 |
| Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana |
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengungkapkan, program yang diinisiasi Dinas Koperasi dan UKM (Diskop) DIY itu tercetus berkat aspirasi yang disampaikan para pelaku UMKM di DIY.
Saat pandemi COVID-19 merebak, sebagian pelaku UMKM beradaptasi dengan melakukan pemasaran produk secara daring.
"Karena dengan kondisi orang di rumah, online jadi tumpuan. Artinya UMKM banyak beralih ke online," terang Huda kepada Tribun Jogja Minggu (17/1/2021).
Namun yang jadi persoalan, penjual ataupun pembeli perlu menanggung biaya lebih karena harus membayar ongkir.
"Waktu beralih ternyata ada kendala harga. Misalnya, waktu beli di toko harga Rp 25 ribu. Tapi kalau online ada ongkir Rp 10 ribu sehingga harga jadi 35 ribu. Itu yang jadi masalah," sambungnya.
Baca juga: Dinas Koperasi dan UKM DIY Anggarkan Rp 1,25 Miiliar untuk Fasilitasi UMKM dengan Gratis Ongkir
Sehingga, program bebas ongkir dinilai tepat untuk mengatasi masalah tersebut.
Huda melanjutkan, mulanya relaksasi itu diberikan dengan memanfaatkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 250 juta dalam rentang waktu selama tiga bulan pada 2020 lalu.
"Ternyata bisa mengungkit UMKM dan banyak berlipat manfaatnya bagi UMKM," tandasnya.
Huda berharap agar program ini dapat terus digalakkan diikuti dengan perluasan penerima manfaat. Terlebih dana sebesar Rp 1,25 M telah dianggarkan dari APBD DIY.
"Harapannya bisa perluasan jangkauan sehingga lebih banyak UMKM yang terlibat. Jadi konsumen tinggal bayar sebagaimana kalau dia datang ke tempat itu. Karena ongkirnya sudah ditanggung pemerintah," katanya.
0 comments:
Post a Comment