif itu seharusnya menjadi kesempatan besar bagi negara-negara di kawasan untuk menjadi yang terdepan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat global.

“Internet economy Asia Tenggara sendiri diproyeksi oleh World Economic Forum (akan) mencapai 1 triliun dolar (sekitar Rp16.230 triliun) pada 2030,” kata Retno dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI.

Namun, dia menyoroti paradoks yang terjadi di kawasan, merujuk pada laporan PBB yang menyebut adanya keterlambatan Asia Pasifik untuk mencapai SDGs sampai 32 tahun hingga 2062 akibat COVID-19 dan konflik di berbagai belahan dunia.

Untuk itu, katanya, Indonesia mengedepankan pentingnya inovasi digital untuk mengatasi paradoks ini, yang akan diwujudkan melalui pengembangan digital dalam aspek pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, Retno memaparkan tiga langkah kerja sama dalam kerangka UNESCAP, khususnya untuk mendorong inovasi digital secara inklusif di kawasan Asia Pasifik dalam mencapai target-target SDG.

Langkah pertama adalah pengembangan peta jalan digital terintegrasi.

Retno mengatakan lanskap digital di Asia Pasifik saat ini sangat terpecah. Perbedaan kesiapan nasional dan regional serta kapasitas regulasi disebutnya menciptakan halangan dalam mencapai inovasi digital regional.

Untuk itu, ujar dia, Asia Pasifik perlu mengembangkan peta jalan pengembangan digital untuk memfasilitasi pertukaran teknologi dan kebijakan, menjaring potensi negara-negara, serta menyelaraskan inisiatif yang ada di kawasan itu saat ini seperti di ASEAN dan APEC.

Langkah kedua adalah mempromosikan inklusivitas digital untuk menjembatani kesenjangan digital

“Saya menggarisbawahi adanya gender gap penggunaan internet di kawasan,” kata dia.

Dia menjelaskan bahwa pengguna internet perempuan jumlahnya lebih sedikit dari pengguna internet laki-laki.

“Selisihnya mencapai 264 juta jiwa, atau sekitar 6 persen. Selain itu, kualitas internet juga tidak merata, dan ada juga gap akses internet antara wilayah pedesaan dan terpencil dengan wilayah perkotaan,” paparnya.

Untuk itu, Retno mendorong negara-negara di kawasan tersebut untuk melakukan berbagai inovasi digital yang inklusif, termasuk dengan berinvestasi di perusahaan teknologi keuangan (fintech) dan usaha rintisan (startup) yang dipimpin oleh perempuan, mendorong peningkatan infrastruktur digital, dan memperluas akses untuk pelatihan literasi digital.

Langkah ketiga adalah memastikan penggunaan teknologi yang transformatif untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan.

“Saya sampaikan bahwa emerging technologies seperti AI (kecerdasan buatan) telah memberi warna baru pada hubungan antara teknologi dan geopolitik. Pengunaannya dapat menjadi force for good, atau sebaliknya menjadi niat jahat yang dapat memperdalam rivalitas global,” tutur dia.

Oleh karena itu, Retno menekankan pentingnya tata kelola regional untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dan memastikan kontribusi teknologi untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan yang dapat, pada akhirnya, meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sidang ke-80 Komisi UNESCAP kali ini bersifat strategis dengan mengangkat tema “Leveraging Digital Innovation for Sustainable Development in Asia and the Pacific".

Pertemuan ini menjadi momentum kerja sama negara-negara di Asia Pasifik untuk mendorong pemanfaatan inovasi digital guna mengakselerasi implementasi Agenda for Sustainable Development 2030.

Indonesia juga berperan aktif dalam mendorong pemajuan isu-isu pembangunan dalam pertemuan UNESCAP.

Tahun ini, Indonesia menginisiasi dan menjadi tuan rumah side event dengan tema “Accelerating Ocean-Based Climate Action" yang akan diselenggarakan pada 24 April 2024.

Di sela-sela sidang tersebut, Retno juga melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Eksekutif UNESCAP Armida Alisjahbana.

Keduanya membicarakan kerja sama dan dukungan UNESCAP untuk beberapa inisiatif Indonesia seperti Ocean Policy Dialogue, World Water Forum ke-10, serta mendorong kerja sama ASEAN-UNESCAP dalam kerangka ASEAN Outlook on Indo-Pacific.

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/04/menlu-ri-asia-pasifik-pimpin.html

Read More

Bisnis UMKM Anak Muda di Pemkab Banyuwangi Jadi Percontohan Nasional

 

Suara.com - Anak-anak muda Banyuwangi yang mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, bisnis, dan digitalisasi (startup) beserta turunannya masuk program inkubasi ini yang digagas Pemkab Banyuwangi. 

Dikutip dari kantor berita Antara, pengembangan bisnis mereka akan semakin besar. 

Pasalnya, Kementerian Keuangan menjadikan program Jagoan Banyuwangi sebagai percontohan atau pilot project pengembangan UMKM secara nasional. 

Disebut sebagai Program Jagoan Banyuwangi, usahanya terdiri dari Jagoan Tani, Jagoan Digital dan Jagoan Bisnis.  

Inilah program inkubasi pengembangan usaha anak muda di bidang pertanian, bisnis, dan digitalisasi (startup) beserta turunannya yang digagas Pemkab Banyuwangi. 

"Kami akan berkolaborasi dan melihat secara langsung bagaimana pengembangan dan pembinaan UMKM Banyuwangi yang terkait dengan Jagoan Banyuwangi," ungkap Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Kementerian Keuangan saat bertemu Bupati Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (22/4/2024). 

Adi Budiarso menyatakan kerap mendengar program Jagoan Banyuwangi yang sudah direplikasi daerah lain, sehingga Kementerian Keuangan ingin menyimak bagaimana pengembangannya. Bukan hanya berbasis lokal, juga nasional bahkan internasional. 

Kolaborasi akan berfokus kepada akselerasi para alumni Jagoan Banyuwangi, utamanya dalam soal literasi dan ekosistem keuangan. 

Dengan pengetahuan ini diharapkan bisa memperluas literasi keuangan dan menambah peluang usaha anak-anak muda di kabupaten ujung timur Pulau Jawa, yaitu Pemkab Banyuwangi. 

"Kami akan mengenalkan teman-teman Jagoan Banyuwangi dengan ekosistem keuangan yang lebih luas, di antaranya Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LSP) serta instansi terkait seperti Bea Cukai, dan sebagainya," ujar Adi Budiarso. 

Dengan model semacam ini maka program Jagoan Banyuwangi diharapkan bisa menjadi percontohan pengembangan UMKM di tingkat nasional. 

"Kami berharap nantinya ini bisa menjadi best practice intervensi pemerintah yang bisa membuat UMKM naik kelas," tandas Adi Budiarso. 

"Dengan menghubungkan atau connect bersama ekosistem keuangan dan pasar, para mentor yang dilibatka,n juga praktisi langsung, tentunya peluang pengembangan usaha para peserta Jagoan Banyuwangi akan semakin besar. Harapan kami, akan semakin lebih banyak mereka yang eksis mengembangkan usahanya," sambut Ipuk Fiestiandani, Bupati Banyuwangi. 

Ia berharap kolaborasi bersama Kemenkeu ini akan meningkatkan kualitas program Jagoan Banyuwangi. 

Sumber: https://www.startsmeup.id/2024/04/bisnis-umkm-anak-muda-di-pemkab.html

Read More