Rp55 Miliar Digelontorkan Dorong Digitalisasi Birokrasi
Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengalokasikan anggaran Rp55 miliar untuk mendorong digitalisasi birokrasi. Sebanyak Rp40 miliar di antaranya untuk mengembangkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
"Kita memperkuat kegiatan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) itu Rp15 miliar. Totalnya Rp55 miliar," kata Kepala BPPT Hammam Riza kepada Medcom.id, Jumat, 24 Januari 2020.
Hammam menyebut anggaran itu dialokasikan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Digitalisasi sistem pemerintahan merupakan salah satu prioritas Presiden Joko Widodo guna mewujudkan reformasi birokrasi.
"Kita memperkuat kegiatan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) itu Rp15 miliar. Totalnya Rp55 miliar," kata Kepala BPPT Hammam Riza kepada Medcom.id, Jumat, 24 Januari 2020.
Hammam menyebut anggaran itu dialokasikan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Digitalisasi sistem pemerintahan merupakan salah satu prioritas Presiden Joko Widodo guna mewujudkan reformasi birokrasi.
Hammam mengungkapkan BPPT pertama kali menerima mandat melakukan digitalisasi birokrasi pada 2018. Kala itu, BPPT diminta mempersiapkan konsep dalam menyongsong digitalisasi birokrasi.
"Mulai dari sistem manajemen pengetahuan, menjalankan kecerdasan buatan, dan komputasi awan (cloud computing)," tuturnya.
BPPT juga harus siap melaksanakan transformasi digital. Hammam menyebut pengembangan sistem digital oleh BPPT itu terus dilakukan hingga saat ini. Misalnya, menyiapkan sistem informasi yang bisa digunakan kementerian dan lembaga bersama-sama. Sistem itu disebut dengan share infrastructure.
Hammam menyebut tiap kementerian dan lembaga telah melaksanakan digitalisasi. Namun, sistemnya masih terpisah dan belum terintegrasi.
"Kalau sendiri-sendiri boros. Lebih baik kita pake sistem komputasi awal, di mana aplikasi jalan dan bisa dipakai semua pihak," terangnya.
BPPT bakal mengintegrasikan sistem digitalisasi birokrasi yang dirintis sejak 2019. Konsep itu masih tahap penyempurnaan.
Dia menyebut digitalisasi sistem pemerintahan juga tak boleh menyulitkan pengguna. Ia mengeklaim sistem pemerintahan bakal lebih cepat, sesuai cita-cita Presiden Joko Widodo.
"Mulai dari sistem manajemen pengetahuan, menjalankan kecerdasan buatan, dan komputasi awan (cloud computing)," tuturnya.
BPPT juga harus siap melaksanakan transformasi digital. Hammam menyebut pengembangan sistem digital oleh BPPT itu terus dilakukan hingga saat ini. Misalnya, menyiapkan sistem informasi yang bisa digunakan kementerian dan lembaga bersama-sama. Sistem itu disebut dengan share infrastructure.
Hammam menyebut tiap kementerian dan lembaga telah melaksanakan digitalisasi. Namun, sistemnya masih terpisah dan belum terintegrasi.
"Kalau sendiri-sendiri boros. Lebih baik kita pake sistem komputasi awal, di mana aplikasi jalan dan bisa dipakai semua pihak," terangnya.
BPPT bakal mengintegrasikan sistem digitalisasi birokrasi yang dirintis sejak 2019. Konsep itu masih tahap penyempurnaan.
Dia menyebut digitalisasi sistem pemerintahan juga tak boleh menyulitkan pengguna. Ia mengeklaim sistem pemerintahan bakal lebih cepat, sesuai cita-cita Presiden Joko Widodo.
0 comments:
Post a Comment