Mendigitalkan UMKM di Pelosok Kalbar

KAYONG UTARA - Perekonomian Indonesia termasuk di Kalimantan Barat banyak bergantung oleh UMKM, yang saat ini jumlahnya mencapai 60 juta Pelaku UMKM.

Saat pandemi Covid-19 terjadi, kombinasi risiko penularan Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro turut mempengaruhi kinerja UMKM tak terkecuali di Kalbar, baik dari sisi penawaran maupun permintaan.

Masih kurangnya digitalisasi UMKM nasional menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi kinerja UMKM saat ini.

Padahal, tingkat kepemilikan smartphone serta penetrasi internet yang tinggi, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar. Potensi ini secara pararel dapat turut mendorong produktivitas UMKM termasuk di masa pandemi ini serta berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Semangat inilah ikut dirasakan perempuan-perempuan yang tergabung dalam UKM Kayong Lestari di Desa Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.

Mereka bahu membahu memproduksi produk turunan kelapa manisan kelapa, musekat, keripik, dodol, kue kering, tepung, minyak kelapa, VCO dan lainnya. Kenapa kelapa? Karena bahan baku tersebut melimpah di sana. Bahkan cemilan yang dibikin merupakan makanan yang nyaris punah.

Perjuangan mereka pun semakin berbuah manis pasalnya pada April 2021 lalu, produk yang mereka hasilkan dan dibranding “Cocoyong Manisan Kelapa” Produk Kelapa Olahan Kayong ini bisa mengantongi sertifikasi Halal.

Kepala Divisi Pengembangan Ekraf Gemawan sekaligus pendamping dari kelompok perempuan UKM Kayong Lestari ini menuturkan untuk penjualan mereka memakai sistem digital pula. Yakni dengan memanfaatkan akun Facebook untuk memperluas market.

“Di kampung pengguna Facebook ramai sekali. Ini berguna bagi ibu-ibu dalam menjual produk olahan kelapa tersebut. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, maka penjualan sistem online sangat membantu,” ujar Ica sapaan akrabnya pada tribunpontianak.co.id, Jumat 21 Mei 2021.

Semula kelompok perempuan ini hanya ibu-ibu rumah tangga yang kemudian lewat program Responsive Innovation Fund (RIF) dilatih untuk melakukan pengembangan ekonomi lokal.

Ini merupakan bagian dari National Support for Local Investment Climates/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSLIC/NSELRED), kemitraan antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Pemerintah Kanada.

“Kayong Utara menjadi satu di antara kabupaten yang terpilih dalam program RIF Tahap II. Pelatihan yang kami berikan seperti analisa vulue chainnya, penguatan dan pengembangan kelembagaannya, pemasaraa, branding, packaging, pengolahan produknya, sampai masalah bagaimana mereka mesti mahir mengelola keuangan, serta organisasi,” papar Ica.

Terkait memanfaatkan pemasaran digital, para perempuan ini diajarkan pula untuk optimasi sosial media. Misalkan memanfaatkan Instagram Bisnis, Google My Business, Facebook Bisnis. Oleh karena sebelumnya mereka lebih banyak memanfaatkan akun pribadi terutama Facebook.

Lalu, agar menciptakan produk yang diposting menggiurkan, mereka dilatih dalam membuat foto produk serta pembuatan caption yang menarik.

“Namun tantangan banyak sekali. Mereka belum bisa menaikkan level terkait promosi usaha lebih lanjut. Belum lagi Foto produk yang masih minim. Untuk jualan lebih banyak pakai Facebook. Tapi meski demikian ini sudah sangat membantu, reseller banyak juga yang berdatangan dari postingan tersebut bahkan dari luar daerah Kayong Utara,” ujarnya.

Ica menilai pendampingan lebih lanjut terus dilakukan termasuk mengikutkan para kelompok perempuan ini dalam pelatihan. Seperti sebelumnya mereka hadir dalam International Development Week (IDW 2021).

Tujuannya untuk memberikan pengalaman mengembangkan usaha serta membangun pola pikir baru dalam menghadapi tantangan, peluang dalam mengembangkan strategi bisnis khususnya bagi kaum perempuan.

“Terutama bagaimana strategi yang bisa kita lakukan agar usaha yang dijalankan tetap bertahan seperti di masa pandemi ini atau situasi buruk lainnya,” ungkapnya.


Kolaborasi Makro dan Mikro

Dampak pandemi bagi pelaku UMKM tak hanya dirasakan di kota besar, di daerah-daerah pun ini turut terjadi.

Ketua Bidang 6 HIPMI Kalbar, M Rizal Edwin, menjelaskan segala risiko dan bencana memang sudah harus disiapkan sebelum memasuki masa sulit saat berbisnis. Makanya pedagang dan pebisnis itu beda. Jika pedagang ,tidak memiliki struktur seperti para pebisnis, disitulah edukasi muncul untuk menggerakkan roda masyarakat agar berpikir secara luas untuk bisa menjadi seorang pebisnis.

"perdagangan online (bisnis) memberi manfaat yang dahsyat bagi ekonomi suatu bangsa misalnya Indonesia sebagai pasar terbesar untuk e-commerce di Asia Tenggara. Ini potensi yang luar biasa besar, apalagi ekonomi digital di Indonesia menurut laporan Google menyumbang 11% dari GDP di Indonesia,” ungkapnya saat menjadi pembicara di Tribun Pontianak Official Podcast.

Menurutnya pemerintah saat ini seharusnya jeli. Satu diantara pendorong ialah gadget atau handphone. Sudah seharusnya, pelaku bisnis bisa diedukasi melalui satu genggaman tangan, dan berinovasi dengan banyaknya aplikasi gratis yang tersedia.

"Saya sendiri memfokuskan untuk mengajak para pelaku bisnis agar tidak kalah dalam hal strategi marketing. Dengan begitu, strategi yang tepat di masa pandemi ialah melalui pemanfaatan gadget dan media sosial, tanpa harus membuka toko," terangnya.

Efisiensi waktu dan tempat untuk berbisnis dikatakannya bisa dimana saja. HIPMI sendiri memiliki program yang sudah diajukan pada pemerintah melalui pendekatan edukasi digital. Misalkan dinas terkait memberikan pelatihan gratis. Pasalnya pelaku usaha sudah mulai melek digital dan ini terjadi tidak hanya di kota besar, tapi di pelosok sana.

Bahkan dia berharap pelaku usaha besar turut merangkul pelaku usaha mikro ini. Bisa saja karena masalah akses permodalan sehingga mereka sulit berkembang. “Sudah seharusnya kita berkolaborasi antara pelaku makro dan mikro tersebut bisa saling bahu membahu untuk menjadi pebisnis,” sampainya.

Ketua Umum DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Kalimantan Barat, Oktavia peran IWAPI ditengah bagi pengusaha wanita IWAPI selalu berupaya mengembangkan kemampuan dan membendayakan para anggotanya.

Satu di antara pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan anggota dalam mengelola usaha, meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola usaha serta mendapatkan akses teknologi baru pemasaran dan pembiayaan. Anggota Iwapi sebagian besar adalah para pengusaha kecil dengan persentase mencapai 85 persen.

"Langkah strategis yang dilakukan adalah memberdayakan dan memperkuat anggotanya dalam mengelola usaha, memberikan pelatihan, keterampilan teknis, manajemen sumber daya manusia, dan networking khusus UMKM IWAPI memberikan pelatihan manajemen keuangan karena UMKM biasanya dikelola secara rumahan, artinyanya belum secara profesional dikelola," ujar Okta.

Pemberdayaan perempuan untuk keluarga yang dapat hidup mandiri secara ekonomi merupakan target Iwapi jangka panjang. Melalui gerakan ini diharapkan para wanita tergerak untuk bisa mendiri secara ekonomi dengan menjadi womenpreneur atau pengusaha wanita.

QRIS & Upaya Ciptakan Ekosistem Digital

Bank Indonesia (BI) terus bersinergi mendukung Pemerintah mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja (BWI). Komitmen tersebut antara lain diwujudkan melalui penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2021 seri 1 bertema “Sinergi, Globalisasi, dan Digitalisasi UMKM dan Sektor Pariwisata" yang digelar pada 3-31 Maret 2021 di Lombok dan turut disiarkan secara virtual termasuk di Kalbar.

Kepala Kantor Perwakilan BI Kalbar, Agus Chusaini, menjelaskan kegiatan KKI tidak saja memperkenalkan produk premium UMKM yang sudah melalui proses kurasi, tetapi juga memfasilitasi business matching, business coaching, workshop dan relasi bisnis UMKM.

“Kegiatan KKI ini juga merupakan salah satu dukungan BI dalam Gerakan Nasional #BanggaBuatanlndonesia (Gernas BBI) yang mempersiapkan UMKM memasuki ekosistem digital,” jelas Agus Chusaini.

Tak hanya itu, BI Kalbar memastikan transaksi ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, meluasnya pembayaran digital dan akselerasi digital banking.

Agus Chusaini mengakatakan ini satu di antaranya ditunjukkan melalui peningkatan jumlah Merchant QRIS di Kalbar sebanyak 70.533 pada bulan Maret 2021 dari 65.700 pada bulan sebelumnya.

“Bank Indonesia Kalbar telah melaksanakan berbagai upaya dalam mendukung implementasi QRIS di Kalbar pada tahun 2021, di antaranya sosialisasi kepada UMKM, Pedagang Pasar di kawasan perbatasan, Kawasan Wisata, dan Aparat Penegak Hukum,” ujarnya.

BI terus menggalakan penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS) termasuk di wilayah perbatasan Indonesia. Pada 2 Maret 2021 lalu dilakukan Sosialisasi dan Edukasi QRIS di wilayah Perbatasan serta Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di wilayah NKRI.

BI bekerja sama dengan Bank Kalbar Kantor Cabang Balai Karangan serta Kantor Cabang Pembantu Entikong.

“Kami sangat menyambut dan mendukung implementasi QRIS sebagai opsi metode pembayaran serta membantu menekan penularan virus Covid-19,” kata Camat Entikong, Suparman, kala itu.

Bikin Warung UMKM

Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalbar menelurkan program unggulan yakni Warung Koperasi dan UMKM atau disingkat dengan Warkop UMKM di empat kabupaten sebagai daerah percontohan.

Juru Bicara PPID Diskop UKM Kalbar, Veronika Eka Purwanti sekaligus sebagai Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi menjelaskan pembangunan Warkop UMKM dilakukan di Kabupaten Kubu Raya, Sambas, Kayong Utara, dan Melawi.

Ia menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan untuk mengganggarkan program Warkop UMKM yang menjadi program unggulan Diskop UKM Provinsi merupakan bentuk dukungan kepada program Gubernur Kalbar terhadap warung desa.

Sejauh ini berdasarkan dari SIPD dan OSS sampai saat ini total pelaku UMKM di Kalbar sebanyak 130. 991 pelaku UMKM. Dimana dari data itu yang paling banyak adalah Usaha Mikro di kabupaten dengan jumlah 115.228 pelaku UMKM di Kabupaten Kota.

“Warkop UMKM ini diharapkan dapat menjadi pasar modern yang dapat tumbuh. Hal ini didasari pada keadaan produk di desa yang kebanyakan masih sederhana. Serta penerapan digital. Oleh karena itu, pihaknya ingin membuat suatu konsep yang modern dengan tidak menggunakan modal dari pihak luar dan nantinya Warkop UMKM akan dilakukan oleh pelaku usaha lokal. Kami berharap dengan adanya Warkop UMKM ini, ada wadah bagi pelaku usaha UMKM maupun Koperasi untuk tempat mereka memasarkan produknya," ungkapnya.

Keberadaan Warkop UMKM ini juga didukung Dekranasda Provinsi Kalbar. Sekretaris II Dekranasda Provinsi Kalbar, Hilfira Hamid, menjelaskan bahwa Dekranasda bersama Diskop UKM Provinsi Kalbar akan bersinergi dalam melakukan pembinaan terhadap para pengrajin di Kalbar.

“Dekranasda nantinya akan membantu melakukan pembinaan (pengrajin). Lalu hasil dari binaan tersebut akan dipajang di Warung tersebut untuk dipromosikan,” katanya.

Sumber : https://pontianak.tribunnews.com/2021/05/23/mendigitalkan-umkm-di-pelosok-kalbar?page=4