Monday, January 27, 2020

Pasar Tradisional Bali Akan Gunakan Sistem Pembayaran QRIS

Pasar Tradisional Bali Akan Gunakan Sistem Pembayaran QRIS

Pasar Tradisional Bali Akan Gunakan Sistem Pembayaran QRIS

Bisnis.com, DENPASAR - Bank Indonesia Perwakilan Bali bersama Pemerintah Kota Denpasar dan Bank BPD Bali sepakat menggunakan Quick Response Indonesian Standard atau QRIS untuk sistem pembayaran di pasar-pasar tradisional Provinsi Bali.
Dengan visi dan misi Pemkot Denpasar menjadikan kota berbasis Smart City, maka digitalisasi pasar tradisional akan sejalan dan beriringan dengan program Bank Indonesia dan Bank BPD Bali.
Trisno Nugroho, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali mengatakan Pasar Phula Kerti adalah pasar rakyat pertama di Denpasar atau pasar kedua di Bali yang menggunakan transaksi QRIS.
Selanjutnya Bank Indonesia menginginkan agar penggunaan QRIS di pasar-pasar tradisional Kota Denpasar diperluas sehingga dapat memudahkan pedagang dan masyarakat untuk bertransaksi.
"Denpasar sudah smart city jadi pasarnya juga harus digitalisasi dan QRIS harus jadi instrumen pembayaran. Dengan menggunakan QRIS data para pedagang dan UMKM akan bisa dipantau di Bank sehingga dengan mudah diberikan kredit perbantuan kepada UMKM. Apalagi Bali ini penopangnya adalah UMKM," kata Tris sapaannya usai Launching Digitalisasi Pasar Rakyat dan Implementasi QRIS di Pasar Phula Kerti, Denpasar, Senin (27/1/2020).
Ketika menggunakan QRIS, ujar Trisno, UMKM tidak perlu khawatir kehilangan uang karena jatuh atau diambil orang. Uang yang diterima akan langsung masuk ke rekening.
Bank Indonesia menilai kota Denpasar sudah cukup percaya diri untuk menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran digital karena didukung visi kota Denpasar yang membangun Smart City dan pasar sudah mulai mengenal teknologi.
Apalagi pasar-pasar di Denpasar sejak beberapa tahun belakangan menggunakan E-retribusi, jadi digitalisasi di Denpasar bakal cepat. Denpasar, dia optimis bisa cepat.
"Di Tiongkok sudah menggunakan digitalisasi dengan jumlah masyarakat yang banyak dan kualitas pendidikan yang tidak jauh dengan kita tapi mereka sudah bisa artinya saya yakin kita juga bisa," ungkap dia.
Selanjutnya pasar Kedonganan juga akan dilakukan digitalisasi. Trisno pun mengajak masyarakat untuk meng-QRIS-kan Bali mulai dari Denpasar.
Kota Denpasar terdapat 46 pasar tradisional. Enam pasar dikelola oleh Pemkot Denpasar dan 40 lainnya milik Banjar dan Desa adat. 
Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan bahwa ekosistem digitalisasi sudah terbentuk dengan sendirinya. Denpasar menurutnya sudah berpengalaman dari beberapa tahun yang lalu semenjak merevitalisasi pasar Ketapian.
"Pasar yang sudah terdigitalisasi di Denpasar sudah 50-60 persen dari 20-an pasar tradisional yang sudah direvitalisasi," tutur Rai Mantra.

Migran Care: Cermati potensi pekerjaan hilang di era digitalisasi

Migran Care: Cermati potensi pekerjaan hilang di era digitalisasi


Jakarta (ANTARA) - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant Care meminta pemerintah untuk menaruh perhatian akan masa depan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan adanya potensi beberapa pekerjaan yang hilang di era digitalisasi akibat kemajuan teknologi.

"Penting, tapi hingga saat ini yang belum menjadi perhatian serius dari pemerintah Indonesia adalah persoalan masa depan pekerjaan, harusnya pemerintah sudah mulai mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan mana yang akan hilang dan pekerjaan baru. Dalam konteks pekerja migran kita perlu menyeriusi perkara ini," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo dalam diskusi di Jakarta Pusat, Senin.

Hal itu, katanya, perlu dilakukan karena era digitalisasi dan disrupsi automasi memiliki implikasi tidak terhindarkan dalam ekosistem ketenagakerjaan, termasuk pekerjaan untuk pekerja Indonesia di luar negeri.

Saat ini pekerja migran Indonesia masih didominasi bekerja di sektor domestik bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Tapi, angka pekerja migran di bidang tersebut turun secara signifikan selama tiga taun terakhir.

Migrant Care memproyeksikan kenaikan pekerja migran dari 264.092 orang pada 2018 menjadi 266.600 pada 2019. Dari angka itu 32,83 persen bekerja di sektor domestik pada 2018 dan turun menjadi 28,83 persen pada 2019, menurut data Migrant Care yang mengolah statistik milik Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Kondisi itu bisa dipengaruhi dua hal yaitu penghentian penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah pada 2015.

Sementara fase 2017 sempat terjadi kenaikan singkat setelah meluasnya peluang kerja di negara-negara Asia Pasifik seperti Taiwan dan Hong Kong.

Ia mengatakan bahwa disrupsi memiliki dua efek yaitu yang menguntungkan dan memunculkan tantangan. Peluang yaitu ketika negara berkembang seperti Indonesia untuk bersaing di pasar global, tapi ada tantangan ketika belum ada peta jalan konkret untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja migran Indonesia.

"Meskipun sebenarnya menurut studi Organisasi Buruh Internasional (ILO)Indonesia ada dalam zona nyaman untuk kategori pekerja migran sejauh ini, pekerjaan yang terkait care, pengasuhan, pekerjaan rumah tangga, sektor kesehatan dan yang lain-lain itu masih lebih aman sebenarnya ketimbang pekerjaan pabrikan yang nantinya bisa digantikan oleh robot atau automasi," demikian Wahyu Susilo.

Purbalingga Mulai Gelar Car Free Day

Purbalingga Mulai Gelar Car Free Day


Warga membaca buku Perpustakaan Jalanan di Car Free Day, Solo, Jawa Tengah, Ahad (12/1/2020).

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Pemerintah Purbalingga mulai menggelar Car Free Day (CFD) atau hari tanpa kendaraan bermotor di beberapa ruas jalan kota, Ahad (26/1). Sejauh ini, Bupati Dyah Hayuning Pratiwi menilai, pelaksanaan CFD tersebut sesuai harapan.

''Nanti setiap bulan akan kita evaluasi. Apakah CFD ini di beberapa ruas jalan tersebut bisa dilanjutkan, atau dipindah ke jalur lain,'' ucap Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, Senin (27/1).

Dia menyebutkan, konsep awal yang didesain Pemkab, CFD ini hanya berlaku selama satu hari dalam satu bulan. Namun perubahan jadwal ini masih mungkin dilakukan, untuk disesuaikan dengan perkembangan di lapangan serta dinamika dan antusiasme masyarakat.

''Kita akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan CFD. Sekarang ini baru ujicoba, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan secara berkelanjutan setiap minggu,'' kata dia.

Berdasarkan pantauan saat pelaksanaan CFD,  Bupati menilai, beberapa ruas jalan yang diberlakukan CFD cukup dipadati masyarakat. Terutama di di Zona Madang (Zomad) dan Zona Dodolan yang berada di Jl Wirasaba atau Gang Mayong. Ruas jalan di zona tersebut, difokuskan sebagai pusat kuliner dan produk  kerajinan.

Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, HR Bambang Irawan, mengapresiasi kebijakan CFD yang digagas Bupati. Dia menilai, pelaksanaan CFD tersebut cukup mendapat sambutan mayarakat.

''Kita bisa lihat sendiri di Gang Mayong ini, kita bisa nonton bahwa ekonomi kerakyatan luar biasa bergerak. Semoga ke depan animo masyarakat terhadap pelaksanaan CFD juga semakin baik,'' katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) Kabupaten Purbalingga, Budi Susetyono menyatakan, tujuan utama CFD memang untuk untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya para pelaku UMKM. ''Di lokasi CFD, para pelaku UMKM bisa memasarkan produknya, baik produk kuliner maupun barang-barang lainnya,'' jelasnya.

Dalam pelaksanaan CFD ini, Budi menyebutkan, ada 6 zona CFD yang diterapkan. Keenam zona tersebut terdiri dari Zona Utama, Zona Madang, Zona Dodol, Zona Komunitas Asyik, Zona Pelayanan Publik dan Zona Dolanan Jadul.
''Selama pelaksanaan CFD, para pegiat olah raga dan seni juga turut tampil di CFD Zona Komunitas, mulai dari skateboarding, bela diri, memanah, takraw, tenis meja dan sebagainya,'' jelasnya.

Kemenkop UKM bersama OJK akan Bangun Data UMKM

Kemenkop UKM bersama OJK akan Bangun Data UMKM

Pekerja menyelesaikan proses penggorengan kerupuk di salah satu sentra produksi kerupuk rumahan Desa Suak Ribe, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Senin (25/2). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) akan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan untuk mendata UMKM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan bersinergi membangun data Usaha Mikro Kecil Menengah berbasis keuangan. Data ini dinilai sangat diperlukan demi kemudahan memberikan layanan keuangan bagi UMKM. 

Membangun data tersebut menjadi fokus pembahasan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat bertemu Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Senin, (27/1). Data yang akan dibangun menyangkut profil usaha UMKM, mulai dari jenis usaha, aset, laporan keuangan hingga informasi lainnya. 

"Membangun data UMKM sangat penting bagi lembaga keuangan menilai kelayakan dari UMKM tersebut," kata Plt Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Hanung Harimba Rahman usai mengikuti pertemuan tersebut. Melalui pendataan tersebut, lanjutnya, dapat diketahui bentuk pendampingan yang dapat diberikan ke UMKM untuk meningkatkan kapasitas usahanya.

Ia mengakui, selama ini kelemahan penyaluran pembiayaan adalah soal data. Pasalnya, pinjaman UMKM tersebar di berbagai lembaga keuangan namun tidak ada data yang sama sebagai basis acuan. 

Melalui data ini, di samping memudahkan juga menekan biaya bagi lembaga keuangan dalam mencari informasi UMKM yang akan menjadi calon nasabahnya. Hanung mengatakan Kemenkop UKM dan OJK akan membahas lebih lanjut konsep membangun data UMKM tersebut. 

Menurutnya, pembangunan ekosistem keuangan tersebut nantinya turut mendorong UMKM naik kelas. "Saat data ini jadi, maka ekosistemnya juga akan tumbuh. Pemerintah dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat," jelasnya.

Jika ekosistem keuangan sudah terbentuk, jelas Hanung, pemerintah tidak perlu lagi banyak ikut campur dalam pengembangan UMKM. Pasalnya, pelaku usaha nantinya bisa tumbuh sendiri. 

"Selama ini karena ekosistem belum ada, pemerintah perlu terus kasih insentif," jelasnya. Ia menambahkan, membangun basis data tidak bisa sebentar, kini baru mencapai tahap diskusi.

Capai transaksi hingga US$ 6,3 miliar, fasilitas penggunaan GoPay akan diperluas

Capai transaksi hingga US$ 6,3 miliar, fasilitas penggunaan GoPay akan diperluas

Capai transaksi hingga US$ 6,3 miliar, fasilitas penggunaan GoPay akan diperluas

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga tahun 2019 silam, Gopay dan Gofood mampu menjadi pemasok utama Gojek dalam hal pendapatan. Disebutkan bahwa Gopay mencapai transaksi sebesar US$ 6,3 miliar, hal itu dipertegas dengan paparan Aldi Haryopratomo selaku CEO Gopay dalam acara Deal Street Asia.

Head of Corporate Communications GoPay Winny Triswandhani menjelaskan, melihat pencapaian yang telah di raih Gopay pada tahun 2019 silam tentu menunjukkan hasil yang cukup berkesan. 

Hal itu dikarenakan meningkatnya transaksi digital di kalangan masyarakat menjadikan Gopay kian berinovasi serta membuatnya sukses, hal tersebut di sebabkan masyarakat menempatkan Gopay sebagai uang elektronik yang paling banyak di gunakan di Indonesia (Daily Social Fintech Report 2019).

"Pertumbuhan itu tak lain dari banyaknya merchant yang telah bekerjasama dengan Gopay. Saat ini ada lebih dari 420.000 rekan usaha Gopay di Seluruh Indonesia. Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi strategi kami untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar bebas bertransaksi non-tunai dengan lebih mudah," Jelasnya kepada Kontan.co.id.

Hingga 2019 lalu, Gopay berhasil menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berlokasi di Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Yogyakarta hingga Nusa Tenggara Barat (NTB) guna pembayaran pajak Bumi Bangunan secara non tunai. 

Winny menambahkan, hingga kini masyarakat dapat menikmati layanan pembayaran PBB dengan Gopay melalui fitur GoBills yang tersedia di aplikasi Gojek. Dengan adanya kemudahan tersebut, menjadikan masyarakat tidak repot untuk pergi ke kantor pajak.
"Banyak manfaat transaksi non tunai bagi Pemda, diantaranya dapat mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan pemerintah daerah. Kami harap juga dapat mendorong optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)," Tambah Winny.

Lebih lanjut, ia menegaskan hingga kini market place di Indonesia tergolong cukup besar, sehingga pihaknya percaya kolaborasi tersebut merupakan kunci transformasi ekonomi digital di Indonesia. 

Selanjutnya, Winny menambahkan pihaknya terbuka untuk lakukan kerjasama baik dengan pemerintah, BUMN, swasta atau pemain lain guna mengakselerasi pembayaran digital di Indonesia.

Selanjutnya, Winny menyampaikan adapun transaksi Gopay yang paling banyak digunakan masyarakat ialah transaksi pembayaran transportasi yang kemudian disusul dengan pembelian makanan (Gofood), serta Gosend. "Namun, nantinya kami juga akan terus memperluas penggunaan Gopay di luar ekosistem Gojek," ujarnya.

Winny menambahkan, hingga kini masyarakat dapat menikmati layanan pembayaran PBB dengan Gopay melalui fitur GoBills yang tersedia di aplikasi Gojek. Dengan adanya kemudahan tersebut, menjadikan masyarakat tidak repot untuk pergi ke kantor pajak.
"Banyak manfaat transaksi non tunai bagi Pemda, diantaranya dapat mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan pemerintah daerah. Kami harap juga dapat mendorong optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)," Tambah Winny.

Lebih lanjut, ia menegaskan hingga kini market place di Indonesia tergolong cukup besar, sehingga pihaknya percaya kolaborasi tersebut merupakan kunci transformasi ekonomi digital di Indonesia. 

Selanjutnya, Winny menambahkan pihaknya terbuka untuk lakukan kerjasama baik dengan pemerintah, BUMN, swasta atau pemain lain guna mengakselerasi pembayaran digital di Indonesia.

Selanjutnya, Winny menyampaikan adapun transaksi Gopay yang paling banyak digunakan masyarakat ialah transaksi pembayaran transportasi yang kemudian disusul dengan pembelian makanan (Gofood), serta Gosend. "Namun, nantinya kami juga akan terus memperluas penggunaan Gopay di luar ekosistem Gojek," ujarnya.

60 Pedagang Terima Bantuan Sarana Usaha Dari Kementrian Perdagangan

60 Pedagang Terima Bantuan Sarana Usaha Dari Kementrian Perdagangan



KAJEN – Sebanyak 60 pedagang menerima bantuan sarana usaha dari Kementrian Perdagangan. Adapun sarana berupa Coolbox, Tenda dan Gerobak dibagikan di Kantor Dinperidagkop UMKM Kabupaten Pekalongan.
Bantuan sarana usaha melalui aspirasi pusat tersebut secara simbolis diberikan oleh anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan, Candra Saputra didampingi Kepala Dinperindagkop UMKM Kabupaten Pekalongan, Hurip Budi Riyantini. Melalui bantuan sarana usaha tersebut kedepan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Santri terutama bagi Usaha Menengah Kecil Mandiri.
Kepala Dinperindagkop UMKM Kabupaten Pekalongan, Hurip Budi Riyantini menyampaikan bantuan Sarpras berupa
Coolbox, Tenda, Gerobak dagang merupakan aspirasi untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan. Adapun bantuan ini untuk kesekian kalinya yang diberikan secara bertahap.
“Kami harapkan sarana ini digunakan dengan sebaik baiknya untuk meningkatkan usaha perdagangan,” ungkapnya.
Sementara anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan, Candra Saputra menyampaikan bahwa bantuan sarana usaha dari Kementrian Perdagangan. Karena kebetulan dirinya pernah menjadi staf ahli DPT RI sehingga meskipun kini menjadi anggota DPRD hubungan komunikasi tetap berjalan.
“Jadi setiap tahun kita mendapat kuota untuk Kabupaten Pekalongan dan ini juga berkat kerjasama Dinas Perdagangan Kabupaten Pekalongan. Kebetulan respon dinas sangat baik sehingga sarana ini bisa dengan cepat tersalurkan,”terangnya.
Diakui bantuan dari Kementrian Perdagangan tidak hanya berupa Coolbox, tenda ataupun gerobak saja melainkan sudah banyak di Kabupaten Pekalongan termasuk membantu pembangunan Pasar Tradisional.
” Untuk itu kami harapkan melalui bantuan suara usaha pedagang dapat merasakan dan bisa meningkatkan perekonomian di Kota Santri ini, ” imbuh anggota Komisi B DPRD yang juga membidangi perdagangan.(Yon)

Red Hat-DXC Technology Sepakat Percepat Pengembangan dan Pengerahan Aplikasi di Era Cloud dan Digital

Red Hat-DXC Technology Sepakat Percepat Pengembangan dan Pengerahan Aplikasi di Era Cloud dan Digital

Red Hat

INDUSTRY.co.id -Jakarta– Red Hat dan DXC Technology melanjutkan kolaborasinya dalam rangka membantu para pengembang membangun, menjalankan, dan mengelola aplikasi dalam container, dalam skala yang diperlukan pada suatu platform tunggal, entah dalam jaringan bare-metal atau virtual, serta lintas cloud pribadi dan publik.
Containerization end-to-end dan Layanan Platform, yang dikelola oleh DXC Managed Container PaaS, dan didukung oleh Red Hat OpenShift, memungkinkan pengembang untuk mempercepat proses pengembangan dan menjalankan aplikasi di era cloud dan digital ini.
Untuk membangun aplikasi enterprise generasi mendatang, yang kemungkinan akan bersifat cloud-native, memerlukan seperangkat tool, praktik, dan platform baru yang merupakan komponen vital dalam keberhasilan inisiatif transformasi ini. Keragaman, ruang lingkup dan skala dari tuntutan-tuntutan baru ini bisa tampak luar biasa. Oleh sebab itu Red Hat OpenShift
berjalan pada lingkungan DXC yang dikelola sepenuhnya dan dapat dikombinasikan dengan pengembangan aplikasi cloud-native DXC dan solusi keamanan terkelola untuk pengalaman enterprise DevSecOps yang ditingkatkan. Platform ini mengerahkan klaster OpenShift menggunakan otomatisasi, dan mengelola, menambal dan memutakhirkan klaster OpenShift ini sambil mengabstraksikan kompleksitas tugas-tugas tersebut dari tim TI enterprise. Platform yang didukung oleh teknologi Red Hat lainnya termasuk Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Virtualization, dan Red Hat Ansible Automation ini menampilkan kemampuan manajemen operasional bawaan yang secara mandiri menjalankan pengembangan, pengujian, pengerahan, dan peningkatan skala aplikasi.
Dengan backplane manajemen layanan TI yang sepenuhnya terintegrasi, perusahaan dapat mengelola node, penyimpanan, pemulihan dari bencana, layanan ticketing dan pemantauan aplikasi baru dengan lebih baik. Model operasi terpadu DXC mengintegrasikan kemampuan cloud baru dan mengelola beban kerja ini di berbagai jenis infrastruktur sehingga memungkinkan perusahaan untuk lebih cepat meningkatkan skala melalui portal layanan mandiri untuk mendukung perubahan kebutuhan bisnis.
Pengembalian Investasi
Pelanggan Red Hat yang menggunakan DXC Managed Container PaaS memiliki peluang untuk mewujudkan beberapa hal berikut:
•             Pengembangan dan Pengerahan Aplikasi yang Dipercepat: Mencapai proses time-to-market yang lebih cepat dengan continuous integration/continuous deployment (CI/CD) dan siklus rilis yang lebih pendek. Pendekatan ini dapat mempersingkat waktu pengembangan hingga dua kali lipat.
•             Ketersediaan dan Skalabilitas yang Tinggi: Manajemen dan pemantauan aplikasi full-stack membantu menghadirkan 99,9% ketersediaan layanan dan dapat lebih cepat dan mudah dalam meningkatkan skala dengan fungsionalitas satu klik.
•             Transformasi Aplikasi: Tim TI dapat memodernisasi aplikasi dengan lebih cepat dengan layanan containerization dan pengembangan aplikasi cloud-native yang dijalankan pada platform Kubernetes enterprise yang paling komprehensif di Red Hat OpenShift.
•             Peningkatan Keamanan Aplikasi: Keamanan end-to-end yang ditingkatkan dan visibilitas terhadap kepatuhan ketika OpenShift dikombinasikan dengan infrastruktur cloud DXC yang lebih aman.
•             Konsistensi dan Kemandirian Platform: Solusi ini menawarkan platform tunggal yang dapat mengerahkan aplikasi di lingkungan publik, pribadi, dan hybrid dengan kemampuan dan kontrol yang konsisten sehingga memudahkan untuk memperluas tim TI tanpa memerlukan pelatihan silang atau keterampilan baru.
Red Hat dan DXC: Mendorong Transformasi Digital Bersama-Sama
“Sebagai mitra strategis selama lebih dari 15 tahun, Red Hat dan DXC bersama-sama mengembangkan platform Managed Container PaaS. Platform ini didukung oleh paket layanan penuh DXC untuk mendukung perjalanan Anda, termasuk konsultasi, adaptasi budaya, dan lokakarya,” kata Anwar Belayachi, Senior Partner Global Solutions Architect untuk DXC Technology Alliance di Red Hat.
Misalnya, DXC membantu pelanggan dalam mengalihkan beban kerja lama ke platform tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan investasi dengan lebih baik. DXC juga dapat membantu pelanggan dalam menyusun kode, mengembangkan dan mengerahkan aplikasi cloud-native.